Telset.id, Jakarta – Kebijakan Amerika Serikat yang mencekal perusahaan-perusahaan China merembet pada “negara sekutunya”. Kali ini Australia yang akan mengeluarkan larangan pada Huawei untuk memasok jaringan broadband 5G di Negeri Kanguru itu.
Alasan utama Australia membuat aturan tersebut karena khawatir Huawei akan mengakses data-data rahasia pemerintah. Kekhawatiran Australia ini berdasar pada informasi yang menyebut bahwa negara-negara pemerintahan komunisme berpotensi meminta kepada Huawei untuk bekerja sama dengan badan intelijen guna memata-matai.
Karena itulah badan intelijen Australia khawatir ketergantungan operator (Australia) terhadap Huawei akan menjadi pintu masuk bagi pemerintah China untuk mengumpulkan data negara-negara lain, termasuk Australia.
Asal tahu saja, peraturan di China mewajibkan organisasi dan warga untuk membantu dan bekerja sama dengan badan intelijen negara. Mereka (warga China) harus membantu memberikan informasi intelijen.
Namun kecurigaan itu langsung dibantah oleh Kepala Huawei Australia, John Lord. Dia mengatakan, bahwa undang-undang yang berlaku di Beijing tidak berlaku untuk operasi di luar China. Jadi, ia berujar, Australia tak perlu khawatir.
Baru-baru ini, Huawei mengecam rencana Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat yang melarang perusahaan telekomunikasi menggunakan dana infrastruktur penting untuk belanja peralatan dan layanan dari China.
Maret 2018 lalu, FCC membuka masukan dari publik mengenai rancangan aturan yang akan melarang perusahaan telekomunikasi mengakses Dana Layanan Universal untuk belanja peralatan dari perusahaan telekomunikasi asal China.
“Elemen penting dari keamanan nasional kami adalah keamanan jaringan komunikasi Amerika Serikat. FCC tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk memecahkan masalah itu sendirian,” ujar pernyataan Huawei.
Langkah tersebut dilakukan setelah debat kongres selama berbulan-bulan mengenai apakah perusahaan seperti ZTE dan Huawei memiliki kemitraan kerja yang erat dengan pemerintah China.
Jika benar, anggota parlemen berpendapat bahwa data pengguna Amerika Serikat dapat dibagikan kepada pejabat China dan menimbulkan risiko keamanan yang signifikan. [SN/HBS]
Sumber: CNET