Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjelaskan bahwa penayangan video kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik di era digital. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkominfo Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa pemerintah memanfaatkan berbagai saluran, termasuk bioskop, untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
Fifi menyatakan bahwa komunikasi publik kini tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi penting tersampaikan secara luas, efektif, dan sesuai perkembangan zaman, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. “Bioskop merupakan medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujarnya dalam keterangan pers pada Senin.
Menurut Fifi, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih baik, sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima informasi secara lebih utuh. “Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Strategi Komunikasi Multichannel
Pemerintah mengadopsi pendekatan multichannel dalam menyampaikan informasi publik. Seperti halnya platform media sosial, televisi, radio, dan papan reklame, bioskop menjadi salah satu saluran yang dimanfaatkan untuk mengomunikasikan program dan kebijakan pemerintah.
Strategi ini sejalan dengan perkembangan tren komunikasi digital global, di mana konten video semakin dominan. Seperti yang diungkapkan Linda Yaccarino tentang fokus Twitter pada konten video, format visual dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan.
Baca Juga:
Konten Video dan Capaian Pemerintah
Video yang ditayangkan di bioskop menampilkan berbagai capaian pemerintah, termasuk produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025. Selain itu, ditampilkan pula peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari konten video tersebut. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, menunjukkan skalanya yang masif.
Pemutaran video ini telah menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan bagaimana konten pemerintah dapat memicu diskusi publik. Hal ini mengingatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi, sebagaimana diatur dalam kebijakan komunikasi pemerintah.
Keberhasilan komunikasi publik digital tidak lepas dari perlindungan data dan informasi. Seperti ditegaskan dalam kebijakan transfer data pemerintah, informasi yang disampaikan harus memenuhi standar keamanan dan privasi.
Penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi penting kepada publik.
