Koalisi #KeepItOn Rayakan 10 Tahun Perangi Internet Shutdown

Telset.id – Koalisi #KeepItOn mencatat 2025 sebagai tahun terburuk untuk internet shutdown, dengan setidaknya satu pemadaman aktif terjadi setiap hari di seluruh dunia. Organisasi hak digital Access Now, yang mengelola kampanye ini, telah mendokumentasikan lebih dari 2.100 insiden pemadaman internet di 100 negara sejak kampanye diluncurkan pada 2016.

Dalam rangka memperingati satu dekade perjuangan, Access Now meluncurkan inisiatif “Sound of the Silenced” yang menampilkan delapan kisah langsung dari individu di berbagai belahan dunia. Kampanye ini mengilustrasikan bagaimana internet shutdown mengisolasi komunitas dan membahayakan nyawa, mulai dari seorang guru di Gaza yang kehilangan kabar keluarganya setelah pemboman, hingga aktivis di Myanmar yang harus menempuh perjalanan dengan motor hanya untuk mencari sinyal dan meminta bantuan saat serangan udara.

Felicia Anthonio, manajer kampanye global #KeepItOn di Access Now, pertama kali merasakan dampak internet shutdown pada 2017 saat bekerja sebagai intern yang melacak pelanggaran kebebasan pers. Ia dicegah memverifikasi informasi di lapangan ketika gangguan diberlakukan di Kamerun berbahasa Inggris. “Sebagian besar teknolog muda yang membangun karier di wilayah ini harus meninggalkan negara,” ujar Anthonio kepada TechRadar.

Definisi dan Perjuangan Awal

Prioritas pertama koalisi #KeepItOn adalah menetapkan definisi resmi untuk fenomena gangguan internet yang disengaja oleh pemerintah. Sebelum kampanye diluncurkan, para advokat hak asasi manusia kesulitan mengategorikan tindakan negara ini, bahkan ketika politisi menyadari kekuatan strategisnya.

Pemadaman internet pertama yang tercatat terjadi di Guinea pada 2007, diperintahkan oleh presiden dengan dalih “keamanan nasional” untuk menekan protes atas kesulitan ekonomi. Dua tahun kemudian, Iran mengadopsi taktik serupa untuk menekan protes Gerakan Hijau setelah pemilihan yang disengketakan pada Juni. Pada 2011, Mesir memutuskan akses internet untuk menekan protes massal terhadap rezim Hosni Mubarak.

Pada Maret 2016, di konferensi tahunan RightsCon di Silicon Valley, Access Now mempertemukan teknolog, aktivis, dan pembuat kebijakan untuk menyusun definisi resmi pertama tentang internet shutdown. Definisi tersebut berbunyi: “Internet shutdown adalah gangguan yang disengaja terhadap internet atau komunikasi elektronik, membuatnya tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakan secara efektif, untuk populasi tertentu atau dalam suatu lokasi, sering kali untuk mengendalikan arus informasi.”

Kemenangan Diplomatik dan Hukum

Sejak didirikan, koalisi #KeepItOn telah mengamankan kemenangan diplomatik penting. Pada Juli 2016, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi penting yang mengecam internet shutdown sebagai pelanggaran langsung hak asasi manusia. Komitmen ini diperkuat pada tahun yang sama oleh Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk.

Definisi standar internet shutdown dari koalisi dan database Shutdown Tracker Optimization Project (STOP) telah diadopsi oleh pelapor khusus PBB, peneliti akademis, dan organisasi hak asasi manusia besar untuk melacak pelanggaran. Pada 2025, pembuat undang-undang di Bangladesh mengusulkan larangan resmi terhadap internet shutdown, sementara Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi mengakui hubungan antara gangguan internet yang disengaja dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Koalisi juga memenangkan putusan penting dari Pengadilan Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) yang menyatakan internet shutdown yang diberlakukan pemerintah ilegal di Togo, Senegal, Guinea, dan Nigeria. Kampanye “diplomasi preventif” juga tampaknya berhasil selama pemilihan umum terakhir di Zambia.

Koalisi ini kini telah berkembang menjadi jaringan global yang terdiri dari lebih dari 370 organisasi lokal dan internasional yang tersebar di 106 negara. Anthonio menyebutnya sebagai “jaringan terkemuka yang memerangi internet shutdown di seluruh dunia”.

Meskipun pencapaian internasional ini mengesankan, internet shutdown tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, insiden terus meningkat dari tahun ke tahun. Anthonio menjelaskan bahwa kerangka kerja internasional sebagian besar tidak mengikat, sehingga tidak ada konsekuensi langsung bagi negara yang melanggar hak digital. Pemerintah juga telah menyempurnakan taktik mereka, beralih dari pemadaman total ke pemblokiran yang ditargetkan pada platform media sosial dan aplikasi pesan tertentu.

Koalisi tidak menyerah. “Advokasi nyata bisa sangat lambat. Tetapi selama pemerintah terus melanggar hak asasi manusia, kami juga tidak menyerah, dan kami tidak akan beristirahat,” tegas Anthonio.

Komunitas global teknolog yang membangun alat untuk membantu orang menghadapi internet shutdown juga terus berkembang. Kemitraan strategis antara aktivis dan penyedia VPN menjadi landasan perlawanan teknis ini. Selama momen-momen kritis seperti pemilihan umum, koalisi berkolaborasi langsung dengan penyedia VPN untuk mendistribusikan akses gratis dan aman.

Meskipun VPN efektif untuk menghindari pemblokiran platform tertentu, teknologi ini tidak berguna selama pemadaman internet total. Keterbatasan ini mendorong terciptanya aplikasi pesan mesh berkemampuan Bluetooth, seperti Bridgefy, untuk menjaga saluran komunikasi lokal tetap terbuka secara offline. Namun, aplikasi ini juga memiliki keterbatasan tertentu.

Koalisi juga melakukan lokakarya keamanan digital untuk mengajari komunitas lokal cara mengamankan perangkat fisik dan berkomunikasi dengan aman di bawah pengawasan ketat. “Tanpa akses internet, apa pun yang memungkinkan Anda berkomunikasi adalah jalur kehidupan,” kata Anthonio, mendorong pengembang untuk merilis lebih banyak alat sumber terbuka yang disesuaikan dengan komunitas yang menghadapi internet shutdown.

Setelah sepuluh tahun #KeepItOn, Anthonio yakin bahwa memenangkan perjuangan ini mungkin membutuhkan satu dekade atau lebih, tetapi setiap kemenangan di sepanjang jalan sangat berarti. “Tanpa pelacakan dan akuntabilitas, penindasan akan jauh lebih buruk. Tetapi perjuangan ini membutuhkan upaya kolektif. Tidak mungkin masyarakat sipil saja yang bisa melakukan ini,” ujarnya.

Dari raksasa teknologi, operator telekomunikasi, dan pemerintah hingga insinyur dan warga biasa, Anthonio percaya setiap orang memiliki peran dalam mencegah normalisasi pemadaman digital. Itulah pesan inti dari inisiatif “Sound of the Silenced” — mendorong orang untuk bertanya pada diri sendiri: Bagaimana jika ini terjadi pada saya? Bagaimana internet shutdown akan mengganggu hidup saya?

“Seiring kehidupan yang semakin terhubung secara digital, seharusnya menjadi harapan semua orang untuk membela hak kita secara online sama seperti kita membelanya secara offline,” pungkas Anthonio.