Estonia Rugi Rp430 Miliar Akibat Kesalahan Kecil di Undang-Undang

Telset.id – Estonia mengalami kerugian besar akibat kesalahan administratif. Sebuah kesalahan kecil dalam penulisan undang-undang perpajakan secara tidak sengaja membebaskan kasino online dari kewajiban membayar pajak selama setahun penuh, mengakibatkan kerugian negara mencapai €24 juta atau sekitar Rp430 miliar.

Insiden ini bermula ketika Parlemen Estonia (Riigikogu) mengesahkan perubahan Undang-Undang Pajak Perjudian pada Desember tahun lalu. Perubahan tersebut bertujuan untuk menurunkan tarif pajak pada perjudian jarak jauh (remote gambling). Namun, redaksi undang-undang tersebut secara keliru hanya menyebut “permainan keterampilan” (skill games) untuk tahun itu, bukan permainan untung-untungan atau perjudian jarak jauh. Akibatnya, kasino online tidak tercakup dalam ketentuan pajak baru tersebut.

Kesalahan ini pertama kali diketahui oleh seorang penasihat hukum dari sebuah operator perjudian. Namun, rasa malu pemerintah semakin dalam ketika Luukas Ilves, mantan Wakil Menteri untuk Transformasi Digital, menguji coba undang-undang tersebut melalui dua sistem kecerdasan buatan (AI), yaitu Claude dan Gemini. Kedua sistem AI tersebut dengan cepat mengidentifikasi inkonsistensi dalam redaksi undang-undang.

Dalam hitungan jam, Ilves membangun sebuah alat prototipe bernama Apsakaleidja, atau “Fuckup Finder”. Alat ini mampu menarik draf undang-undang dari situs web Riigikogu dan menandai berbagai masalah seperti referensi yang rusak, redaksi yang kontradiktif, kesalahan aritmetika, dan tanggal yang tidak mungkin. Alat ini mengkategorikan masalah sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah. Dari 112 undang-undang yang saat ini terdaftar, 102 di antaranya dinilai berisiko tinggi. Ilves bahkan mendemonstrasikan alat ini di televisi nasional, yang membuat presenter takjub.

Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, mengakui bahwa insiden ini justru memicu sebuah pencerahan di dalam pemerintahan. “Situasi ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi asisten yang sangat berguna,” ujar Michal kepada WIRED. “Dan, dalam bentuk platform untuk memeriksa draf undang-undang yang dibuat sebagai respons terhadap insiden tersebut, kami melihat contoh bagaimana alat agen dapat memberdayakan masyarakat sipil dan warga negara secara individu.”

Alih-alih mundur, Estonia justru menggandakan upaya penggunaan AI dalam pemerintahan. Pada Januari, Michal mengindikasikan bahwa negaranya mungkin akan menggunakan alat seperti Apsakaleidja untuk menyusun undang-undang guna menemukan dan memperbaiki celah secara preventif. Ia kemudian meluncurkan program Eesti.ai yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan warga Estonia dalam penggunaan AI, dengan target menggandakan produktivitas negara pada tahun 2035. Di antara penasihat inisiatif Eesti.ai adalah pendiri Bolt, Markus Villig, dan Ilves, pencipta “Fuckup Finder”.

Pada bulan April, parlemen Estonia menerima rancangan undang-undang dari pemerintah yang memberikan hak kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan solusi digital, termasuk AI, guna mengotomatisasi proses administrasi. Rancangan undang-undang ini sedang dibahas di parlemen dengan tujuan untuk menjadi undang-undang. Pada bulan Juni, Michal menyatakan dalam pertemuan Eesti.ai bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana, “Estonia akan menjadi negara pertama di dunia yang menciptakan identitas digital resmi untuk agen AI.”

“Ini adalah lingkungan baru bagi sektor publik,” kata Michal kepada WIRED. “Ini menuntut ketangkasan dan kemampuan untuk beradaptasi seiring perubahan teknologi.” Estonia dinilai lebih siap dibandingkan banyak negara lain untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Negara ini telah memimpin dalam hal integrasi identitas digital berkat statusnya sebagai negara yang mengutamakan layanan digital, sementara 99 persen layanan publik sudah tersedia secara online.

Catherine Flick, peneliti etika teknologi di University of Staffordshire, mengatakan bahwa kesalahan pajak perjudian ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: “Mengapa manusia tidak melakukan proses peninjauan ini sebagai bagian dari prosedur penyusunan undang-undang?” katanya. “Pada titik tertentu, seseorang harus duduk dan membaca seluruh dokumen, dengan pemahaman tentang konteks dan semua hal semacam itu, untuk memastikan bahwa ini adalah undang-undang yang baik.”

Elemen terakhir—kehadiran manusia dalam proses—inilah yang sedang diperdebatkan oleh perwakilan di Riigikogu. Rancangan undang-undang sengaja dibuat secara luas, jelas Kirke Maar, pimpinan tim Eesti.ai. Pemikiran Estonia saat ini adalah bahwa pilihan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. “Garis pemisah alami adalah antara keputusan yang terikat aturan dan keputusan yang bersifat diskresioner,” katanya.

