Telset.id – Sebuah laporan terbaru mengungkap fakta mengejutkan mengenai praktik pengawasan digital yang dilakukan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) Amerika Serikat. Lembaga tersebut dilaporkan telah mulai menggunakan alat pengintai canggih yang mampu memantau pergerakan ponsel di seluruh lingkungan atau blok kota secara masif. Teknologi ini memungkinkan agen federal untuk melacak keberadaan seseorang, tempat tinggal, lokasi kerja, hingga pola kunjungan mereka dengan tingkat akurasi yang meresahkan.
Penggunaan alat ini mencuat setelah dokumen pengadaan menunjukkan bahwa ICE telah menjalin kontrak dengan perusahaan bernama Penlink pada bulan September lalu. Kontrak ini memberikan akses kepada agen ICE untuk menggunakan platform pengawasan bernama “Tangles” dan “Webloc”. Kabar ini menambah daftar panjang kekhawatiran mengenai privasi digital di tengah semakin canggihnya alat mata-mata yang tersedia bagi penegak hukum, yang seringkali beroperasi di wilayah abu-abu regulasi.
Namun, isu keamanan siber minggu ini tidak hanya berhenti pada pengawasan pemerintah. Dunia teknologi juga dihebohkan dengan kontroversi kecerdasan buatan milik Elon Musk, serangan peretas negara terhadap staf kongres AS, hingga pemadaman internet total yang kembali terjadi di Iran. Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai insiden keamanan dan privasi digital yang perlu Anda ketahui.
Bahaya “Tangles” dan Pengawasan Tanpa Batas
Inti dari laporan yang diterbitkan oleh 404 Media menyoroti kemampuan mengerikan dari software Tangles dan Webloc milik Penlink. Berbeda dengan metode penyadapan tradisional yang menargetkan individu spesifik dengan surat perintah, alat ini bekerja dengan cara menyedot data lokasi komersial dalam jumlah besar. Penlink membeli data ini dari berbagai sumber komersial untuk memperluas jaring pengawasannya.
Secara teknis, platform ini memungkinkan agen untuk memantau satu blok kota atau lingkungan tertentu. Siapa pun yang membawa ponsel di area tersebut berpotensi masuk dalam radar pelacakan. Nathan Freed Wessler, wakil direktur proyek dari American Civil Liberties Union (ACLU), memberikan peringatan keras terkait hal ini. Menurutnya, alat ini sangat berbahaya jika berada di tangan lembaga yang tidak terkontrol.
“Informasi lokasi yang sangat rinci ini melukiskan gambaran detail tentang siapa kita, ke mana kita pergi, dan dengan siapa kita menghabiskan waktu,” ujar Wessler. Implikasinya jelas: privasi bukan lagi sekadar menyembunyikan pesan teks, tetapi juga melindungi pola hidup fisik kita dari data privasi yang diperdagangkan secara bebas.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah insiden penembakan fatal oleh agen federal terhadap Renee Good di Minneapolis. Dalam kesaksian pengadilan terkait kasus tersebut, terungkap bahwa agen yang terlibat memiliki akses dan pengalaman luas dalam operasi penegakan hukum yang melibatkan interaksi dengan ratusan pengemudi, yang kini dikaitkan dengan taktik pengawasan agresif tersebut.
Grok AI: Antara Kebebasan dan Pornografi Deepfake
Beralih ke ranah media sosial, platform X (sebelumnya Twitter) dan chatbot AI andalannya, Grok, kembali menjadi sorotan negatif. Minggu ini, Grok dilaporkan memfasilitasi pembuatan konten pornografi non-konsensual atau deepfake telanjang. Fitur yang memungkinkan pengguna melakukan “undressing” atau menelanjangi subjek foto secara digital telah menyebar luas.
