Trump Bentuk Super Intelligence Force, Jay Clayton Ditunjuk Pimpin

Telset.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membentuk gugus tugas baru bernama Super Intelligence Force untuk menjaga posisi AS sebagai pemimpin dunia dalam pengembangan super intelligence. Langkah ini sekaligus menegaskan rebranding istilah “artificial intelligence” yang sebelumnya disurvei Trump melalui akun Truth Social miliknya.

Untuk memimpin gugus tugas tersebut, Trump menunjuk Jay Clayton, yang saat ini menjabat sebagai director of national intelligence AS. Penunjukan ini menjadikan Clayton sebagai sosok kunci dalam mengoordinasikan seluruh upaya pemerintah federal terkait pengembangan super intelligence.

“The Super Intelligence Force is tasked with coordinating the effort of the Federal Government to ensure that America continues to lead the World in Super Intelligence,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, seperti dikutip dari Engadget.

Langkah Trump ini melengkapi rangkaian kebijakan AI yang sebelumnya ia canangkan. Beberapa pekan sebelum pembentukan Super Intelligence Force, Trump telah mengumumkan rencana membuat “AI Force” dan melakukan polling kepada pengikutnya di Truth Social soal rebranding istilah artificial intelligence. Perubahan istilah ini juga sempat menuai perhatian luas, seperti dibahas dalam artikel perintah eksekutif yang membahas langkah resmi Trump mengganti istilah AI.

Siapa Saja yang Duduk di Super Intelligence Force?

Selain Jay Clayton, Trump menunjuk sejumlah nama penting untuk mengisi struktur Super Intelligence Force. Mereka adalah Andrew Ferguson, chair of the Federal Trade Commission; Emil Michael, Department of Defense’s under secretary of war for research and engineering and chief technology officer; serta Scott Kupor, Office of Personnel Management’s director.

Trump menyatakan bahwa gugus tugas ini akan melapor langsung kepadanya dan kepada chief of staff, Susie Wiles. Struktur pelaporan langsung ke presiden ini menempatkan Super Intelligence Force sebagai salah satu inisiatif AI paling strategis di pemerintahan AS saat ini.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang dikutip lebih dulu, Super Intelligence Force sudah memiliki tugas pertama yang jelas, yakni menyusun laporan mengenai risiko dan peluang terkait AI dalam waktu 120 hari. Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi bagi tanggung jawab pemerintah federal di bidang AI.

Dalam unggahannya, Trump merinci bahwa Super Intelligence Force akan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur kritikal, hingga “super intelligence companies.” Cakupan kolaborasi yang luas ini menunjukkan bahwa gugus tugas tidak hanya menyasar sektor teknologi, tetapi juga menyentuh kepentingan publik secara lebih luas.

Rebranding AI dan Tekanan dari Industri

Pembentukan Super Intelligence Force terjadi di tengah iklim di mana banyak CEO perusahaan teknologi menyerukan perlambatan pengembangan AI. Seruan tersebut muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran atas risiko yang menyertai percepatan inovasi AI di berbagai sektor.

Trump sendiri secara eksplisit menyebut bahwa gugus tugas ini dibentuk untuk memastikan AS tetap memimpin dunia dalam super intelligence. Narasi kepemimpinan global ini menjadi benang merah dari sejumlah kebijakan AI yang ia gulirkan, termasuk saat ia mengubah istilah AI menjadi SI yang berdampak pada lonjakan pendaftaran domain .si Slovenia, sebagaimana dibahas dalam artikel domain .si Slovenia.

Di sisi lain, pendekatan Trump terhadap industri AI juga terlihat dari komitmen keamanan AI yang diteken bersama sejumlah bos perusahaan teknologi tanpa disertai regulasi mengikat. Langkah ini sempat menjadi sorotan karena dianggap memberi ruang lebih besar bagi perusahaan untuk bergerak cepat, seperti diulas dalam artikel komitmen Trump yang membahas penandatanganan komitmen tersebut.

Dengan struktur yang sudah resmi dan penunjukan personel yang jelas, Super Intelligence Force kini menjadi kendaraan utama pemerintahan Trump dalam mengoordinasikan kebijakan AI federal. Rekomendasi yang akan disusun dalam 120 hari ke depan berpotensi menentukan arah tanggung jawab pemerintah federal terhadap pengembangan dan pengawasan AI di AS.

Bagi publik, keberadaan gugus tugas ini menandai bahwa isu super intelligence tidak lagi hanya dibahas di ruang rapat perusahaan teknologi, tetapi sudah masuk ke level kebijakan negara. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada isi laporan yang disusun Clayton dan timnya, serta bagaimana rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.