Kongres AS Dinilai Belum Siap Regulasi AI

Telset.id – Kongres Amerika Serikat dinilai belum siap menyusun regulasi kecerdasan buatan (AI). Keluhan itu mencuat setelah lebih dari selusin anggota legislatif dan staf kongres berbicara kepada Politico soal minimnya urgensi di Capitol Hill untuk mengatur teknologi tersebut. Banyak dari mereka mempertanyakan apakah para wakil rakyat benar-benar memahami, atau bahkan mampu memahami, teknologi yang sedang mereka hadapi.

Perdebatan soal regulasi AI di Amerika Serikat sendiri belum menemukan titik terang. Sejumlah legislator mengakui perlunya aturan yang lebih substantif, tetapi belum ada kesepakatan soal bentuk aturannya. Sebagian lainnya memilih melepas tanggung jawab atas isu ini. Situasi ini menunjukkan bahwa dorongan untuk mengatur AI di level legislatif masih jauh dari kata matang.

Pengakuan Anggota Kongres

Representatif Sam Liccardo (D-CA) memberikan gambaran paling gamblang soal kesenjangan pemahaman di Kongres. “Ada sebagian kolega saya yang masih berusaha mengeja AI,” kata Liccardo kepada Politico. Ia menambahkan bahwa basis pengetahuan Kongres perlu ditingkatkan secara drastis agar legislasi yang dihasilkan bermakna. Liccardo juga mengakui hal itu tidak akan terjadi dalam semalam.

Pernyataan Liccardo bukan tanpa dasar. Pada tahun sebelumnya, sempat muncul keributan kecil ketika Menteri Pendidikan era Trump, Linda McMahon, berulang kali melafalkan AI sebagai “A1” — seperti nama saus steak — saat berbicara soal pentingnya chatbot di ruang kelas. Insiden itu menjadi salah satu contoh betapa pemahaman teknologi di lingkaran pembuat kebijakan masih timpang.

Meski demikian, ada tanda-tanda konsensus yang mulai tumbuh di Capitol Hill bahwa regulasi AI yang lebih substantif memang dibutuhkan. Dorongan itu menguat pekan ini setelah peneliti Anthropic, Jacob Coxon, mengundurkan diri dari perusahaannya. Dalam unggahan yang menjadi viral, Coxon memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan AI sedang “mempertaruhkan hidup kita” dengan membangun model AI kuat yang mereka tahu bisa menghancurkan umat manusia.

Isu kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi juga mencuat di sektor lain. Baru-baru ini, OpenAI merekrut mantan President Uber untuk memperkuat operasionalnya di India, menandakan bahwa industri bergerak jauh lebih cepat ketimbang kemampuan regulator mengejarnya.

Belum Ada Kesepakatan soal Bentuk Regulasi

Meski kebutuhan regulasi makin disadari, tidak ada satu pun pihak di Kongres yang bisa sepakat soal seperti apa aturan itu seharusnya. Senator Ted Cruz (R-TX), yang menjabat sebagai ketua komite perdagangan senat, mendukung pengesahan legislasi untuk mencegah “risiko katastrofik” setelah peringatan peneliti Anthropic tersebut. Ia merujuk pada rancangan undang-undang AI bipartisan yang digagas pemimpin mayoritas senat John Thune (R-SD) dan senator Amy Klobuchar (D-MI), yang disebut akan memuat regulasi lebih konkret.

Namun, baik Thune maupun Klobuchar belum menyebutkan kapan mereka berencana memasukkan RUU itu secara resmi. Permintaan komentar kepada kantor mereka pun tidak dijawab atau hanya dibalas dengan pernyataan yang tidak jelas. Sementara itu, Senator Bernie Sanders (I-VT) bersama sejumlah politisi progresif justru mendorong pelarangan pengembangan superintelligence AI — teknologi yang, meski berpotensi menimbulkan risiko eksistensial, belum diketahui apakah mungkin untuk dibangun.

Representatif Chip Roy (R-TX), seorang konservatif yang sedang menyelesaikan masa jabatannya, menyoroti persoalan kepemimpinan di balik kebuntuan ini. Menurutnya, Kongres tidak bisa sekadar menutup mata terhadap AI dan berharap semuanya berjalan baik. Ia juga menolak pendekatan ekstrem yang langsung melarang segala hal. “Kita harus berpikir matang sebagai pemimpin dan benar-benar menunjukkan kepemimpinan,” ujar Roy kepada Politico.

Dinamika di Amerika Serikat ini menjadi cermin bahwa percepatan industri AI tidak selalu diikuti kesiapan institusi pengawasnya. Di sisi lain, perusahaan teknologi terus memperluas jejak mereka. Ekspansi OpenAI ke pasar India, misalnya, menunjukkan bahwa ambisi komersial pelaku AI bergerak tanpa menunggu kerangka regulasi selesai dibahas.

Ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi dan kesiapan regulator juga terlihat dari pergeseran rantai pasok teknologi. Persoalan seperti rantai pasok chip AI memperlihatkan bahwa infrastruktur pendukung AI pun masih menghadapi tantangan tersendiri, bahkan di negara yang paling gencar mengembangkan teknologi ini.

Di sektor lain, adopsi AI justru berjalan lebih cepat dari ekspektasi. Industri hiburan, misalnya, mulai memanfaatkan teknologi de-aging berbasis AI untuk produksi film, seperti yang terlihat pada produksi film The Hunt for Gollum. Contoh ini menegaskan bahwa AI sudah masuk ke berbagai lini industri sementara perdebatan regulasinya masih berputar-putar di ruang rapat.

Pertanyaan besarnya kini sederhana: apakah ada pihak berwenang yang benar-benar akan bertindak mengatur AI? Jawaban atas pertanyaan itu tampaknya belum jelas, bahkan ketika para legislator yang memegang kendali negara ini mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri mereka sendiri.

Kebuntuan di Kongres Amerika Serikat menunjukkan satu hal yang terukur: pemahaman teknologi di kalangan pembuat kebijakan belum sejalan dengan laju perkembangan AI. Selama kesenjangan itu masih ada, pembahasan regulasi AI berisiko terus tertunda, sementara teknologi yang hendak diatur terus bergerak maju.