Telset.id – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara tak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga memutus akses komunikasi vital bagi masyarakat. Bagaimana mungkin, di era serba digital ini, ratusan ribu orang tiba-tiba terisolasi dari dunia luar? Data terbaru mengungkap skala gangguan yang jauh lebih masif dari perkiraan awal.
Berdasarkan koordinasi Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) dengan tiga operator besar, tercatat 495 site telekomunikasi terdampak bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga pada Rabu (26/11/2025). Angka ini merepresentasikan 1,42 persen dari total 34.660 site yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatra Utara. Yang mengkhawatirkan, beberapa wilayah mengalami gangguan hingga lebih dari 25 persen infrastruktur telekomunikasi mereka.
Bagi Anda yang tinggal di daerah perkotaan dengan sinyal stabil, mungkin sulit membayangkan betapa terganggunya aktivitas sehari-hari ketika akses komunikasi tiba-tiba lenyap. Mulai dari koordinasi darurat, transaksi digital, hingga sekadar memberi kabar “saya baik-baik saja” pada keluarga menjadi luxury yang tak terjangkau. Situasi ini mengingatkan kita pada upaya pemulihan jaringan telekomunikasi terdampak banjir Sumut yang membutuhkan koordinasi intensif berbagai pihak.
Peta Kerusakan Infrastruktur Telekomunikasi
Data detail dari PMT menunjukkan distribusi kerusakan yang tidak merata across wilayah. Kota Sibolga menjadi yang terparah dengan 35 site terdampak (26,52% dari total 132 site), disusul Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 167 site tidak beroperasi (23,19% dari 720 site). Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan juga mengalami gangguan signifikan dengan masing-masing 12 site (9,92%) dan 41 site (11,11%) tidak berfungsi.
Yang menarik dari data ini adalah bagaimana bencana alam mampu melumpuhkan infrastruktur modern dalam hitungan jam. Base Transceiver Station (BTS) yang biasanya menjadi penopang komunikasi digital, ternyata sangat rentan terhadap kekuatan alam. Fenomena ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan tentang pentingnya membangun infrastruktur telekomunikasi yang lebih tangguh.
Dalam konteks yang lebih luas, gangguan semacam ini mengingatkan kita pada pengalaman gangguan internet di Merauke-Timika yang menunjukkan betapa vitalnya akses komunikasi dalam kehidupan modern. Ketika jaringan telekomunikasi lumpuh, bukan hanya percakapan sehari-hari yang terhenti, tetapi juga layanan darurat, transaksi ekonomi, dan koordinasi bantuan menjadi terhambat.
Baca Juga:
Respons Cepat Operator Seluler
PT XLSmart menjadi yang pertama melaporkan gangguan melalui informasi alarm kepada PMT pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Data menunjukkan 80 site mereka terdampak, atau sekitar 0,19% dari total 8.746 site yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa kecamatan mengalami gangguan hampir total, seperti Kecamatan Lumut dimana 1 site (100% dari total site) tidak beroperasi.
Tak kalah cepat, PT Indosat menyusul dengan laporan alarm pada pukul 10.52 WIB di hari yang sama. Sebanyak 79 site mereka terdampak (0,77% dari total 10.174 site). Sementara PT Telkomsel melaporkan 336 site terdampak melalui data alarm yang disampaikan sekitar pukul 12:41 WIB.
Respon cepat ini menunjukkan keseriusan operator dalam menangani krisis komunikasi. Namun, yang patut dipertanyakan adalah: sejauh mana persiapan mereka menghadapi bencana semacam ini? Apakah ada contingency plan yang memadai untuk memastikan layanan komunikasi tetap berjalan saat dibutuhkan paling mendesak?
Pengalaman dari pemulihan jaringan telekomunikasi pasca gempa Majene menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan operator menjadi kunci keberhasilan restorasi layanan. Kolaborasi semacam ini kini kembali diuji di Sumatra Utara.
Dampak Berantai yang Terabaikan
Gangguan telekomunikasi tidak hanya berdampak pada komunikasi personal, tetapi juga melumpuhkan sektor-sektor vital lainnya. Layanan perbankan digital, transaksi e-commerce, sistem pendidikan online, hingga layanan kesehatan telemedisin ikut terganggu. Bayangkan betapa frustrasinya seorang tenaga medis yang tidak bisa mengakses data pasien karena jaringan down, atau pedagang yang kehilangan penghasilan karena transaksi digital terhambat.
Yang lebih memprihatinkan, gangguan komunikasi juga menghambat koordinasi penanganan bencana itu sendiri. Tim penyelamat kesulitan berkoordinasi, korban sulit meminta bantuan, dan distribusi logistik menjadi tidak optimal. Ironisnya, justru saat bencana terjadi, akses komunikasi menjadi paling krusial.
Dalam konteks perkembangan teknologi, situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang peran revolusi AI di industri telekomunikasi dalam menghadapi krisis. Mungkinkah kecerdasan buatan membantu memprediksi dan memitigasi dampak bencana terhadap infrastruktur telekomunikasi di masa depan?
Upaya pemulihan yang sedang berjalan menghadapi tantangan nyata. Seperti yang diungkap dalam laporan terbaru tentang kendala pemulihan jaringan telekomunikasi terdampak banjir Sumatra, kondisi geografis dan akses menuju lokasi yang rusak menjadi hambatan signifikan. Tim teknis harus berjuang melawan medan yang masih sulit dijangkau pasca-bencana.
Meskipun demikian, terdapat upaya positif yang patut diapresiasi. Operator telah melakukan pengalihan jalur jaringan ke site terdekat yang masih aktif untuk meminimalkan dampak gangguan. Langkah ini setidaknya memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat yang masih bisa mengakses layanan melalui jaringan alternatif.
Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital terus melakukan pemantauan intensif bersama Balai Monitor SFR Kelas I Medan dan pemerintah daerah setempat. Verifikasi lanjutan masih terus dilakukan untuk memetakan kerusakan secara lebih rinci, sambil berupaya mempercepat proses normalisasi jaringan.
Bencana banjir Sumatra ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang ketergantungan masyarakat modern terhadap infrastruktur telekomunikasi. Ketika ratusan BTS tumbang, bukan hanya sinyal yang hilang, tetapi juga mata rantai kehidupan digital terputus. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator seluler menjadi harapan terbaik untuk mengembalikan denyut komunikasi di wilayah terdampak, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan layanan ini untuk kebutuhan darurat dan aktivitas sehari-hari.
Pertanyaan terbesar yang tersisa adalah: Sudah siapkah infrastruktur telekomunikasi Indonesia menghadapi bencana alam yang semakin sering dan intens? Jawabannya mungkin akan menentukan nasib komunikasi digital kita di masa depan.
