Telset.id – Rencana pembangunan data center senilai $5,1 miliar di Salem, Oregon, Amerika Serikat, memicu gelombang protes keras dari warga. Proyek Oakline at Mill Creek yang digarap Verrus ini bahkan membuat Dewan Kota Salem memberlakukan moratorium pembangunan data center selama satu tahun. Insiden ini menjadi contoh nyata meningkatnya resistensi publik terhadap ekspansi infrastruktur AI di berbagai kota.
Rapat publik yang digelar pada 27 Juli itu berlangsung lebih dari enam jam. Sejumlah warga menyuarakan penolakan mereka secara langsung. Sebuah video yang diunggah pengguna TikTok bahkan memperlihatkan sebuah guillotine yang ditarik sepeda di luar lokasi rapat, sebagai simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap proyek tersebut.
Ketegangan memuncak ketika perwakilan pengembang terpaksa meninggalkan lokasi lebih awal. Sekelompok penentang proyek mengerumuni perwakilan Verrus dan melontarkan makian, hingga situasi dinilai tidak aman lagi.
“Kami menghargai dukungan aparat penegak hukum setempat yang membantu meredakan situasi dan mengawal perwakilan Verrus keluar dari lokasi dengan selamat,” ujar juru bicara Verrus, JP Newmann, seperti dikutip dari NewsData.
Moratorium dan Dampaknya bagi Proyek
Seminggu setelah rapat tersebut, Kota Salem mengumumkan moratorium data center yang menghentikan semua pengembangan pusat data di kota itu selama satu tahun. Kebijakan ini diambil sambil mempertimbangkan peraturan zonasi untuk mengakomodasi pembangunan serupa di masa depan.
Salem pun bergabung dengan daftar panjang yurisdiksi yang memberlakukan moratorium serupa, termasuk Seattle, Washington, dan Negara Bagian New York.
Namun, proyek Verrus kemungkinan besar tidak terpengaruh oleh penundaan ini. Pasalnya, aplikasi proyek telah diajukan tiga hari sebelum pengumuman moratorium. Meski begitu, proyek tetap harus melalui proses perizinan ekstensif yang mencakup studi teknis, kondisi izin, dan perjanjian yang dapat ditegakkan.
Di sisi lain, Gubernur Oregon Tina Kotek mengumumkan bahwa negara bagian akan menghentikan kesepakatan penjualan lahan seluas 32 hektare yang merupakan bagian dari tiga plot lahan proyek tersebut. Meskipun Verrus masih memiliki sekitar 43 hektare, keputusan ini memaksa pengembang untuk mengubah rencananya.
Langkah Oregon ini mirip dengan tindakan Nashville yang menggunakan kekuatan domain eminent untuk menolak lahan yang ingin digunakan pengembang lain membangun data center di dekat Kebun Binatang Nashville yang bersejarah.
Baca Juga:
Kebijakan Listrik dan Kekhawatiran Warga
Oregon menjadi salah satu negara bagian pertama yang memberlakukan aturan mewajibkan konsumen besar seperti data center membayar sebagian besar biaya peningkatan jaringan listrik yang dibutuhkan. Kebijakan ini memungkinkan Portland General Electric, penyedia listrik terbesar di negara bagian, menaikkan tagihan pengguna yang memakai lebih dari 20 MW sebesar 30 persen, sekaligus memangkas biaya listrik residensial sebesar 1,3 persen.
Meskipun ada perlindungan yang mencegah lonjakan harga bagi konsumen rumah tangga, banyak warga tetap menentang proyek data center di kota mereka. Kekhawatiran utama mencakup dampak infrastruktur, konsumsi energi besar-besaran, dan perubahan lanskap lingkungan.
Kasus Salem menunjukkan bahwa meskipun ada insentif ekonomi, penerimaan masyarakat tetap menjadi tantangan besar bagi pengembang data center. Protes publik yang terorganisir kini menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keputusan kebijakan di berbagai kota, sejalan dengan meningkatnya aksi demonstrasi publik di berbagai wilayah.
Situasi ini juga mencerminkan tren global di mana warga semakin vokal menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pengembang infrastruktur digital. Pemerintah daerah pun mulai merespons dengan kebijakan yang lebih ketat, seperti yang terlihat dari langkah Salem dan Oregon.
Bagi Verrus, meskipun aplikasi proyek masih diproses, jalan menuju pembangunan tetap panjang. Proses perizinan yang ketat dan pengurangan lahan menjadi hambatan signifikan yang harus diatasi. Sementara itu, publik akan terus mengawasi perkembangan proyek ini sebagai barometer bagaimana konflik antara kebutuhan infrastruktur digital dan kepentingan masyarakat dapat diselesaikan.
Komentar
Belum ada komentar.