Telset.id, Jakarta – Hacker alias penjahat digital kembali beraksi melakukan pembobolan data. Kali ini targetnya adalah informasi identifikasi personal (PII) para pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Akibat pembobolan yang dilakukan hacker ini, data pribadi sejumlah pegawai instansi strategis Amerika itu sempat terekspos ke publik.
Kendati demikian, para pegawai Deplu AS masih bisa bernafas lega karena Politico memastikan imbas pembobolan data itu tak sampai lebih dari satu persen dari keseluruhan jumlah staff yang ada.
“Kami menyatakan bahwa PII mungkin telah diekspos. Kami telah memberi tahu karyawan tersebut atas kejadian ini,” ujar Deplu AS dalam pengumuman resmi mereka, ,seperti dilansir ZDNet, Rabu (19/9/2018).
Walaupun memberikan pengumuman atas kejadian pembobolan data, namun informasi yang diungkapkan tidak lengkap. Tidak ada detail mengenai insiden keamanan yang diberikan, terutama siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.
Baca juga: Amerika Uji Coba Sistem Peringatan Nasional Versi Baru
Departemen ini mengatakan sistem e-mail yang terkena dampak tidak diklasifikasikan. Selain itu mereka menyatakan tidak ada bukti lain yang menunjukkan jaringan e-mail rahasia lain yang kompromikan.
Pastinya insiden itu tengah diselidiki secara mendalam. Untuk itu mereka bekerjasama dengan instansi plat merah lainnya untuk melakukan penilaian penuh.
“Seperti organisasi besar berskala global, kami adalah target yang lumrah bagi serangan siber. Ini adalah kesempatan baik untuk mengingatkan bahwa kami memainkan peran penting dalam melindungi informasi departemen, terutama ketika menyangkut penggunaan kata sandi yang aman dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan,” kata mereka.
Pernyataan ini sebenarnya suatu ironi, karena pekan lalu instansi ini dikritik habis akibat sistem keamanan yang buruk.
Baca juga: Awas! Pengguna Instagram jadi Sasaran Baru Hacker Rusia
Sebagai langkah penanggulangan, Departemen ini telah melakukan sejumlah langkah untuk mengamankan sistem. Apabila ada pegawai yang terlibat aksi pembobolan itu, maka akan diberi sanksi tidak mendapat kredit poin selama 3 tahun.
“Kami bekerja sama dengan lembaga lain serta penyedia layanan sektor swasta untuk melakukan penilaian penuh. Kami selalu aktif terlibat dalam mengidentifikasi ancaman cybersecurity dan melindungi jaringannya,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada Washington Examiner. [WS/HBS]
Sumber: ZDNet
