Malaysia Wajibkan Data Center Lapor Impor AI Accelerator dan Konsumsi Listrik

Telset.id – Malaysia berencana menerapkan undang-undang baru yang mewajibkan operator data center melaporkan impor AI accelerator dan konsumsi listrik mereka. Langkah ini diambil untuk mencegah pengalihan perangkat keras yang dibatasi ke negara seperti China sekaligus mengoptimalkan penggunaan infrastruktur daya negara tersebut, seperti dilaporkan Malay Mail.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani pada Kamis mengakui sejumlah perusahaan menyewa ruang di data center Malaysia untuk mengimpor GPU secara legal, lalu mengirimkannya ke luar negeri dalam operasi penyelundupan. Kementerian Digital Malaysia kini meninjau peraturan yang ada untuk menentukan apakah otoritas lokal dapat menindak entitas yang mengekspor ulang prosesor yang tunduk pada larangan ekspor Amerika Serikat.

Menteri menegaskan Malaysia ingin AI accelerator yang diimpor ke negara itu digunakan untuk kebutuhan domestik. Rencana regulasi ini muncul setelah serangkaian pengungkapan penyelundupan chip AI di kawasan, termasuk Malaysia Sita Chip AI senilai Rp200 miliar di Bandara KLIA.

Undang-undang yang diusulkan akan mewajibkan operator data center mengungkapkan jumlah GPU yang mereka impor, konsumsi daya, lokasi fisik fasilitas, serta identitas operator dan pelanggan hyperscale. Pemerintah berniat melacak operasi data center sepanjang siklus hidupnya, bukan hanya membatasi pengawasan pada tahap persetujuan proyek.

Selain kewajiban pelaporan, operator data center harus membayar seluruh kapasitas listrik yang mereka pesan, terlepas dari konsumsi daya aktual. Sebagai contoh, jika sebuah data center mengamankan kapasitas daya 100 MW tetapi hanya menggunakan 50 MW, operatornya tetap harus membayar sisa 50 MW. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah perusahaan memesan kapasitas listrik yang mungkin tidak mereka butuhkan selama satu hingga tiga tahun ke depan.

Sebagai bonus tambahan, aturan ini diharapkan makin mencegah pengalihan perangkat keras AI ke China dengan berpura-pura digunakan di Malaysia. Namun, data konsumsi daya saja dinilai tidak cukup untuk mendeteksi penyimpangan mencurigakan antara impor GPU AI dan operasi data center yang sebenarnya.

Keterbatasan Deteksi Berbasis Konsumsi Listrik

Secara praktis, sangat sulit menentukan jumlah AI accelerator yang digunakan di sebuah fasilitas hanya berdasarkan konsumsi daya. Sebagai contoh, GPU Nvidia H100 dan H200 SXM memiliki rating 700W, sedangkan akselerator B200 SXM memiliki rating 1.000W, tetapi keduanya tidak selalu mengonsumsi daya sesuai rating saat menjalankan beban kerja aktual.

Selain itu, tanpa pengetahuan tentang konfigurasi server, konsumsi daya CPU, memori, penyimpanan, peralatan jaringan, atau power usage effectiveness (PUE) fasilitas tertentu, perkiraan jumlah GPU yang beroperasi akan sangat tidak tepat. Ada pula kemungkinan jeda cukup lama antara impor GPU dan penerapan aktualnya. Verifikasi yang andal pun memerlukan audit inventaris fisik atau mekanisme lain untuk melacak setiap prosesor.

Johari menyatakan otoritas Malaysia siap bekerja sama dengan pihak Amerika Serikat dan memberikan informasi tentang fasilitas yang menyimpan GPU tertentu atas permintaan. Namun, menteri tidak merinci apakah undang-undang baru akan mewajibkan operator data center mengungkapkan model dan nomor seri GPU, atau apakah otoritas akan melakukan inspeksi di lokasi.

Malaysia sendiri telah muncul sebagai tujuan utama investasi data center di Asia Tenggara seiring ekspansi penyedia layanan cloud dan perusahaan infrastruktur AI di kawasan. Hingga saat ini, otoritas Malaysia telah menyetujui 117 proyek data center, dengan 55 di antaranya sudah beroperasi, menurut Johari.

Proliferasi data center AI lokal membuat Malaysia menjadi lokasi yang cocok untuk mengalihkan perangkat keras yang dibatasi ke negara seperti China, karena lebih mudah menyembunyikan jarum di tumpukan jarum daripada di tumpukan jerami. Sebelumnya, Malaysia juga tercatat menyita chip AI Nvidia dalam kasus Sindikat Penyelundupan yang terbongkar belum lama ini.

Rencana regulasi ini menambah daftar langkah pengawasan yang dilakukan Malaysia terhadap peredaran chip AI di wilayahnya. Sebelumnya, Malaysia dan Singapura juga meningkatkan pemeriksaan terhadap chip AI Nvidia di tengah sorotan terhadap penyelundupan chip asal China. Langkah terbaru ini menegaskan posisi Malaysia yang ingin memastikan seluruh AI accelerator yang masuk ke negaranya benar-benar digunakan untuk kepentingan domestik, bukan dialihkan ke negara yang terkena larangan ekspor.