Drone K3 Scout Angkatan Laut Inggris Kirim Sinyal ke China, Koneksi Diputus

Telset.id – Angkatan Laut Inggris (Royal Navy) terpaksa memutus koneksi internet dari armada drone pengintai K3 Scout setelah ditemukan kamera pada perangkat tersebut mengirim sinyal ke China. Temuan ini memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan rantai pasokan militer Inggris.

Sebuah penilaian kerentanan siber rutin mengungkap komunikasi “heartbeat” yang terjadi antara kamera drone dan alamat IP yang berlokasi di China. Drone K3 Scout yang digunakan oleh Coastal Forces Squadron dan 47 Commando ini merupakan bagian dari armada senilai £12 juta yang dibeli sejak Maret 2026.

Kraken Technology Group, kontraktor pertahanan Inggris yang memasok drone K3 Scout, diketahui mendapatkan kamera dari produsen pihak ketiga yang berbasis di luar negeri. Perusahaan tersebut sebelumnya telah memberikan jaminan keamanan atas komponen yang dipasang pada kapal-kapal tersebut, namun kenyataannya kamera terus mengirimkan sinyal meskipun telah diberikan jaminan tersebut.

Kraken Akui Kehilangan Kepercayaan pada Platform Drone

Meskipun awalnya memberikan jaminan keamanan, Kraken kemudian mengakui bahwa pemeriksaan asal-usul komponen telah gagal dan kepercayaan terhadap platform tersebut hilang sepenuhnya. “Kami menyadari bahwa beberapa kamera pihak ketiga yang sesuai NDAA memiliki sejumlah kecil komponen yang berasal dari luar Inggris,” kata juru bicara Kraken Technology Group.

“Setelah audit penuh oleh Kraken dan Angkatan Laut Kerajaan, kami yakin tidak ada informasi sensitif yang pernah dibagikan di luar saluran yang dimaksudkan dan setiap potensi kerentanan telah diidentifikasi dan ditutup,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris (Ministry of Defence/MoD) menegaskan bahwa jaringan dan sistem mereka tidak terpengaruh oleh temuan ini. “Investigasi menyeluruh menemukan tidak ada bukti data atau sistem MoD yang disusupi,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan.

K3 Scout dirancang untuk membawa muatan 600kg dan beroperasi secara berkelanjutan selama 30 hari. Drone ini juga telah dibeli oleh Komando Operasi Khusus AS (US Special Operations Command) dan telah berpartisipasi dalam serangkaian uji coba NATO di Laut Baltik bersama angkatan laut sekutu dari kawasan tersebut. Drone-drone ini juga menjadi bagian dari paket pertahanan masa depan yang ditawarkan untuk membantu mengamankan pergerakan melalui Selat Hormuz.

Kekhawatiran atas Keamanan Rantai Pasokan

Insiden ini kembali memicu sorotan terhadap strategi pengadaan drone pemerintah Inggris yang didukung oleh komitmen investasi sebesar £5 miliar. Pemerintah telah berjanji untuk membuat pembelian pertahanan “dengan bangga pro-Inggris”, namun kasus ini menunjukkan betapa dalamnya komponen buatan China masih tertanam dalam perangkat keras militer berlabel Inggris.

Para pejabat Inggris berpendapat bahwa kedaulatan itu sendiri dipertanyakan ketika asal-usul komponen di dalam peralatan militer tidak dapat dijamin sepenuhnya. “Jika kita tidak dapat mengatakan dengan yakin apa yang ada di dalam peralatan militer kita sendiri, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu milik kita, atau bahwa kita berdaulat,” kata Alicia Kearns, menteri keamanan bayangan.

“Ketika kamera yang dibangun dengan komponen China ditemukan merekam pasukan khusus kita – wajah mereka, pelatihan dan operasi mereka – kita tidak boleh terkejut, kita harus marah karena kita masih belum menyadari realitas ancaman yang kita hadapi,” tambah Kearns.

Episode ini mengikuti peringatan bertahun-tahun tentang komponen China di dalam infrastruktur sensitif Inggris, termasuk penghapusan peralatan Huawei dari jaringan 5G. Namun, Pemerintah Buruh saat ini sedang mencoba membangun kembali hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Beijing dan beberapa menteri bahkan mengunjungi Shanghai awal tahun ini.

Insiden ini menjadi pengingat nyata bahwa keamanan siber dan keamanan rantai pasokan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam era peperangan modern. Ketika komponen-komponen kecil di dalam peralatan militer dapat menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk mengakses data sensitif, maka setiap lapisan pengadaan harus diawasi dengan ketat.

Ke depan, kasus ini kemungkinan akan mendorong evaluasi ulang menyeluruh terhadap prosedur pengadaan militer Inggris, khususnya terkait verifikasi asal-usul komponen dari pemasok pihak ketiga. Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi aset militer dan data sensitif menjadi taruhan utama dalam insiden ini.

Bagi industri pertahanan, kasus K3 Scout menjadi pelajaran penting bahwa jaminan keamanan dari pemasok tidak cukup tanpa verifikasi independen yang ketat. Teknologi drone yang semakin canggih membawa risiko yang semakin besar pula jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara kekuatan besar dunia, keamanan rantai pasokan militer akan menjadi isu yang semakin penting di tahun-tahun mendatang. Inggris, seperti halnya negara-negara lain, harus memastikan bahwa setiap komponen dalam peralatan militernya benar-benar aman dan bebas dari potensi ancaman asing.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun suatu negara memiliki teknologi canggih, ketergantungan pada komponen asing tetap menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi. Keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengontrol seluruh rantai pasokan.