Telset.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/5/2025), menuntut revisi kebijakan potongan aplikasi. Salah satu poin utama protes mereka adalah permintaan agar potongan maksimal ditetapkan 10% dari pendapatan mitra. Namun, respons Gojek justru mengindikasikan bahwa langkah tersebut berisiko memicu efek domino yang merugikan kedua belah pihak.
Demonstrasi yang digerakkan oleh aliansi pengemudi ini bukan kali pertama terjadi. Sejak penetapan tarif ojek online baru oleh Kemenhub pada Mei lalu, ketegangan antara mitra pengemudi dan perusahaan penyedia layanan terus memanas. Kini, tuntutan mereka meluas ke sistem prioritas, hemat, dan aceng yang dinilai tidak adil.
Mengapa Gojek Menolak Potongan 10%?
Menurut Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), penurunan potongan aplikasi secara drastis dapat mengganggu ekosistem bisnis secara keseluruhan. “Jika potongan diturunkan menjadi 10%, tarif layanan mungkin harus naik. Ini berisiko mengurangi minat konsumen dan akhirnya menekan pendapatan mitra,” jelasnya.
Catherine memaparkan bahwa 20% potongan saat ini tidak sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan. Sebagian besar dialokasikan untuk subsidi tarif dan promosi guna menjaga daya saing layanan. Tanpa insentif tersebut, tarif dasar bisa melonjak hingga 30%, berpotensi memicu penurunan permintaan.
Baca Juga:
Dilema Regulasi dan Kelangsungan Bisnis
Gojek menegaskan bahwa perubahan skema pembagian pendapatan harus mempertimbangkan tiga aspek krusial: biaya operasional mitra, daya beli konsumen, dan keberlanjutan platform. Perusahaan juga mengklaim telah meningkatkan transparansi melalui laporan real-time di aplikasi serta insentif berbasis lokasi.
Namun, para pengemudi ojol tetap bersikeras. Mereka mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi tegas tentang hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi. “Kami ingin kepastian, bukan sekadar janji insentif yang fluktuatif,” ujar perwakilan demonstran.
Masa Depan Kolaborasi Mitra-Platform
Konflik ini menyoroti tantangan bisnis berbasis gig economy di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan perlu menjaga kesehatan finansial. Di sisi lain, mitra pengemudi menuntut kesejahteraan yang lebih terjamin. Solusi tengah mungkin terletak pada model subsidi silang atau pemanfaatan layanan digital lainnya untuk menstabilkan pendapatan.
Sementara dialog masih berlangsung, pengguna layanan ojek online diimbau memantau perkembangan kebijakan terbaru. Dampak dari keputusan ini akan memengaruhi tidak hanya pengemudi dan perusahaan, tetapi juga jutaan konsumen yang bergantung pada layanan tersebut.
