Telset.id – Bayangkan Rp1.000 triliun menguap dari perekonomian Indonesia hanya dalam hitungan tahun. Itulah potensi kerugian yang mengintai jika praktik judi online (judol) dibiarkan merajalela. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tak tinggal diam. Di bawah komando Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, strategi penanganan judol kini tak sekadar memblokir situs, tetapi membongkar jaringan finansial di baliknya.
Sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judol—mayoritas berasal dari situs ilegal dan iklan di media sosial. Namun, pemblokiran akses hanyalah puncak gunung es. “Kami bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis transaksi mencurigakan. Setiap laporan pengaduan rekening tak hanya di-blokir via OJK dan BI, tetapi juga ditelusuri hingga ke hulu,” tegas Alexander dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (6/6/2025).
Kolaborasi Lintas Lembaga: Senjata Pamungkas
Sinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kunci. Lembaga ini bertindak sebagai “detektor uang panas”, melacak alur dana dari payment gateway, fintech, hingga dompet digital. Hasil analisis kemudian diserahkan ke penegak hukum untuk proses lebih lanjut. “Tindak lanjut penelusuran PPATK inilah yang membedakan strategi kami,” tambah Alexander.
Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerang judol secara holistik. Tak heran, dalam 6 bulan terakhir, Komdigi gencar memblokir situs sekaligus menggandeng platform seperti Meta dan Google—seperti diungkap dalam laporan sebelumnya.
Baca Juga:
Ancaman Rp1.000 Triliun dan Solusi Teknologi
Data PPATK mengungkap teror nyata: tanpa intervensi, kerugian ekonomi akibat judol bisa mencapai Rp1.000 triliun pada akhir 2025. Angka fantastis ini memicu inovasi penanganan, termasuk pembatasan transaksi via pulsa dan dompet digital—metode yang kerap dimanfaatkan pelaku judol.
Alexander menegaskan, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menciptakan ruang digital yang bersih. “Ini bukan sekadar urusan blokir, tapi perlindungan generasi muda dan stabilitas ekonomi,” pungkasnya. Dengan pendekatan multidimensi ini, harapan untuk memutus mata rantai judol semakin nyata.
