China Serukan Regulasi AI Global, Sebut Balapan Senjata Baru

Telset.id – Menteri Keamanan Negara China, Chen Yixin, mendesak adanya regulasi dan rambu-rambu global untuk kecerdasan buatan (AI). Ia menyebut teknologi ini telah berubah menjadi “arena baru persaingan strategis antar kekuatan besar”, atau dengan kata lain, balapan AI adalah balapan senjata baru yang membutuhkan aturan sebelum kacau.

Seruan ini disampaikan Chen Yixin dalam sebuah artikel baru di China Cyberspace, jurnal yang dikelola oleh badan pengawas internet, Administrasi Cyberspace China. Dalam artikel tersebut, ia menyoroti lima risiko utama dari perkembangan AI yang harus diwaspadai oleh komunitas internasional.

Lima risiko yang diidentifikasi Chen meliputi risiko keamanan ideologis, risiko infrastruktur informasi kritis, risiko kebocoran data, risiko kesenjangan pembangunan, dan risiko spionase. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait dominasi teknologi AI.

Lima Risiko Utama AI Versi China

Dalam artikelnya, Chen Yixin merinci kelima risiko tersebut secara spesifik. Untuk risiko keamanan ideologis, ia menyatakan bahwa AI bisa “dimanfaatkan oleh kekuatan bermusuhan” untuk membuat berita palsu dan informasi berbahaya lainnya, yang secara sistematis dapat menciptakan ketidakpuasan dan memecah belah populasi.

Membahas risiko terhadap infrastruktur informasi kritis, Chen menjelaskan bahwa seiring kemajuan model AI, hambatan masuk semakin rendah. Hal ini membuat serangan siber yang mengganggu menjadi lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Ini menjadi perhatian serius bagi stabilitas sistem digital suatu negara.

Ia juga memperingatkan bahwa badan intelijen asing gencar mengeksploitasi web crawler pintar, penambangan data, dan teknologi pembuatan profil untuk memanen informasi sensitif. Informasi yang disasar termasuk data negara yang kritis, rahasia bisnis, dan informasi pribadi.

Chen juga menyoroti bahwa banyak orang secara sembarangan membagikan data sensitif ke alat AI asing, yang bisa mengakibatkan kebocoran data katastrofik. Menurutnya, agen open source seperti OpenClaw sering kali memiliki kerentanan yang dapat menyebabkan kebocoran data yang dipicu dari jarak jauh.

Terkait risiko kesenjangan pembangunan, Chen memperingatkan bahwa segelintir pemain utama sedang memutus rantai pasokan AI global dan menciptakan monopoli ekosistem closed-source. Hal ini dapat memperlebar jurang teknologi antar negara.

Terakhir, untuk risiko spionase, ia mendesak pembuatan mekanisme peringatan dini dan imbauan publik yang harus menyebut dan mempermalukan aktor negara asing yang menggunakan AI untuk spionase, pencurian data, dan kampanye disinformasi. Seruan ini menekankan perlunya transparansi dalam menghadapi ancaman siber.

Peringatan Chen Yixin ini tidak menyebutkan negara tertentu secara eksplisit. Namun, laporan South China Morning Post menyiratkan bahwa nama Amerika Serikat mudah terbaca di antara baris-baris pernyataan tersebut. Hal ini merujuk pada peringatan pemerintahan AS yang baru-baru ini menyatakan tidak bisa membiarkan China melampaui mereka dalam pengembangan AI.

Kurang dari sepekan sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan negaranya akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika kalah dalam balapan AI melawan China. “Tidak ada hari esok jika China menang dalam hal ini,” ujar Bessent dalam sebuah acara Breitbart News di Washington, seperti dilaporkan Bloomberg. “Jika mereka menjauh dari kita dalam AI, maka tidak ada hal lain yang penting.”

Ketegangan ini bukan hal baru. AS dan China telah terlibat dalam perang dagang selama bertahun-tahun. Pada masa jabatan pertama Donald Trump, ia memasukkan sejumlah produsen perangkat keras China ke dalam daftar hitam. Trump memperingatkan bahwa infrastruktur 5G buatan China dapat disalahgunakan untuk memasang backdoor dan memungkinkan pemerintah China memata-matai komunikasi AS.

