Telset.id, Jakarta – Pemerintah Selandia Baru punya rencana untuk memperbarui undang-undang perpajakan. Jika regulasi sudah diperbarui, negara tersebut bisa mengantongi pajak pendapatan perusahaan digital multinasional seperti Google, Facebook, hingga Amazon.
Dikutip Telset.id dari Reuters, Senin (18/2/2019), langkah itu merupakan perluasan dari upaya global pemerintah Selandia Baru untuk menarik raksasa teknologi global ke jaringan pajak. Perdana Jacinda Ardern mengatakan bahwa kabinet negara telah menyatakan setuju.
“Kami akan mengeluarkan dokumen tentang cara memperbarui kerangka kerja pajak negara. Kami ingin memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil. Sebab, sistem perpajakan kami saat ini tidak adil dalam hal memperlakukan pembayar individu,” ujarnya.
Perusahaan-perusahaan digital, seperti jaringan media sosial, platform perdagangan, dan iklan online, sekarang mendapat penghasilan dari konsumen Selandia Baru tanpa bertanggung jawab atas pajak penghasilan. Jumlah pendapatan mereka sangat signifikan.
{Baca juga: Setelah Perancis, Giliran Austria Tagih Pajak ke Google dkk}
Nilai layanan digital lintas batas di Selandia Baru diperkirakan sekitar NZ$ 2,7 miliar atau setara USD 1,86 miliar. Menteri Keuangan Grant Robertson menyatakan, pendapatan dari pajak layanan digital ditaksir bakal mencapai antara NZ$ 30 juta hingga NZ$ 80 juta.
Pajak layanan digital sendiri umumnya dikenai tarif sebesar dua persen hingga tiga persen dari pendapatan kotor yang diperoleh perusahaan multinasional di Selandia Baru. Namun, Selandia Baru bukanlah negara pertama yang berencana melakukan langkah tersebut.
{Baca juga: Maret 2019, Uni Eropa akan Pajaki Google, Facebook dkk}
Sejumlah negara lain di Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, dan Austria, telah memberlakukan atau mengumumkan rencana untuk menerapkan aturan serupa. Demikian pula India. Sementara Uni Eropa dan Australia, sedang mempelajari implementasinya.
Sumber: Reuters
