Telset.id – Paparan hoaks yang terus-menerus di media sosial tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat. Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) menyoroti hubungan antara keduanya di tengah temuan bahwa hoaks politik masih mendominasi ruang digital Indonesia.
Direktur Komunikasi IMPRESI, Dr. (Cand) Yusuf Mars, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi arus informasi yang sangat cepat. Namun, kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi belum selalu berjalan seimbang dengan kecepatan informasi tersebut.
“Hoaks bukan hanya membuat orang percaya pada informasi yang salah. Ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang menakutkan, provokatif, atau menyesatkan, tentu ada beban psikologis yang perlu diperhatikan. Karena itu, persoalan hoaks juga berkaitan dengan kesehatan mental,” ujar Yusuf Mars dalam keterangan yang diterima Telset.id, Rabu (08/10/2026).
Pernyataan itu merujuk pada data Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO). Dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, MAFINDO mencatat 1.593 kasus hoaks. Sebanyak 773 kasus atau 48,5 persen di antaranya bertema politik.
Temuan tersebut diperkuat laporan Evident Institute bertajuk Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026. Sepanjang 2025, Evident mencatat 996 entri disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bertema politik, menjadikannya kategori terbesar dalam pemantauan tersebut.
Menurut Yusuf, tingginya temuan pada isu politik perlu menjadi perhatian. Informasi palsu dalam isu tersebut tidak hanya menyasar fakta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dan kepercayaan antarwarga.
“Kalau informasi palsu masuk ke wilayah politik, dampaknya bisa lebih panjang. Orang bukan hanya menerima informasi yang keliru, tetapi bisa ikut membangun prasangka terhadap kelompok atau orang yang berbeda pilihan,” katanya.
Paparan Hoaks dan Kesehatan Mental
Hubungan antara paparan informasi palsu dan kesehatan mental juga mulai mendapat perhatian dalam penelitian terbaru. Studi yang diterbitkan Scientific Reports pada Oktober 2025 terhadap 1.850 remaja dan dewasa muda di Vietnam menemukan bahwa frekuensi paparan fake news berkaitan dengan skor gejala depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Sebanyak 68,8 persen responden melaporkan setidaknya sesekali terpapar fake news di media sosial.
Penelitian lain yang diterbitkan BMC Psychology pada Juli 2026 terhadap 565 mahasiswa di Bangladesh juga meneliti hubungan paparan misinformation dan disinformation dengan kesehatan mental menggunakan indikator kecemasan dan depresi.
Kedua penelitian tersebut bersifat cross-sectional, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa hoaks secara langsung menyebabkan depresi atau kecemasan. Namun, temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang layak diperhatikan.
“Kita tidak boleh mengatakan bahwa satu hoaks otomatis membuat seseorang mengalami gangguan mental. Tetapi kalau seseorang terus berada dalam arus informasi yang penuh ketakutan, konflik, dan informasi yang menyesatkan, kondisi itu patut diperhatikan,” ujar Yusuf.
Baca Juga:
Perhatian terhadap dampak psikologis di ruang digital juga sejalan dengan sejumlah inisiatif lain yang menyoroti pentingnya kontrol diri digital dalam mencegah gangguan mental. Selain itu, sejumlah platform digital juga mulai mengambil langkah untuk menjaga kesehatan mental penggunanya.
IMPRESI menilai persoalan hoaks perlu dilihat sebagai isu yang menyentuh banyak pihak, bukan sekadar keakuratan informasi. Karena itu, lembaga ini mendorong penguatan literasi informasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Jeda Sebelum Sebar
IMPRESI mendorong masyarakat membangun kebiasaan “jeda sebelum sebar”. Sebelum membagikan informasi, masyarakat diminta memeriksa sumber, tanggal dan konteks informasi, kemudian membandingkannya dengan sumber lain yang kredibel.
Masyarakat juga tidak perlu ikut menyebarkan hoaks hanya untuk membantahnya. Semakin banyak sebuah konten dibagikan, semakin besar pula peluang konten tersebut mendapatkan perhatian.
“Jangan langsung percaya, tetapi jangan juga langsung menyebarkan. Beri waktu untuk memeriksa. Kalau sumbernya tidak jelas, lebih baik tahan dulu,” kata Yusuf.
IMPRESI mengajak pemerintah, media, platform digital, sekolah, kampus, komunitas, dan masyarakat memperkuat literasi informasi. Kemampuan mengenali hoaks, menurut IMPRESI, perlu menjadi kebiasaan sehari-hari.
Bagi IMPRESI, upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah informasi menjadi viral. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi sejak pertama kali menerimanya.
“Jangan biarkan hoaks menguasai ruang publik kita. Periksa sebelum percaya, pikirkan sebelum membagikan. Karena ruang publik yang sehat hanya bisa dibangun dari informasi yang benar dan masyarakat yang kritis,” ujar Yusuf.
Dorongan untuk memperkuat literasi informasi ini melengkapi berbagai upaya lain di ruang digital, termasuk penyediaan layanan informasi yang kredibel. Sebagai contoh, layanan informasi kesehatan yang diluncurkan sejumlah pihak menunjukkan bagaimana kanal resmi dapat menjadi rujukan informasi yang dapat dipercaya.
Di sisi platform, perhatian terhadap kesehatan mental pengguna juga mulai diwujudkan melalui kebijakan internal. Langkah seperti kebijakan platform digital menjadi bagian dari upaya menjaga pengalaman pengguna di ruang digital.
Tentang IMPRESI
Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang Riset Media, Komunikasi, Literasi Informasi, dan Kajian Ruang Publik di era digital. IMPRESI mendorong penguatan literasi informasi dan komunikasi publik yang sehat, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan. IMPRESI juga memberi perhatian pada berbagai perubahan yang terjadi di ruang digital, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, perkembangan teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar.