Telset.id – Tesla menghadapi tekanan regulasi serius di Amerika Serikat setelah National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) membuka investigasi terhadap Cybercab, kendaraan otonom tanpa setir dan pedal yang diluncurkan di jalanan Austin, Texas, bulan ini. Investigasi dibuka hanya beberapa jam setelah peluncuran, dan kini meningkat menjadi “Special Order” yang mewajibkan Tesla membuktikan di bawah sumpah bahwa Cybercab memenuhi Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Jika gagal memenuhi tenggat 30 September, Tesla berpotensi menanggung denda hingga US$139 juta atau sekitar Rp2,2 triliun.
Langkah NHTSA ini menjadi eskalasi besar dari audit query awal yang hanya menanyakan apakah Cybercab “memenuhi semua standar keselamatan kendaraan bermotor federal yang berlaku”. Special Order yang menyusul memberi bobot hukum jauh lebih berat. Bukan hanya denda finansial yang mengintai, karena memalsukan informasi dalam proses ini dapat membawa pejabat yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut ke penjara hingga 15 tahun.
Inti persoalan terletak pada cara Tesla melakukan self-certification. Pabrikan yang dipimpin Elon Musk itu menyatakan Cybercab otonomnya patuh terhadap seluruh standar keselamatan kendaraan, padahal standar tersebut dirancang dengan asumsi ada manusia yang mengemudi di belakang kemudi. NHTSA meragukan klaim itu, terutama karena Cybercab tidak memiliki kontrol pengemudi fisik sama sekali.
Salah satu titik terlemah Cybercab adalah absennya pedal rem. FMVSS secara eksplisit menyatakan bahwa rem harus diaktifkan “by means of a foot control” atau melalui kontrol kaki. Tanpa pedal rem, Cybercab disebut sulit memenuhi standar sertifikasi tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa Tesla mengambil jalan pintas dalam proses self-certification, keputusan yang bisa berdampak panjang bagi perusahaan.
Salah satu kemungkinan yang disorot adalah Tesla sempat memasang kontrol fisik sementara, termasuk setir dan pedal, selama proses sertifikasi berlangsung, lalu melepasnya menjelang pengiriman. Jika benar, langkah itu dianggap menyepelekan aturan sertifikasi FMVSS. Skenario ini menegaskan bahwa upaya Tesla memaksa kendaraan self-driving-nya masuk ke jalanan publik berpotensi menemui lebih banyak hambatan regulasi, hingga membuat kendaraan tersebut ilegal untuk dijual.
Baca Juga:
Zoox Jadi Pembanding yang Patuh Aturan
Kontras dengan langkah Tesla, Amazon melalui Zoox memilih mengikuti aturan yang berlaku. Zoox berhasil memperoleh pengecualian atau exemption dari NHTSA untuk kendaraan otonomnya pada Juli. Kendaraan Zoox juga tidak memiliki setir dan pedal, namun perusahaan membuktikan lebih dulu bahwa mobilnya aman sebelum mengajukan pengecualian resmi.
Perbedaan pendekatan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa jalur regulasi sebenarnya tersedia bagi kendaraan tanpa kontrol manusia. Zoox menempuh proses pembuktian dan mendapatkan persetujuan, sementara Tesla memilih self-certify dan langsung mengoperasikan Cybercab di jalanan Austin. Bagi Tesla, konsekuensi dari pendekatan ini bukan hanya soal denda, tetapi juga kelayakan produknya untuk dijual secara legal di pasar Amerika Serikat.
Kasus Cybercab menjadi contoh terbaru dari pola pendekatan yang disebut ask-for-forgiveness-later, di mana sebuah perusahaan melanggar aturan lebih dulu dan meminta maaf kemudian. Pola ini dinilai tidak berjalan mulus, bahkan di bawah pemerintahan yang didukung sekutu sang miliarder. Musk sendiri berulang kali menegaskan ketidakpercayaannya pada intervensi pemerintah, dengan jaringan bisnisnya yang disebut melanggar aturan lingkungan dan mengeksploitasi pekerja.
“Regulations, basically, should be default gone,” kata Musk tahun lalu, tak lama setelah membentuk “Department of Government Efficiency”. “Not default there, default gone.” Pernyataan itu memperkuat citra Musk sebagai figur yang ingin mengurangi regulasi secara default, bukan menjadikannya sebagai standar yang hadir sejak awal.
Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah ada pihak yang benar-benar bersedia menanggung semua risiko dengan berinvestasi pada armada yang dioperasikan Tesla. Ini menjadi persoalan terpisah yang sama sulitnya dijawab, terutama ketika status legal Cybercab masih bergantung pada hasil investigasi NHTSA dan kemampuan Tesla memenuhi Special Order sebelum tenggat 30 September.
Bagi publik, perkembangan ini menunjukkan bahwa kendaraan otonom tanpa kontrol manusia belum otomatis legal hanya karena sudah dioperasikan di jalan. Proses sertifikasi, pengecualian resmi, dan pembuktian keselamatan tetap menjadi syarat yang menentukan apakah sebuah robotaxi boleh dijual dan dioperasikan secara luas. Sementara itu, kasus serupa di sektor lain menunjukkan bagaimana kekhawatiran terhadap teknologi baru terus mengemuka, seperti yang terlihat dari kekhawatiran AI di dunia pendidikan dan meningkatnya peringatan terhadap sindikat scam di sektor keuangan.
Hingga berita ini ditulis, hasil akhir investigasi NHTSA terhadap Tesla Cybercab belum diketahui. Yang jelas, tenggat 30 September menjadi penentu apakah Tesla dapat mempertahankan klaim kepatuhannya atau harus menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang sudah disebutkan regulator.
Komentar
Belum ada komentar.