Trump Dukung OpenAI dalam Kasus Hak Cipta NYT

Telset.id – Pemerintahan Trump secara resmi memihak OpenAI dalam gugatan hak cipta yang diajukan The New York Times. Administrasi AS menyerahkan dokumen amicus curiae setebal 20 halaman yang membela penggunaan materi berhak cipta untuk melatih model bahasa besar (LLM) milik pembuat ChatGPT tersebut.

Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, pemerintah AS menyatakan kepentingan kuat untuk terus mengembangkan industri kecerdasan buatan yang kompetitif. Pemerintah menekankan pentingnya AS mempertahankan kepemimpinan global dalam pengembangan AI, merujuk pada perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump tahun lalu.

Inti Sengketa Hak Cipta AI

Sengketa ini berakar pada praktik pelatihan model AI yang menggunakan database raksasa berisi karya terbitan. LLM yang menggerakkan chatbot seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dilatih menggunakan buku, artikel, dan media lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya.

The New York Times beserta sejumlah penerbit lain berargumen bahwa praktik ini ilegal. Namun, pertanyaan mendasar tentang boleh tidaknya materi berhak cipta digunakan untuk melatih AI tidak memiliki jawaban hitam-putih. Perdebatan hukum yang ekstensif pun terjadi di berbagai forum peradilan.

Diskusi ini kerap berpusat pada doktrin fair use, sebuah pengecualian dalam hukum hak cipta yang memperbolehkan penggunaan karya orang lain tanpa izin dalam skenario tertentu. Dalam kasus ini, perdebatan fair use berfokus pada apakah penggunaan karya berhak cipta oleh perusahaan AI cukup “transformatif” sehingga hakim dapat memutuskan legalitasnya.

Pemerintah AS dalam dokumennya menegaskan bahwa membatasi pengembangan LLM berdasarkan kesalahpahaman terhadap doktrin fair use akan menghambat kemajuan kreatif dan ilmiah. Pemerintah juga menyebut hal ini dapat merintangi kemakmuran dan mobilitas ekonomi Amerika.

Preseden Kasus Sebelumnya

Sejauh ini, perkara tentang pelatihan AI dan pelanggaran hak cipta sebagian besar berpihak pada perusahaan AI. Tahun lalu, Hakim William Alsup memerintahkan Anthropic membayar penyelesaian hak cipta senilai $1,5 miliar kepada sekelompok penulis. Karya mereka digunakan untuk melatih model AI milik perusahaan tersebut.

Menariknya, Anthropic tidak dihukum karena praktik pelatihan AI-nya. Perusahaan justru didenda karena menggunakan shadow libraries ilegal untuk membajak buku-buku yang digunakan dalam pelatihan.

Dalam putusannya, Hakim Alsup menganalogikan pelatihan LLM dengan manusia yang membaca buku. Ia menulis bahwa LLM milik Anthropic dilatih menggunakan karya-karya tersebut bukan untuk meniru atau menggantikannya, melainkan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda.

Implikasi Dokumen Pemerintah

Dokumen yang diajukan pemerintahan Trump ini bukanlah putusan pengadilan. Kasus ini masih disidangkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, dan penulis dokumen tidak memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut.

Meski demikian, intervensi pemerintahan Trump ini berpotensi memengaruhi jalannya persidangan. Dukungan dari cabang eksekutif dapat memberikan bobot tambahan pada argumen OpenAI dalam sengketa hukum yang sedang berlangsung.

Konteks Regulasi AI di AS

Langkah pemerintahan Trump ini sejalan dengan kebijakan administrasi yang lebih luas terkait pengembangan AI. Sebelumnya, pemerintahan Trump juga mengambil sejumlah kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri AI domestik, termasuk adopsi AI di sektor militer.

Dukungan terhadap OpenAI dalam kasus ini menegaskan posisi pemerintah yang memprioritaskan daya saing industri AI AS di panggung global. Pemerintah memandang pembatasan berlebihan terhadap praktik pelatihan AI dapat melemahkan posisi AS dalam perlombaan teknologi internasional.

Sikap ini juga konsisten dengan pendekatan Trump terhadap kebijakan teknologi secara umum. Sebelumnya, Trump juga menunjuk tokoh industri teknologi untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Perdebatan Fair Use yang Belum Tuntas

Dokumen pemerintahan Trump menegaskan bahwa pemahaman yang keliru terhadap doktrin fair use dapat menghambat kemajuan. Pemerintah berargumen bahwa praktik pelatihan LLM merupakan bagian dari kemajuan ilmiah yang harus dilindungi.

Namun, argumen ini belum tentu diterima oleh pengadilan. Para hakim yang menangani kasus semacam ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan industri AI dan perlindungan hak cipta para kreator.

Perdebatan tentang fair use dalam konteks AI ini memiliki implikasi luas bagi industri teknologi. Keputusan akhir dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa yang melibatkan perusahaan AI lain. Perusahaan seperti penyedia layanan SaaS juga diprediksi akan terkena dampak dari arah regulasi AI ke depan.

Bagi industri penerbitan dan media, kasus ini menentukan apakah karya mereka dapat digunakan secara bebas untuk melatih model AI. Sementara bagi perusahaan teknologi, kasus ini menentukan batas legal dalam pengembangan model AI di masa mendatang.