📑 Daftar Isi

Ilustrasi logo Meta dengan latar dokumen syarat layanan dan konten berita digital

Meta Ubah Syarat Layanan AI, Penerbit Berita Masih Khawatir

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️4 menit membaca
Bagikan:
  • Meta menghapus kata "melatih" dari syarat layanan bisnis terkait penggunaan konten situs berita untuk AI
  • Syarat baru berlaku 30 Oktober dan awalnya menyebut Meta "dapat menggunakan konten apa pun"
  • Pakar hukum James Grimmelmann dan Matt Topic menilai revisi belum cukup membatasi Meta
  • Istilah "develop" dan "business product" dinilai multitafsir dan bisa mencakup pelatihan AI
  • Meta membantah syarat ini untuk mengambil konten berita dan menegaskan peran robots.txt

Telset.id – Meta resmi mengubah sejumlah ketentuan layanan bisnisnya dengan menghapus bahasa yang sebelumnya memberi kesan perusahaan dapat melatih model AI secara bebas menggunakan konten situs berita. Perubahan ini berlaku menjelang berlakunya syarat baru pada 30 Oktober, namun sejumlah pakar hukum menilai revisi tersebut belum cukup menjawab kekhawatiran industri penerbitan.

Syarat baru untuk akun bisnis awalnya menyebutkan bahwa Meta “dapat menggunakan konten apa pun” dari situs web yang terkait dengan akun bisnis untuk “mengembangkan, meneliti,” dan “melatih” produk Meta. Ketentuan itulah yang memicu reaksi keras dari industri penerbitan, karena dinilai membuka celah bagi Meta untuk memakai materi jurnalistik tanpa izin. Setelah gelombang protes, Meta menghapus kata “melatih” dari ketentuan tersebut.

Meski demikian, para ahli hukum menyebut perubahan itu tidak serta-merta menutup kemungkinan konten situs berita tetap dipakai untuk kepentingan pengembangan AI. Mereka menyoroti sejumlah frasa yang masih tersisa dalam syarat baru dan berpotensi ditafsirkan secara luas oleh Meta.

Pakar Hukum Nilai Revisi Belum Cukup

James Grimmelmann, profesor hukum digital dan informasi di Cornell Law School, mengatakan perubahan yang dilakukan Meta tidak membatasi bahasa “associated with your products or services” yang menurutnya tetap memungkinkan Meta mengambil konten dari seluruh situs. Pernyataan itu disampaikan Grimmelmann kepada Nieman Lab, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan terkait.

Sementara itu, Matt Topic, pengacara media dan kekayaan intelektual di Loevy & Loevy, menilai versi revisi syarat baru masih membolehkan Meta menggunakan konten hasil pengambilan data untuk mengembangkan “business product” apa pun. Menurutnya, istilah tersebut tidak didefinisikan secara jelas, dan Meta sendiri sedang mengembangkan produk bisnis berbasis AI. Ia menambahkan, kata “develop” dinilai cukup luas sehingga bisa mencakup aktivitas “train” atau pelatihan model.

Kritik para pakar ini menunjukkan bahwa penghapusan kata “melatih” dari syarat layanan tidak otomatis menghilangkan kekhawatiran penerbit. Fokus perdebatan bergeser ke cara Meta mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam kontrak bisnisnya, termasuk sejauh mana konten yang diambil dari situs mitra bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produk.

Sebelumnya, para ahli hukum juga sempat menyampaikan kekhawatiran bahwa syarat baru Meta dapat dipakai untuk berargumen bahwa ketentuan komersialnya mengesampingkan instruksi pemblokiran lain, seperti berkas robots.txt yang selama ini menjadi acuan bagi perayap mesin pencari dan pengambil data mengenai konten apa yang boleh diakses. Kekhawatiran itu muncul karena syarat tersebut dinilai berpotensi memperluas kewenangan Meta atas konten situs yang terhubung dengan akun bisnis.

Bantahan Meta dan Sikap soal Robots.txt

Meta sendiri membantah bahwa ketentuan barunya dirancang untuk mengambil konten berita secara gratis. Juru bicara Meta, Daniel Roberts, dalam pernyataannya kepada The Verge menegaskan kembali bahwa pemilik konten dapat menggunakan robots.txt untuk menyatakan preferensi mereka. Ia juga menyebut pembaruan syarat ini “bukan tentang mengambil konten situs berita” dan tidak memberikan hak baru yang mengesampingkan preferensi tersebut.

Pernyataan Roberts menjadi penegasan resmi Meta di tengah sorotan publik terhadap praktik pengambilan data untuk pelatihan AI. Namun pernyataan itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran, karena para pakar tetap menyoroti rumusan pasal dalam syarat layanan yang dinilai multitafsir. Ketegangan antara pernyataan resmi perusahaan dan pembacaan hukum atas dokumen kontrak menjadi inti persoalan yang belum tuntas.

Isu ini juga memperlihatkan bagaimana perusahaan teknologi besar kian agresif mengumpulkan data untuk mengembangkan model AI generatif. Di sisi lain, penerbit berita berada dalam posisi sulit karena konten mereka menjadi bahan bernilai tinggi bagi pelatihan AI, sementara kendali atas penggunaan konten itu masih abu-abu secara hukum. Ketidakjelasan definisi dalam syarat layanan memperbesar risiko bagi pemilik konten yang ingin melindungi karya jurnalistiknya.

Bagi industri media, persoalan ini bukan sekadar soal satu klausul dalam kontrak digital. Perubahan syarat layanan Meta menentukan sejauh mana karya jurnalistik dapat dimanfaatkan oleh sistem AI tanpa persetujuan eksplisit. Selama istilah seperti “develop” dan “business product” tidak didefinisikan dengan tegas, penerbit berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam melindungi kontennya. Situasi serupa juga tercermin dalam berbagai dinamika kebijakan Meta yang terus menjadi perhatian publik, termasuk saat perusahaan menghentikan sementara sebuah fitur berbagi demi alasan keamanan.

Dari sisi pengguna dan pembaca, ketidakjelasan aturan ini turut memengaruhi ekosistem informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Jika konten berita dipakai untuk melatih model AI tanpa kejelasan kompensasi atau izin, kualitas dan keberlanjutan produksi jurnalisme bisa terdampak dalam jangka panjang. Karena itu, transparansi dalam rumusan syarat layanan menjadi kunci agar hubungan antara platform teknologi dan penerbit tetap sehat.

Meta menegaskan bahwa pembaruan syarat ini tidak dimaksudkan untuk mengambil konten situs berita secara bebas dan menekankan pentingnya robots.txt sebagai penanda preferensi pemilik konten. Namun para ahli hukum yang diwawancarai Nieman Lab tetap berpendapat bahwa revisi yang ada belum cukup membatasi ruang gerak Meta. Perdebatan soal tafsir klausul dalam syarat layanan bisnis pun masih terbuka, dan menjadi perhatian tersendiri bagi industri penerbitan yang ingin memastikan karya mereka tidak dipakai tanpa kendali. Sebagai konteks tambahan, Meta juga pernah menjadi sorotan dalam isu lain terkait skandal data yang menandai rekam jejak perusahaan dalam pengelolaan informasi pengguna.

Ikuti Telset.id di Google NewsFollow

Komentar

Belum ada komentar.