Telset.id, Jakarta – Keterlibatan startup dalam menggelar pelatihan untuk peserta Kartu Prakerja dinilai tidak cocok. Pemerintah seharusnya menggandeng perguruan tinggi dan Balai Latihan Kerja (BLK) ketimbang perusahaan startup.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah perusahaan startup tidak cocok menggelar kegiatan pelatihan bagi peserta Kartu Prakerja.
Alasannya perusahaan startup-startup yang jadi mitra program Kartu Prakerja itu berorientasi bisnis, sehingga tidak cocok mendukung program pemerintah untuk memberikan pelatihan kerja.
“Startup itu gak bisa melakukan pelatihan pendidikan. Startup seperti Tokopedia, Bukalapak itu kan orientasinya bisnis cari untung, bukan ngurusin pelatihan kerja,” kata Trubus kepada Tim Telset.id pada Kamis (23/04/2020).
Selain itu, Dosen Universitas Trisakti tersebut juga mempertanyakan kompetensi para startup yang menggelar pelatihan tersebut. Menurutnya untuk menggelar sebuah pelatihan kerja sebuah institusi atau perusahaan harus memiliki aktreditasi di bidang pelatihan kerja.
{Baca juga: Kemenparekraf Minta Startup Jangan Banyak Bakar Duit}
“Jadi jangan startup yang tidak sesuai dengan bidang kompetensinya lah, karena kan pendidikan itu harus punya akreditasinya sendiri,” tambah Trubus.
Trubus pun menyarankan kepada pemerintah untuk menggandeng perguruan tinggi khususnya lembaga politeknik dan Balai Latihan Kerja yang banyak tersedia di daerah.
Alasannya karena Politeknik adalah institusi pendidikan jenjang vokasi dan memiliki pengalaman mencetak lulusan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri.
“Perguruan tinggi kan ada politeknik-politeknik itu banyak. Jadi kerjasama ini harusnya ke mereka (perguruan tinggi),” tutur Trubus.
Sedangkan untuk BLK, pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga BLK siap menggelar program pelatihan kerja bagi peserta Kartu Prakerja.
“Jadi BLK yang digandeng. Kalau urusan SDM kan bisa diganti agar BLK menjadi lebih baik,” tambah Trubus.
Program Kartu Prakerja sendiri adalah program subsidi dari pemerintah untuk kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta.
{Baca juga: Ruangguru Perusahaan Asing dari Singapura? Ini Faktanya}
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemegang Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengalir dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kursus online” lewat 8 mitra penyedia platform digital yang sudah ditunjuk pemerintah.
Kedelapan platform digital itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu dan MauBelajarApa. [NM/HBS]
