📑 Daftar Isi

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya dan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menghadiri uji coba digitalisasi Perlinsos di Surabaya

Komdigi dan Kemensos Uji Coba Digitalisasi Bansos di Surabaya

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️3 menit membaca
Bagikan:
  • Komdigi dan Kemensos uji coba digitalisasi Perlinsos di Surabaya pada 12 Juni 2026
  • Proses pendaftaran bansos dilakukan secara online dan transparan melalui portal Perlinsos
  • Target 42 kota/kabupaten untuk piloting digitalisasi bansos
  • AI digunakan untuk verifikasi data, proses hanya 15-45 menit
  • Target implementasi nasional pada tahun 2027
  • Diikuti 200 warga setempat yang menjajal pendaftaran online

Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar uji coba sistem digital bantuan sosial (bansos) di Surabaya pada Jumat, 12 Juni 2026. Melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos), seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga verifikasi dilakukan secara online dan transparan di Kelurahan Pakis, Surabaya.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan langkah ini merupakan ikhtiar pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran. “Ini sebagai ikhtiar kami dari pihak pemerintah untuk memastikan agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan, itu bisa diberikan secara baik dan tepat sasaran,” ujarnya dalam acara Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya.

Fifi menjelaskan pendataan nama penerima bansos kerap menjadi masalah utama. Contohnya, warga yang sudah pindah tempat tinggal masih terdaftar, sementara yang membutuhkan belum masuk data atau datanya tidak diperbarui bertahun-tahun. “Nah, akibatnya ibu-bapak, bantuan yang seharusnya sampai ke tangan yang tepat, jadinya tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Digitalisasi yang dimaksud adalah pencatatan dan pembaruan data warga secara lebih rapi menggunakan teknologi. Tujuannya agar negara lebih mengenal warganya dan memastikan bantuan diberikan kepada yang berhak. “Jadi ketika bapak-ibu datang, dan mendaftarkan data ibu-bapak hari ini, sesungguhnya bapak ibu sedang membantu negara agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau datanya benar, kebijakannya Insya Allah juga tepat,” tambah Fifi.

Fifi menegaskan digitalisasi bansos bukan sekadar migrasi data, melainkan perbaikan tata kelola agar semua data terverifikasi dengan baik. Hal ini memperkuat akurasi dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. “Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran. Jadi ini yang kami ingin gaungkan kepada masyarakat saat ini,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengakui berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), banyak bantuan tidak tepat sasaran. Digitalisasi menjadi target pemerintah untuk memperbaiki data. “Keunggulannya nanti dengan proses ini yang didukung dengan AI, bahwa nanti cuma butuh waktu sekitar 15 menit sampai 45 menit, untuk seseorang itu yang melakukan pendaftaran bisa kemudian didapatkan hasilnya layak atau tidak,” kata Robben.

Target 42 Kota dan Proses Piloting

Robben menyebutkan uji coba di Surabaya masuk dalam daftar 42 kota/kabupaten yang menjadi target awal pemerintah. Ia berharap proses sosialisasi dan uji coba berjalan baik. “Sehingga kemudian nanti banyak warga kita yang bisa kemudian berpartisipasi menyukseskan proses piloting untuk digitalisasi, karena targetnya kita akan tahun 2027 sudah bisa kita laksanakan secara rasional,” ucapnya.

Uji coba digitalisasi Perlinsos dihadiri kurang lebih 200 warga setempat. Mereka menjajal mendaftarkan diri sebagai penerima bansos melalui portal Perlinsos secara online. Prosesnya dibantu sejumlah agen di lokasi sehingga pendaftaran berjalan lancar dan cepat.

Digitalisasi Perlinsos menjadi langkah konkret pemerintah memperbaiki data penerima bansos. Dengan dukungan AI, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan akurat. Ini sejalan dengan upaya BAKTI Komdigi memperluas akses digital ke daerah tertinggal.

Fifi menekankan digitalisasi ini adalah perbaikan tata kelola jangka panjang. Pemerintah berkomitmen memastikan data penerima bansos selalu diperbarui dan akurat. “Jadi ini yang kami ingin gaungkan kepada masyarakat saat ini,” tegasnya.

Ke depannya, pemerintah menargetkan digitalisasi Perlinsos dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2027. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Masyarakat pun dapat memantau proses pendaftaran secara transparan melalui portal Perlinsos.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi XLSmart-Komdigi Luncurkan DigiHer untuk memperluas literasi digital. Selain itu, Komdigi terus mengawal implementasi digitalisasi bansos agar berjalan sesuai target.

Komentar

Belum ada komentar.