Huawei, ZTE, dan TikTok menjadi sasaran utama tuduhan tersebut. Pemerintah China dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Pada masa jabatan keduanya, Trump juga mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan melarang semua sistem tenaga listrik massal asing untuk diimpor, dipasang, atau digunakan di negara itu.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani, Trump menyatakan bahwa pada masa jabatan pertamanya, ia menemukan bahwa sistem tenaga listrik massal bisa menjadi target pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan berbahaya terhadap Amerika Serikat. Ini termasuk aktivitas siber berbahaya, karena risiko signifikan yang ditimbulkan dari serangan yang berhasil terhadap ekonomi, kesehatan dan keselamatan manusia, serta pertahanan nasional.

Presiden Trump juga menyebut ada “pembatasan minimal” pada akuisisi dan operasi sistem produksi asing tersebut. Akibatnya, situasi ini “merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa … terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat.”

Di sisi lain, meskipun balapan AI semakin intens, sejumlah pengembang justru menyerukan perlambatan dan rambu-rambu yang lebih baik. Beberapa pengembang memperkirakan AI bisa mengakhiri umat manusia dalam beberapa dekade mendatang. Mereka mendesak industri untuk memperlambat dan hanya mengembangkan sistem yang mereka yakini dapat dikendalikan.

Seruan regulasi dari China ini juga sejalan dengan kekhawatiran yang muncul di kalangan pembuat kebijakan di berbagai negara. Isu keamanan AI, mulai dari penyalahgunaan untuk disinformasi hingga risiko kebocoran data, menjadi perhatian utama. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa AI bisa menjadi alat spionase yang sangat efektif jika tidak diatur dengan ketat.

Dalam konteks persaingan global, langkah China menyerukan regulasi bisa dilihat sebagai upaya untuk membentuk narasi internasional tentang tata kelola AI. Sementara AS terus menekankan pentingnya memenangkan balapan AI, China berusaha memposisikan diri sebagai pihak yang menginginkan aturan main yang jelas. Namun, di balik seruan ini, tersirat persaingan strategis yang semakin tajam antara kedua negara.

Peringatan tentang risiko spionase dan pencurian data juga menjadi relevan dengan insiden-insiden keamanan siber yang terjadi belakangan ini. Misalnya, kasus penangkapan warga Belgia-China karena mencuri teknologi chip GaN, yang menunjukkan betapa nyatanya ancaman spionase teknologi. Pencurian Teknologi semacam ini menjadi salah satu risiko yang disoroti Chen.

Selain itu, kekhawatiran tentang keamanan data juga tercermin dari berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan perusahaan teknologi besar. Seruan Chen untuk mekanisme peringatan dini dan penamaan aktor negara yang melakukan spionase menunjukkan bahwa isu ini dianggap serius oleh China.

Namun, pertanyaan tentang bagaimana regulasi global AI akan diimplementasikan masih belum jelas. Chen Yixin tidak merinci bentuk konkret dari mekanisme yang ia usulkan. Ia hanya menekankan perlunya kerja sama internasional untuk mencegah AI menjadi alat dalam balapan senjata baru.

Dengan meningkatnya ketegangan AS-China, seruan regulasi AI ini bisa menjadi titik awal bagi diskusi global tentang tata kelola teknologi yang etis dan aman. Namun, tanpa kesepakatan bersama, balapan AI diperkirakan akan terus berlanjut, dengan masing-masing negara berusaha untuk tidak tertinggal.

Bagi pengguna biasa, perkembangan ini menandakan bahwa isu keamanan AI bukan hanya masalah teknis, tetapi juga geopolitik. Dampaknya bisa terasa pada kebijakan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, serta pada layanan AI yang digunakan sehari-hari. Regulasi yang ketat di satu negara bisa mempengaruhi ketersediaan dan fitur layanan AI global.

Ke depan, bagaimana China dan AS menyikapi seruan regulasi ini akan menjadi indikator penting arah tata kelola AI dunia. Apakah akan ada kerja sama internasional yang nyata, atau justru persaingan yang semakin tajam? Waktu yang akan menjawab.