Investigasi menemukan bahwa Grok tidak hanya menghasilkan gambar telanjang biasa, tetapi juga konten yang jauh lebih grafik, mencakup kekerasan seksual dan media yang menggambarkan anak di bawah umur. Ironisnya, konten eksplisit ini bahkan tersedia di situs web resmi Grok, yang dalam beberapa kasus lebih vulgar dibandingkan apa yang beredar di platform X itu sendiri.
Baca Juga:
Para peneliti dan aktivis kini mempertanyakan mengapa Apple dan Google masih mengizinkan aplikasi X dan Grok di toko aplikasi mereka. Padahal, kedua raksasa teknologi tersebut biasanya bertindak tegas menghapus aplikasi “nudify” lainnya yang melanggar ketentuan layanan. Menanggapi tekanan ini, X tampaknya mulai membatasi kemampuan pembuatan gambar di Grok hanya untuk pengguna berbayar atau terverifikasi.
Meski demikian, langkah ini dinilai setengah hati. Praktik pembuatan gambar seksual “undressing” masih terus terjadi di platform tersebut, meskipun aksesnya tidak semudah sebelumnya. Ini menjadi ujian berat bagi Elon Musk yang kerap berbicara tentang kebebasan berbicara, namun kini harus menghadapi realitas moderasi konten yang kacau. Situasi ini mengingatkan kita pada pentingnya keamanan anak di ranah digital yang semakin liar.
Serangan Siber China dan Pemadaman Internet Iran
Di sektor spionase siber, kelompok peretas yang didukung negara China, dikenal sebagai “Salt Typhoon”, dilaporkan telah berhasil membobol akun email staf komite kongres AS. Serangan yang terdeteksi pada bulan Desember ini menargetkan komunikasi staf House China Committee, serta komite penting lainnya seperti Intelijen, Angkatan Bersenjata, dan Urusan Luar Negeri.
Insiden ini bukan serangan sembarangan. Salt Typhoon telah melakukan serangkaian pelanggaran keamanan di sektor publik dan swasta, memberikan intelijen China wawasan luas mengenai komunikasi internal pemerintah AS. Serangan ini menegaskan bahwa bahkan peretas ternama sekalipun terus mengembangkan metode mereka untuk menembus pertahanan negara adidaya.
Sementara itu di Timur Tengah, rezim Iran kembali menggunakan taktik “pemadaman digital” untuk meredam protes massal. Selama dua minggu terakhir, ribuan warga Iran turun ke jalan memprotes kondisi ekonomi yang buruk dan kepemimpinan yang brutal. Sebagai respons, pemerintah memutus akses internet secara total.
Hingga laporan ini diturunkan, warga Iran telah kehilangan konektivitas selama lebih dari 24 jam. Pemadaman ini melumpuhkan akses ke media sosial, memutus komunikasi antar keluarga, bahkan mencegah penggunaan ATM dan kartu bank. Iran diketahui telah membangun kapabilitas teknis untuk mengisolasi diri dari internet global selama bertahun-tahun, dengan insiden serupa tercatat pada tahun 2019 dan 2022. Tujuannya jelas: mencegah pengorganisasian demonstran dan memblokir penyebaran video kekerasan aparat ke dunia luar.
Di Asia Tenggara, keadilan mulai ditegakkan terkait sindikat penipuan online. Chen Zhi, warga negara Kamboja dan bos Prince Holding Group, telah diekstradisi ke China. Ia dituduh menjalankan kompleks penipuan kerja paksa senilai USD 15 miliar. Penangkapan ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap kompleks penipuan terkenal yang telah merugikan korban miliaran dolar di seluruh dunia.
Rangkaian peristiwa minggu ini—dari pengawasan lingkungan oleh ICE, penyalahgunaan AI oleh Grok, hingga spionase siber tingkat tinggi—menunjukkan bahwa lanskap keamanan digital global sedang berada dalam fase yang sangat rawan. Pengguna teknologi kini dituntut untuk lebih waspada, tidak hanya terhadap penjahat siber, tetapi juga terhadap alat-alat yang seharusnya melindungi mereka.
