Telset.id – Wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) menghadapi ancaman serius akibat kombinasi penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka laut yang mencapai 4,3 milimeter per tahun, berdasarkan riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Riset ini mengidentifikasi sejumlah wilayah kritis yang berpotensi mengalami genangan permanen jika tidak ada langkah mitigasi yang memadai.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) BRIN, Agung Syetiawan, mengungkapkan bahwa fenomena penurunan tanah di Pantura dapat dipantau menggunakan berbagai teknologi geodesi dan penginderaan jauh. Teknologi seperti Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, dan pemodelan geospasial multidata menjadi instrumen kunci dalam memetakan dinamika deformasi wilayah pesisir.
“Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura. Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR),” ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya dikutip Minggu (31/5/2026).
Penyebab Utama dan Dampak
Agung menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah atau subsidence di kawasan pesisir adalah eksploitasi air tanah yang terus meningkat. Kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah.
Dampak penurunan tanah ini semakin memperburuk ancaman kenaikan muka laut di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Berdasarkan analisis data altimetri, tren kenaikan muka laut berada pada kisaran 2,4 mm hingga 4,3 mm per tahun. Melalui pemodelan sederhana bath up model, sejumlah kawasan pesisir Pantura diperkirakan berpotensi mengalami genangan permanen apabila tidak disertai langkah mitigasi yang memadai.
Kawasan Muara Gembong serta sejumlah wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) bahkan telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.
Baca Juga:
Solusi dan Tantangan Mitigasi
Agung menilai pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir seperti giant sea wall perlu didasarkan pada kajian geospasial yang komprehensif agar wilayah prioritas dapat ditentukan secara tepat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan pesisir yang berbasis data geospasial, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta evaluasi pembangunan tanggul laut.
“Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk generasi masa depan,” tegasnya.
Meskipun demikian, Agung mengakui masih terdapat tantangan dalam sistem pemantauan penurunan tanah. Salah satunya adalah lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat di kawasan dengan laju penurunan tertinggi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen di sejumlah titik hotspot penurunan tanah yang dipantau secara berkala setiap tahun.
Sementara itu, Kepala PRGI BRIN, Rokhis Khomarudin, menegaskan bahwa persoalan penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan isu multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset berkelanjutan. “Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah,” pungkasnya.
Riset BRIN ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera mengambil langkah mitigasi yang tepat. Wilayah Pantura yang merupakan pusat ekonomi dan permukiman padat penduduk membutuhkan kebijakan berbasis data geospasial yang komprehensif untuk mencegah dampak yang lebih parah di masa depan.
Komentar
Belum ada komentar.