Telset.id, Jakarta – Facebook memperketat aturan iklan politik dan peralatan untuk pemilu di beberapa negara, termasuk India, Nigeria, Ukraina, Uni Eropa, dan Indonesia. Per Rabu (16/1/2019), Facebook di Nigeria hanya memperbolehkan pengiklan pemilu dari dalam negeri.
Facebook menerapkan kebijakan itu berdasarkan referendum Irlandia pada Mei 2018 lalu. Kebijakan serupa akan berlaku di Ukraina pada Februari 2019. Nigeria mengadakan pemilihan presiden pada 16 Februari 2019, sedangkan Ukraina menyusul pada 31 Maret 2019 mendatang.
Direktur Politik dan Jangkauan Global Facebook, Katie Harbath, berujar, di India yang akan melaksanakan pemilihan parlemen, iklan pemilu di perpustakaan online bisa dicari mulai bulan depan. Facebook percaya kontrol iklan akan memberangus intervensi pemilu.
{Baca juga: Facebook dan Google Sepakat Hapus Iklan Politik Pemilu}
Menurut Direktur Manajemen Produk Facebook, Rob Leathern, seperti dikutip Telset.id dari CNBC, Kamis (17/1/2019), perpustakaan online yang dimaksud menyerupai arsip yang dibawa ke Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris pada tahun lalu. Di dalamnya berisi berbagai informasi.
Arsip iklan di India akan berisi informasi kontak untuk beberapa pembeli iklan atau sertifikat resmi. Untuk setiap individu yang membeli iklan politik, Facebook akan memastikan bahwa nama yang tercantum telah sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah.
{Baca juga: Facebook Hapus Ratusan Akun Politik Penyebar Berita Palsu}
Lain hal, Uni Eropa akan mendapatkan versi sistem otorisasi dan transparansi yang sama menjelang pemilihan parlemen pada Mei 2019. Pendekatan ad hoc dengan berbagai kebijakan dan transparansi bergantung kepada kawasan, merujuk kepada undang-undang dan kesepakatan.
Selain negara-negara itu, Australia, Indonesia, Israel, dan Filipina akan menjadi wilayah berikutnya yang menerima kebijakan serupa. Leathern dan Harbath berharap, Facebook memiliki seperangkat alat yang berlaku untuk pengiklan secara global pada akhir Juni 2019 mendatang. [SN/IF]
