Telset.id, Jakarta – Ulah kelompok peretas alias hacker asing belakangan ini dianggap sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan siber Amerika Serikat (AS). Oleh karenanya Gedung Putih mengumumkan “perang” dengan para hacker, dan memberikan peringatan tindakan tegas ofensif.
Tindakan ini merupakan bagian dari strategi keamanan siber AS untuk mengantisipasi terjadinya serangan seiber menjelang pemilu kongres negara Paman Sam itu pada 6 November mendatang.
Ini juga tidak lanjut masukan dari pejabat intelijen yang memprediksi akan ada serangan siber asing dalam waktu dekat.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan strategi ini meliputi pedoman baru yang harus dilakukan badan-badan federal untuk melindungi diri mereka dan data pribadi warga negara Amerika.
Artinya negara Adi Daya pimpinan Trump ini bakal mengubah kebijakan mereka jika terjadi serangan siber yang mengancam keselamatan negara tersebut.
Baca juga: Amerika Bangun Pusat Perlindungan Serangan Siber
“(perubahan ini) Bukan karena kami ingin operasi ruang siber yang lebih ofensif, tetapi justru untuk menciptakan struktur pencegahan untuk menunjukkan kepada musuh bahwa mereka bakal lebih rugi daripada yang diperkirakan jika menyerang kami.” Ujar Bolton, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (21/9/2018).
Menurut dia kebijakan Gedung Putih ini menjunjukkan prioritas penanganan serangan digital yang lebih luas. Prioritas ini termasuk kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan internet global dan tenaga kerja cybersecurity domestik yang kompeten.
Baca juga: Hadapi Rusia, Amerika Bentuk Pasukan Perang Dunia Maya
Pastinya langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden AS Donald Trump untuk membalikkan arah kebijakan rezim Obama, yang dikenal sebagai PPD-20.
Kebijakan Trump ini termasuk proses persetujuan lengkap bagi militer untuk menavigasi terkait peluncuran operasi peretasan.
Bolton mengklaim penghapusan kebijakan Obama itu memberikan lebih banyak kelonggaran untuk menanggapi ancaman serangan siber asing.
“Saya pikir akan ada kebijakan baru, tetapi rupanya tidak banyak, selain pencabutan PPD-20, yang sudah diumumkan. Dalam pengalaman saya, belum ada kebijakan pencegahan yang bisa menahan serangan siber, yang ada malah ketidakmampuan lembaga-lembaga untuk mengeksekusi,” kata Direktur Keamanan Cybersecurity Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Ari Schwartz era Presiden Barack Obama.
Baca juga: Hacker Bobol Data Departemen Luar Negeri Amerika
Schwartz mengaku belum bisa memprediksi apakah strategi akan berbuntut pada pengurangan pengawasan. Tetapi dia memperingatkan supaya semua pihak terkait lebih waspada untuk mengantisipasi dampak akibat pengawasan yang agak longgar.
“Kurangnya pengawasan kemungkinan akan mengarah pada banyak kesalahan dalam menunjukkan suatu kegagalan,” tukas dia. [WS/HBS]
Sumber: Channelnewsasia
