Telset.id, Jakarta – Papua Nugini melarang warganya mengakses Facebook selama sebulan. Pemerintah setempat ingin melihat dampak dari larangan tersebut terhadap penduduknya. Pemerintah Papua Nugini ingin menyeterilkan warganya dari konten-konten kontroversial di Facebook.
“Kami akan menggunakan waktu selama sebulan untuk mengumpulkan informasi guna mengidentifikasi pengguna yang memakinkan akun palsu, mengunggah gambar porno, membagikan informasi menyesatkan di Facebook,” kata Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil.
Basil melanjutkan, melalui kebijakan itu, pemerintah Papua Nugini ingin penduduknya bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Pemerintah sekaligus menjalankan undang-undang yang telah disahkan serta mempertimbangkan pemakaian media sosial lokal bagi warganya.
Di Papua Nugini, Facebook hanya memiliki pengguna sekitar 700 ribu orang. Meski sedikit, intensitas warga di negara tersebut untuk bermedia sosial cukup tinggi.ook. Pemerintah setempat pun khawatir mereka akan terpapar konten-konten tak bertanggung jawab di Faceb
Sebelumnya, Facebook juga telah dilarang beroperasi di beberapa negara, yakni China dan Korea Utara. Facebook juga sempat dilarang di Sri Lanka selama sekitar satu minggu pada awal 2018 gara-gara potensi penyebaran kekerasan yang terjadi.
Baca juga: Mark Zuckerberg Minta Maaf pada Parlemen Eropa
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Zeid Ra’ad al-Hussein, merasa khawatir dengan kekerasan yang terus terjadi di Sri Lanka. Ia meminta pertanggungjawaban pemerintah negara itu atas kasus-kasus yang kerap dialami oleh kaum minoritas.
Polisi Sri Lanka sempat menetapkan status darurat dan memberlakukan jam malam di Kandy pascakericuhan antar-agama. Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, memberlakukan status darurat selama tujuh hari untuk mengendalikan situasi. [SN/HBS]
Sumber: Time
