Telset.id – Upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menghadirkan pengawasan resmi terhadap pengembangan kecerdasan buatan atau AI justru berhenti di tengah jalan. Tidak ada satu pun usulan pengawasan AI yang kini benar-benar dipertimbangkan secara serius di Gedung Putih. Kondisi ini membuat Amerika Serikat berpotensi besar tidak mengambil tindakan regulasi apa pun terhadap model AI, setidaknya sampai ada peristiwa yang memaksa semuanya berubah.
Mandeknya pembahasan regulasi AI ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak gagasan tersebut. Sejumlah pejabat dan eksekutif teknologi menyebut AI safety concerns sebagai hal yang berlebihan, dan Trump sendiri menyebut kekhawatiran soal keselamatan AI sebagai “hoax” dalam sebuah unggahan di Truth Social.
Penolakan itu berbuntut panjang. Sebelumnya, Gedung Putih bersama sejumlah pihak sempat menyusun kerangka awal badan pengawas AI. Namun ketika sejumlah eksekutif teknologi mengetahui upaya tersebut, mereka menelepon Trump satu per satu pada Agustus untuk menyampaikan penolakan. Sejak itu, proposal tersebut dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Dari Kerangka Awal hingga Berhenti di Tengah Jalan
Gedung Putih sebenarnya tidak serta-merta menutup pintu bagi ide pengawasan AI. Para ajudan Gedung Putih mulai menyusun kerangka kerja untuk sebuah lembaga pengawasan AI yang terhubung dengan administrasi, tak lama setelah salah satu pendiri Google DeepMind, Demis Hassabis, melontarkan gagasan itu dalam sebuah esai pada 14 Juli dan dalam sejumlah briefing kepada pejabat senior. Informasi ini berasal dari sumber yang memahami persoalan tersebut.
Departemen Keuangan dan Office of Science and Technology Policy di Gedung Putih membayangkan sebuah badan tempat laboratorium AI terkemuka mengatur sendiri pengembangan model frontier. Kedua lembaga itu bahkan menyusun draf awal untuk melihat seperti apa bentuknya jika dijalankan.
Namun rencana tersebut mendapat perlawanan. Sejumlah eksekutif teknologi, termasuk mantan AI czar Trump, David Sacks, dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, menentang gagasan itu. Setelahnya, tidak ada lagi usulan pengawasan AI baru yang dipertimbangkan secara serius di Gedung Putih.
Kemarahan Trump disebut setidaknya sebagian dipicu oleh tulisan sepanjang 3.822 kata dari CEO Anthropic, Dario Amodei, soal bahaya model frontier AI. Salah satu sumber menyebut para ajudan Trump menilai tulisan itu memicu kecemasan yang menimbulkan masalah tidak perlu bagi administrasi, meski posisinya tergolong moderat di kalangan industri AI.
Frontier Act dan Perdebatan Auditor Independen
Di tengah absennya Gedung Putih dalam memimpin, sejumlah rancangan undang-undang bermunculan di Kongres. Namun peluang satu pun RUU lolos sangat kecil, karena tidak ada hari pemungutan suara tersisa di kalender DPR hingga setelah pemilihan tengah masa jabatan, dan tidak ada kesatuan bahkan untuk satu rancangan undang-undang.
Rancangan bipartisan bernama Frontier Act, yang diperkenalkan musim panas ini oleh senior whip Partai Demokrat di DPR, Lori Trahan, dan anggota Komite Energi dan Perdagangan DPR dari Partai Republik, Jay Obernolte, disebut sebagai yang paling banyak mendapat dukungan di kaukus Partai Demokrat di DPR sekaligus di kalangan eksekutif AI.
Sesuai drafnya, RUU itu akan memungkinkan Departemen Perdagangan menempatkan auditor di laboratorium AI. Auditor tersebut dapat melaporkan insiden keselamatan kritis dan memberi kewenangan kepada administrasi untuk menghentikan pengembangan jika sebuah model menimbulkan risiko katastrofik.
Meski mendapat dukungan publik dari OpenAI, Gedung Putih belum memutuskan apakah akan mendukung konsep penggunaan auditor independen. Keraguan datang dari kalangan akselerasionis AI yang khawatir soal regulatory capture, serta dari kalangan hawk keamanan nasional yang menyoroti China.
