Telset.id , Jakarta – Pembatalan proposal 5G oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata berujung pada konflik politik internal. Kisruh ini berujung dicopotnya seorang penjabat senior di Dewan Keamanan Nasional.
Seperti diberitakan Washington Post, Brigadir Jenderal Robert Spalding yang berperan besar di balik pengajuan proposal proyek jaringan 5G di AS kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Senior Director for Strategic Planning di Dewan Keamanan Nasional dan kembali ke Angkatan Udara.
Dia tidak dipecat, seperti dinyatakan oleh pihak internal, dan juga tidak ada kebocoran informasi apapun – tapi Dewan Keamanan Nasional menganggap Spalding sudah terlalu memaksa dan bertindak melampaui batas.
Hari terakhir Brigadir Jenderal Robert Spalding di Gedung Putih adalah tanggal 31 Januari, atau 3 hari setelah memo tersebut muncul di Axios.
Menurut informan terpercaya, Spalding tidak sedang menerima hukuman sehingga ia masih bisa bebas mengemban tugas apapun yang sesuai dengan kualifikasinya. Jenderal Spalding memang diketahui tidak memiliki tanggung jawab atas kebocoran informasi.
Seperti yang telah diberitakan, pemerintah hanya terlalu mengkhawatirkan sikap Spalding yang terlalu agresif mempromosikan idenya, mendistribusikannya secara luas dan menghindari proses deliberatif.
Tetapi sayangnya, beberapa pejabat secara tidak langsung menyalahkannya secara tidak langsung atas kebocoran informasi tentang 5G di tengah publik.
Masih belum jelas mengapa Gedung Putih membatalkan ide pembangunan jaringan 5G, begitu pula dengan penolakan yang dikeluarkan oleh Ketua Federal Communications Commission (FCC)—agen independen di bawah pemerintah AS yang meregulasi komunikasi elektronik antarnegara bagian.
Anda bisa saja menilai bahwa gagasan ini sudah salah sejak awal. Dalam hal ini, operator swasta yang sebelumnya sudah mulai menjalankan proyek ini kemungkinan akan menuntut FCC karena mencoba menghalangi rencana tersebut.
Meski begitu, peristiwa ini bisa jadi peringatan keras bagi siapapun yang akan mencoba mengemukakan rencana serupa di masa depan.
[Baca juga: Antisipasi Spionase China, AS Siapkan Jaringan 5G]
Satuan keamanan nasional Presiden AS, Donald Trump, sedang menimbang opsi membangun jaringan nirkabel supercepat 5G guna mengadang ancaman China. Mereka ingin menggagalkan usaha Negeri Tirai Bambu dalam memata-matai aktivitas telepon para pejabat AS.
Pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan bahwa opsi tersebut kini sedang diperdebatkan oleh pegawai eselon rendah pemerintah AS. Jika tak ada aral, enam bulan lagi, hasil kajian mereka bakal disampaikan kepada sang presiden.
“Konsep 5G digagas untuk melawan ancaman China. Keamanan siber dan ekonomi AS terancam,” ujar pejabat di pemerintahan Trump, seperti dikutip CNET.
Pemerintahan Trump memang terkenal sering mengambil kebijakan jauh lebih frontal dibanding era Barack Obama. Maklum, peran China mulai mendominasi. Mereka bergerilya untuk mencoba mengakuisisi perusahaan-perusahaan AS.
Bulan ini, perusahaan AT&T dipaksa membatalkan rencana penawaran handset buatan perusahaan China, Huawei. Manuver tersebut dilakukan setelah beberapa anggota kongres melobi pemerintah. [WIN/HBS]
