Telset.id – Pentagon mengambil langkah berani dan kontroversial dengan mengumumkan rencana integrasi chatbot Grok buatan Elon Musk ke dalam sistem rahasia Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa langkah ini akan dieksekusi akhir bulan ini sebagai bagian dari inisiatif departemen secara luas untuk “mempersenjatai AI” dalam operasi militer.
Dalam pidatonya di fasilitas SpaceX di Brownsville, Texas, Hegseth memaparkan visi masa depan militer AS yang didukung oleh kecerdasan buatan yang beroperasi tanpa hambatan ideologis. Ia menekankan bahwa AI yang digunakan Pentagon “tidak akan woke” atau terikat pada batasan moral yang dianggap menghambat aplikasi militer yang sah secara hukum.
Integrasi ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi pertahanan AS. Hegseth menegaskan bahwa kemenangan di masa depan tidak akan diraih sekadar dengan menaburkan teknologi AI ke dalam taktik lama layaknya “debu peri digital”. Sebaliknya, Pentagon berencana menemukan cara bertempur yang benar-benar baru, termasuk kampanye eksperimentasi berkelanjutan dan laboratorium tempur kuartalan yang melibatkan kawanan (swarms) yang dikoordinasikan AI.
Visi Perang Tanpa Batasan Ideologi
Pilihan Hegseth jatuh pada Grok bukan tanpa alasan. Model AI ini, yang direkayasa oleh Elon Musk sebagai alternatif “bebas kekangan” dari chatbot lain seperti ChatGPT milik OpenAI, dinilai sebagai pasangan ideologis yang sempurna untuk visi baru Pentagon. Grok sebelumnya sempat menjadi sorotan karena kemampuannya mendistribusikan data pribadi dan memberikan instruksi untuk aktivitas yang meragukan secara etika.
Hegseth menjelaskan bahwa strategi baru ini akan mencakup pertahanan siber berbasis agen serta komando dan kontrol yang terdistribusi. Untuk memuluskan transisi teknologi ini, Hegseth juga mengumumkan pembentukan peran baru di Departemen Pertahanan, yaitu “Chief Digital and Artificial Intelligence Officer”. Posisi strategis ini akan diisi oleh Cameron Stanley, mantan pemimpin transformasi keamanan nasional di Amazon Web Services yang juga memiliki rekam jejak panjang sebagai penasihat sains dan teknologi di Pentagon.
Baca Juga:
Pendekatan agresif ini sejalan dengan serangkaian kampanye militer yang telah dilancarkan di bawah kepemimpinan Hegseth. Laporan menyebutkan bahwa Departemen Pertahanan telah mengorkestrasi serangan brutal terhadap negara-negara berdaulat, termasuk kampanye di Venezuela, serangan di desa-desa Nigeria dengan dalih kontra-terorisme, serta peluncuran setidaknya 134 serangan udara di Somalia yang menewaskan banyak warga sipil dan militan.
Kontroversi Etika dan Isu Orang Dalam
Dalam konteks peperangan yang agresif, alat seperti Grok dianggap sangat berguna karena kurangnya filter etika yang ketat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Futurism terhadap berbagai chatbot—termasuk ChatGPT dan Microsoft Copilot—menemukan bahwa hanya Grok yang bersedia memberikan saran operasional untuk skenario hipotesis “invasi ke Greenland”. Model AI lainnya menolak permintaan tersebut dengan alasan hukum internasional dan masalah etika.
Namun, integrasi ini tidak lepas dari sorotan tajam terkait masalah privasi dan potensi konflik kepentingan. Hegseth dituduh memilih alat perang yang mencerminkan impuls tergelapnya sendiri; sebuah sistem yang akan memproses data serangan udara tanpa sedikitpun rasa penyesalan.
Selain masalah moralitas dalam penggunaan AI untuk perang, muncul pula skandal finansial yang membayangi inisiatif ini. Hanya beberapa minggu sebelum pengumuman integrasi Grok, suami dari anggota parlemen Partai Republik, Lisa McClain, dilaporkan membeli saham xAI (perusahaan di balik Grok) dengan nilai antara USD 100.001 hingga USD 250.000.
Pembelian saham tersebut dilaporkan terjadi hanya beberapa hari setelah McClain bertemu dengan Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih pada 3 Desember lalu. Transaksi ini menambah daftar panjang dugaan penggunaan informasi orang dalam (insider trading) yang mencoreng rekam jejak administrasi saat ini. Langkah Pentagon merangkul teknologi xAI kini berada di bawah mikroskop, baik dari sisi etika militer maupun integritas pemerintahan.
Keputusan untuk membawa teknologi xAI ke dalam infrastruktur militer paling sensitif di dunia ini dipastikan akan memicu debat panjang mengenai batas-batas penggunaan kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata dan perlunya regulasi yang lebih ketat.
