Telset.id, Jakarta ā Polemik pelatihan Kartu Prakerja telah menyeret nama CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Meski sudah menyatakan mundur, kontroversi Belva belum surut. Kini, startup yang menjadi mitra pelatihan online itu disebut-sebut perusahaan asing.
Nama Ruangguru mencuat seiring rencana digulirkannya program pelatihan online Kartu Prakerja. Sorotan pada Ruangguru karena perusahaan startup itu menjadi satu dari 8 mitra platform digital program Kartu Prakerja.
Banyak yang mempertanyakan soal masalah konflik kepentingan yang mungkin timbul dengan ditunjuknya Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja, karena CEO Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara.
{Baca juga: Tanpa Kartu Prakerja, Ini Dia 8 Kursus Online Gratis!}
Seperti diketahui, Belva adalah salah satu Staf Khusus āmilenialā Presiden Joko Widodo. Karena jabatan itulah, banyak yang mempertanyakan penunjukan Ruangguru dalam proyek pemerintah tersebut. Sebagai āpejabat publikā, dicurigai akan ada konflik kepentingan.
Masalah ini sudah coba dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, yang mengatakan bahwa keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja sudah sesuai aturan.
āProses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,ā kata Pramono dalam keterangan pers, Selasa (21/4/2020).
Ruangguru Perusahaan Asing
Lanjut ke halaman berikutnya..
Ruangguru Perusahaan Asing
Meski akhirnya Belva menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi, namun kontroversi soal Ruangguru masih belum surut. Kini muncul kabar yang menyebutkan Ruangguru perusahaan asing.
Karena status āperusahaan asingā, startup edutech yang didirikan tahun 2014 ini dinilai tidak berhak menjadi mitra pelatihan Kartu Prakerja yang adalah merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Lewat akun Instagramnya, Belva sudah memberikan tanggapannya soal kabar yang menyebutkan Ruangguru perusahaan asing. Ia tidak menyangkal kalau Ruangguru merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura. Tapi ia membantah jika mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor Singapura.
āTidak benar (mayoritas saham dimiliki investor Singapura). Ya Ruangguru Pte Ltd yang di Singapura ya punya saya juga, kami juga punya pegawai di Singapura. Selain di Singapura, kami juga ada ratusan pegawai di Vietnam dan juga di Thailand. Semuanya punya saya, anak muda kebangsaan Indonesia,ā tulis Belva di akun Instagramnya, Rabu (22/4/2020).
Namun, seperti dikutip dari Kontan.co.id, berdasarkan data profil perusahaan dari Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM, badan hukum Ruangguru bernama PT Ruang Raya Indonesia. Mengacu pada surat pengesahan anggaran dasar pada 17 Maret 2020, Ruang Raya Indonesia tercatat sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Ruang Raya Indonesia memiliki modal dasar Rp 2 triliun. Nilai tersebut terbagi atas 20 juta unit saham dengan harga Rp 100.000 per saham. Adapun jumlah modal disetor dan ditempatkan penuh senilai Rp 649.440.900.000 yang terbagi dalam 6.494.409 unit saham.
Masih berdasarkan data yang sama, Ruangguru dimiliki oleh dua pemegang saham. Yang menarik, tidak ada nama Belva dalam jajaran pemilik saham Ruang Raya Indonesia.
Mayoritas saham Ruang Raya Indonesia dimiliki oleh Ruangguru Pte Ltd. Perusahaan ini tercatat memiliki 6.494.309 unit saham atau setara 99,99% saham Ruang Raya Indonesia. Alhasil, Ruangguru Pte Ltd merupakan pemegang saham mayoritas Ruang Raya Indonesia.
Ruangguru Pte Ltd beralamat di 6 Battery Road #38-04, Singapura, 049909. Perusahaan asal Singapura itu menyetor modal Rp 649.430.900.000.
Selain Ruangguru Pte Ltd, pemegang saham Ruang Raya Indonesia adalah Muhammad Iman Usman. Pria kelahiran Padang, 29 tahun lalu itu memiliki 100 unit saham atau setara sekitar 0,01% saham Ruang Raya Indonesia. Porsi kepemilikan saham Co-Founder sekaligus Chief of Product Ruangguru itu setara dengan setoran modal senilai Rp 10 juta.
Selain pemilik saham, data AHU Kemkumham itu juga mengungkap posisi direktur dan komisaris perusahaan ini. Di jajaran direksi Ruang Raya Indonesia, berisi dua nama. Belva Devara menjabat direktur utama, serta Iman Usman di posisi direktur.
Sementara posisi komisaris ditempati oleh tiga orang. Salah satunya adalah Willson Cuaca yang menjabat komisaris utama. Nama Willson Cuaca sudah tidak asing di dunia startup. Dia merupakan pendiri dan managing partner perusahaan modal ventura bernama East Ventures. BersamaĀ Batara Eto, dan Taiga Matsuyama, Willson mendirikan East Ventures tahun 2009.
Berdasarkan penjelasan di situsnya, tahun 2019, East Ventures, melalui EV Growth, berhasil menjaring dana investasi sekitar US$ 250 juta. Dana tersebut antara lain disuntikkan ke Ruangguru, Sociolla, Shopback, Koinworks dan sejumlah start up lain.