“Jika undang-undang menentukan hasil dari fakta yang dapat diverifikasi—Anda memenuhi kriteria, Anda mendapatkan hasilnya—maka otomatisasi adalah tepat.” Jika negara sudah memiliki data yang diperlukan untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat, Maar dan Ilves berpendapat, orang tersebut tidak perlu mengisi formulir sama sekali. Mereka bisa langsung diberi tahu bahwa mereka memenuhi syarat. Deklarasi pajak, yang di Estonia sudah diisi sebelumnya, dapat berubah dari warga negara yang memeriksa dan mengonfirmasi formulir menjadi agen yang menyiapkan dan mengajukan deklarasi yang lebih kompleks dari awal hingga akhir, dengan warga negara mengonfirmasi atau melakukan intervensi jika diperlukan.

Ketika situasi lebih rumit, dan “keputusan memerlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh atas kepentingan yang saling bertentangan atau penilaian tentang keadaan spesifik seseorang, maka manusia harus terlibat sejak awal,” kata Maar. Maar dan Ilves menambahkan bahwa setiap saat selama proses pengambilan keputusan AI, seseorang akan dapat menggunakan haknya untuk didengar, di mana prosedur otomatis akan berakhir dan pejabat manusia akan mengambil alih. Keputusan otomatis juga akan dikesampingkan jika warga negara mempermasalahkan suatu keputusan. Setiap keputusan administratif otomatis juga harus meninggalkan jejak audit tentang data apa yang digunakan, aturan mana yang diterapkan, kapan keputusan dibuat, dan bagaimana warga negara dapat menentang atau memperbaikinya.

“Tujuan dari negara digital Estonia tidak pernah untuk menghilangkan manusia dari pemerintahan,” tegas Maar. “Tujuannya adalah untuk membuat layanan lebih mudah diakses, lebih cepat, dan tidak terlalu memberatkan.” Akuntabilitas juga merupakan bagian sentral dari proses AI, dan merupakan area yang dipahami dengan baik oleh mereka yang bekerja dengan pemerintah dalam interaksi digital lainnya dengan warga negara.

“Risiko utamanya adalah sistem AI yang bertindak dalam skala besar tanpa akuntabilitas—di mana tindakan tidak dapat dilacak kembali ke pihak yang bertanggung jawab, izin tidak jelas, atau penyalahgunaan tidak terdeteksi,” kata Liina Vahtras, direktur pelaksana e-residency, program Estonia yang memberikan identitas digital kepada non-penduduk untuk mengakses layanan bisnis Estonia secara online. “Inilah yang kami upayakan untuk dicegah.”

“Ketika agen AI mulai berinteraksi dengan layanan publik, bank, daftar, dan sistem digital lainnya atas nama individu dan perusahaan, harus jelas siapa pemilik agen tersebut, di bawah otorisasi siapa agen itu bertindak, apa yang diizinkan untuk dilakukannya, dan siapa yang tetap bertanggung jawab atas tindakannya,” kata Vahtras. “Gagasan di balik kode agen adalah untuk membuat rantai tanggung jawab menjadi terlihat.”

Perdana Menteri Michal juga sangat berhati-hati untuk menarik garis antara AI sebagai asisten dan AI sebagai otoritas. “AI tidak menggantikan institusi demokrasi, konstitusi, atau keinginan pemilih,” tegasnya. “Jika AI mengidentifikasi kesalahan dalam undang-undang, itu tidak berbeda dengan manusia yang menemukannya. Tanggung jawab untuk memperbaikinya tetap berada di tangan parlemen, pengadilan, atau administrasi publik.”

Kesalahan undang-undang di Estonia ini menjadi pelajaran berharga bagi negara lain. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun AI dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendeteksi kesalahan, proses legislasi dan pengawasan tetap memerlukan sentuhan manusia untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Ke depannya, Estonia berencana untuk terus mengintegrasikan AI dalam proses pemerintahan, namun dengan tetap menjaga prinsip bahwa keputusan akhir berada di tangan manusia.

Kisah Estonia ini menarik perhatian global, terutama di kalangan industri teknologi dan pemerintahan digital. Bagaimana sebuah negara yang terkenal maju secara digital bisa membuat kesalahan mendasar seperti ini, dan bagaimana mereka justru menggunakan kesalahan tersebut sebagai batu loncatan untuk inovasi, menjadi studi kasus yang menarik. Alat Apsakaleidja atau “Fuckup Finder” kini menjadi simbol bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada, bukan untuk menggantikannya.

Dengan target menjadi negara pertama yang menciptakan identitas digital resmi untuk agen AI, Estonia berada di garis depan dalam hal adopsi AI di sektor publik. Meskipun ada kekhawatiran tentang risiko dan akuntabilitas, pendekatan hati-hati Estonia—dengan menekankan pada pengawasan manusia dan jejak audit yang jelas—dapat menjadi model bagi negara lain yang ingin memanfaatkan kekuatan AI tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.