Telset.id, Jakarta – Pemerintah Rusia mengajukan gugatan untuk memblokir aplikasi pesan instant enkripsi Telegram. Sikap tegas tersebut dilakukan setelah Telegram menolak menyerahkan kunci enkripsi ke pemerintah Rusia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Rusia meminta kepada Pavel Durov selaku pemilik Telegram untuk menyerahkan kunci enkripsi. Rusia ingin membaca seluruh percakapan pengguna Telegram.
Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia mengajukan permintaan itu atas perintah badan pertahanan dan intelijen KGB. KGB ingin memegang percakapan rahasia para pengguna Telegram sebagai tindak lanjut kemenangan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia untuk kali keempat.
Asal tahu saja, usai memenangkan lagi pemilihan Presiden, Putin langsung mengeluarkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme yang bisa saja terorganisir dan direncanakan lewat aplikasi Telegram.
Baca juga: Rusia Ngotot Minta Akses Percakapan Pengguna Telegram
Pihak Telegram sempat banding atas permintaan tersebut. Namun, Kepala Hakim Pengadilan Mahkamah Tinggi Rusia, Alla Nazarova, menolaknya. Dia memberi waku 15 hari kepada Telegram untuk segera memberikan kunci enkripsi ke pemerintah Rusia.
Telegram pun dalam posisi dilema. Di satu sisi, ia mendapat tekanan dari pemerintah Rusia, tetapi di sisi lain harus menjaga komitmen menyimpan rapat-rapat data percakapan para penggunanya.
Telegram sudah diberikan tenggat waktu hingga 4 April 2018. Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, Telegram belum melakukan perintah pengadilan.
Telegram berkilah bahwa perlindungan data masyarakat dilindungi oleh Konstitusi Rusia dan seharusnya diserahkan ke negara.
Proses pemblokiran Telegram sudah dimulai pada Jumat (6/4) akhir pekan lalu. Namun, Durov tak jua memberi pernyataan. Ia juga belum merespons gugatan pemerintah Rusia. [SN/HBS]