Argumen utama dari kubu Trump adalah, meski auditor menyatakan sebuah model berbahaya dan perlu dimatikan, tidak ada jaminan China juga akan menghentikan pengembangan atau berhenti mencoba merekayasa balik bobot model frontier AI. Tekanan untuk mencabut penghentian darurat demi tetap unggul dari China dinilai akan sangat besar, sehingga menggagalkan seluruh premis keberadaan auditor.
Masalah utama Frontier Act tetap politik partisan. Ajudan pimpinan Partai Demokrat di DPR menyebut, bahkan jika RUU itu akhirnya mendapat cukup suara untuk lolos, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, tidak tertarik membawanya ke lantai sidang.
Untuk melewati hambatan prosedural itu, Partai Demokrat di DPR tengah mempertimbangkan memasukkan sebagian ketentuan audit AI dari RUU tersebut ke dalam legislasi yang wajib lolos, seperti continuing resolution untuk mendanai pemerintah. Langkah ini disebut oleh dua ajudan pimpinan DPR. Meski begitu, belum jelas apakah RUU itu punya cukup suara. Bahkan di kalangan Partai Demokrat di DPR tidak ada dukungan yang bulat; sejumlah anggota penting seperti anggota kongres dari New Jersey, Josh Gottheimer, yang pernah bertugas di komisi AI Partai Demokrat di DPR, belum ikut menandatangani RUU tersebut.
Baca Juga:
Dinamika politik di Washington ini menjadi bagian dari lanskap kebijakan teknologi yang terus berubah. Sebelumnya, sejumlah pihak juga menyoroti bagaimana perusahaan teknologi membangun pengaruh di ibu kota, seperti langkah Nvidia Bentuk PAC untuk memperkuat posisinya. Di sisi lain, gelombang penolakan publik terhadap perusahaan AI juga pernah muncul, seperti dalam Aksi Protes OpenAI yang berujung penangkapan demonstran.
Kill Switch dan Keraguan Eksekutif Teknologi
Selain Frontier Act, ada pula legislasi yang disebut kill switch, yang akan memungkinkan pemerintah memaksa sebuah model AI dimatikan. RUU ini mendapat dukungan bipartisan dan bikameral, tetapi idenya hanya mendapat perhatian moderat dari eksekutif teknologi di Silicon Valley.
Terdapat dua proposal kill switch yang bersaing: satu dari wakil ketua kaukus Partai Demokrat di DPR, Ted Lieu, dan satu lagi yang dilontarkan pekan ini oleh Senator dari Partai Republik asal Louisiana, John Kennedy.
Para pemimpin teknologi disebut umumnya ambivalen terhadap RUU kill switch. Alasannya, kekhawatiran utama para insinyur AI bukanlah soal model berperilaku buruk saat diamati, melainkan bagaimana model berperilaku ketika mereka percaya sedang tidak diamati dan terdorong mengambil langkah ekstrem untuk menyelesaikan tugas.
Kasus peretasan Hugging Face menjadi contohnya, karena insiden itu baru diketahui setelah semuanya berakhir. Jika tujuan kill switch adalah menghentikan model AI yang lepas kendali, sejumlah eksekutif teknologi secara privat menyampaikan kepada WIRED bahwa mematikannya setelah kerusakan terjadi tidak akan banyak berguna.
Karena itu, untuk saat ini, meski percakapan soal model AI yang membunuh umat manusia telah mengambil alih pemberitaan, tampaknya pemerintah Amerika Serikat tidak akan melakukan apa pun soal itu. Setidaknya sampai peristiwa tertentu memaksa semua pihak bergerak.
Isu regulasi AI ini juga bersinggungan dengan sejumlah kebijakan lain di Washington yang menyangkut teknologi dan media. Sebagai gambaran, otoritas di sana pernah menyiapkan aturan yang mewajibkan pengguna menunjukkan identitas, seperti terlihat pada kebijakan Wajib Tunjukkan KTP untuk mengakses situs tertentu. Di sisi lain, kolaborasi antara perusahaan AI dan media juga menjadi perhatian, seperti pada Kerja Sama OpenAI dengan The Washington Post.
Dengan tidak adanya pengawasan resmi dari Gedung Putih maupun Kongres, pengembangan model frontier AI di Amerika Serikat untuk sementara berjalan tanpa payung regulasi. Semua bergantung pada apakah peristiwa tertentu nantinya memaksa pemerintah mengambil tindakan.
Komentar
Belum ada komentar.