Selain di perusahaan tersebut, East Ventures juga berinvestasi di Tokopedia, Traveloka, maupun Tech in Asia dan IDN Media. Ke depan, āKami berencana menyalurkan US$ 325 juta untuk startup Asia Tenggara, untuk perusahaan tahap awal (seed stage) maupun tahap lanjutan (growth stage),ā tulis Willson, Desember 2019.
Di luar nama Willson, ada nama Ashish Saboo yang tercatat menjabat komisaris Ruang Raya. Dia merupakan Managing Director General Atlantic (GA) untuk Indonesia.
Pria berkewarganegaraan India ini juga sudah tak asing dengan Indonesia. Sebelum bergabung dengan GA, Saboo menjabat Direktur Pengembangan Bisnis CT Corpora, grup usaha milik Chairul Tandjung, selama 12 tahun. Dia juga sempat menjabat Executive Director Pricewaterhouse Coopers (PwC) Jakarta.
{Baca juga: Telkomsel Hadirkan āPaket Ilmupediaā untuk Akses Ruangguru dkk}
GA sendiri adalah sebuah firma pemodal swasta (private equity) yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Tahun lalu, bersama East Ventures dan GGV Capital asal Amerika, GA membenamkan US$ 150 juta ke Ruangguru.
Nama terakhir yang duduk di Komisaris Ruang Raya adalah Seah Kian Wee. Pria berkewarganegaraan Singapura ini merupakan Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Director Uob Venture Management Pte Ltd (UOBVM).
Tahun 2017, UOBVM, anak usaha United Overseas Bank Limited Singapura, berinvestasi ke Ruangguru melalui pendanaan Seri B, tanpa menyebutkan nilainya. Namun berdasarkan berita Dealstreet Asia yang dikutip oleh Tech In Asia, UOBVM membenamkan dana sekitar US$ 7 juta hingga US$ 8 juta ke Ruangguru.
Polemik Kartu Prakerja
Lanjut ke halaman berikutnya..
Polemik Kartu Prakerja
Ruangguru perusahaan yang bergerak dibidang edutech sebanrnya sudah cukup dikenal di Indonesia. Namanya berkibar sebagai perusahaan teknologi berbasis Pendidikan terbesar di Indonesia dengan basis pengguna mencapai 15 juta pengguna.
Namun nama Ruangguru belakangan mencuat menjadi bahan pergunjingan bukan karena prestasinya itu. Startup ini menjadi sorotan karena menjadi salah satu platform yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Masuknya Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja dipersoalkan karena pendiri sekaligus direktur utamanya adalah Adamas Belva Syah Devara, yang saat itu masih menjabat sebagai salah satu staf khusus milenial Presiden Jokowi. Sehingga ada aroma konflik kepentingan.
Program Kartu Prakerja sendiri adalah program subsidi dari pemerintah untuk kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.
Program ini akan menyasar sekitarĀ 5,6 juta penerima. Itu artinya, total dana yang akan digelontorkan pemerintah melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 20 triliun.
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemegang Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengalir dalam bentuk subsidi pelatihan melalui ākursus onlineā lewat 8 mitra penyedia platform digital yang sudah ditunjuk pemerintah.
Kedelapan platform digital itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa.
Polemik muncul karena banyak pihak yang menilai proses pelatihan online lewat 8 mitra platform digital Kartu Prakerja itu dinilai sebagai āsubsidi terselubungā bagi startup edutech tersebut.
Program pelatihan online yang ditawarkan oleh platform mitra Kartu Prakerja menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik. Dari segi harganya yang kelewat mahal, hingga materi yang kurang relevan. Polemik ini kian memanas karena program pelatihan yang ditawarkan pelatihan online Kartu Prakerja disandingkan dengan pelatihan gratis di platform lain.
Sorotan paling tajam ditujukan pada penggunaan anggaran yang mencapai Rp 5,6 triliun, yang dianggap tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online oleh para mitra Kartu Prakerja. Tidak heran masalah anggaran ini menjadi sorotan, karena sebenarnya model pelatihan online serupa yang ditawarkan banyak lembaga individu diberikan secara gratis di YouTube.
Dana yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp 20 triliun untuk program Kartu Pra Kerja itu kelihatannya cukup besar. Tetapi uang sebesar itu sebenarnya dibagi-bagi untuk 5,6 juta peserta di seluruh Indonesia, yang berarti Rp 3,55 juta per orang selama empat bulan.
Uang Rp 3,55 juta itu juga tidak diberikan dalam bentuk utuh ke penerima, karena akan dibagi-bagi lagi, dengan rincian Rp 1 juta untuk membeli paket-paket program pelatihan di platform digital mitra Kartu Pra Kerja, Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan sebagai insentif, dan biaya survei Rp 50 ribu sebanyak tiga kali.
Jika melihat skema pembagiannya, maka uang insentif Rp 1 juta milik peserta harus dibelanjakan untuk membeli program pelatihan kerja secara online di 8 platform kursus online. Itu artinya, ada Rp 5,6 triliun yang akan mengalir ke 8 perusahaan penyedia jasa pelatihan online yang menjadi mitra Kartu Prakerja.
Hitungan kasarnya, kalau ada 8 platform yang ditunjuk untuk menyediakan jasa pelatihan itu, berarti masing-masing perusahaan aplikator itu bakal menerima uang sebesar Rp 700 miliar. Menariknya, penunjukan 8 perusahaan sebagai mitra Kartu Prakerja ini tidak melalui proses lelang tender. [HBS]
