Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) dengan mengungkap bahaya ‘ilusi algoritma’ di media sosial yang berpotensi memicu provokasi dan kekerasan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban di ruang digital selama aksi berlangsung.
Dalam pernyataan resminya, Meutya menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam pernyataan tertulis yang dikutip.
Ia menambahkan bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan dengan lebih jelas dan lebih mudah diterima publik. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Apa Itu Ilusi Algoritma?
Menurut Meutya, masyarakat perlu menyadari adanya efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa saja terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat oleh algoritma.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian,” tuturnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk memeriksa informasi dari berbagai sumber, memahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi. Meutya juga mengingatkan untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Meutya.
Baca Juga:
Latar Belakang Aksi Demo Mahasiswa
Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demo di Bundaran HI menuntut perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa meliputi stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, hentikan militerisme di ranah sipil, serta Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.
Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI turut mengamankan aksi tersebut. Situasi di lapangan berlangsung dinamis dengan massa aksi mahasiswa masih tertahan saat hendak menuju Bundaran HI pada pukul 17.40 WIB.
Menkomdigi mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan lebih mudah diterima publik.
Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan bahaya platform diblokir yang mungkin masih bisa diakses.
Dampak Ilusi Algoritma di Media Sosial
Fenomena ilusi algoritma yang diungkap Menkomdigi menjadi perhatian serius, terutama di tengah aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa. Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang sesuai dengan preferensi dan emosi pengguna, sehingga dapat menciptakan ruang gema (echo chamber) yang tidak mencerminkan realitas sebenarnya.
Meutya menegaskan bahwa konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa saja terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat oleh algoritma. Hal ini bisa membuat seseorang merasa bahwa semua orang setuju dengan suatu pandangan, padahal kenyataannya tidak demikian.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi di media sosial. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh konten provokatif dan hoaks yang beredar di dunia maya.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga relevan dengan kebijakan pemerintah terkait pengaturan respons TikTok, Roblox, dan Google dalam mematuhi regulasi yang berlaku. Platform digital diharapkan turut bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang digital Indonesia.
Meutya pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat. “Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi,” tegasnya.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama saat mengikuti perkembangan aksi demonstrasi. Penyampaian aspirasi yang damai dan bertanggung jawab akan lebih efektif didengar dan direspons oleh pemerintah.
Komentar
Belum ada komentar.