Telset.id – Sebanyak 37 warga Amerika Serikat telah ditangkap sepanjang tahun ini akibat aksi protes terhadap pembangunan data center di lingkungan mereka. Penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya resistensi publik terhadap ekspansi infrastruktur AI yang dinilai membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Penolakan terhadap pembangunan data center ini tidak hanya datang dari satu kelompok tertentu. Para demonstran yang ditangkap memiliki latar belakang demografis yang beragam, mulai dari petani hingga guru. Menariknya, para pengunjuk rasa ini juga berasal dari lintas ideologi dan garis partai politik yang berbeda. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah kekhawatiran terhadap dampak pembangunan data center di komunitas mereka.
Dua kasus penangkapan yang sebelumnya dilaporkan Tom’s Hardware menjadi contoh nyata. Seorang petani di Oklahoma ditangkap karena melebihi waktu bicara beberapa detik saat rapat umum yang membahas proyek data center AI. Sementara itu, seorang guru di Kansas diseret keluar dari pertemuan komunitas hanya karena bertepuk tangan setelah seorang pembicara selesai menyampaikan pernyataan yang menentang pembangunan data center.
Meningkatnya Ketegangan Antara Warga dan Pemerintah
Futurism melaporkan bahwa terdapat 12 insiden lain di mana polisi dipanggil karena konfrontasi antara politisi dan individu yang memprotes. Salah satu contohnya terjadi ketika seorang senator Utah bertindak fisik dengan merampas ponsel dari tangan seorang reporter yang hanya bertugas meliput intimidasi terhadap bisnisnya oleh para pengunjuk rasa anti-data center.
“Menurut saya, saya diusir untuk membuktikan bahwa hukum berpihak pada mereka dan jika orang terus mencoba mengekspresikan diri dan berbicara, mereka juga akan diintimidasi atau ditangkap oleh aparat penegak hukum,” ujar Pablo Payan, seorang manajer pemeliharaan yang ditangkap di Indiana setelah menolak mengidentifikasi dirinya secara resmi, kepada Fox32. “Jadi, saya pikir itu adalah pamer kekuasaan.”
Data center telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Amerika akhir-akhir ini. Hal ini tidak terlepas dari laporan luas mengenai dampak negatif pembangunan tersebut, seperti kenaikan biaya listrik yang masif, dampak buruk pada kualitas air lokal, polusi suara 24 jam, dan berbagai masalah lainnya.
Pemerintah federal telah mengambil langkah untuk mengurangi sebagian dampak tersebut melalui “ratepayer protection pledge” yang mencakup AI hyperscalers, perusahaan utilitas, operator data center, dan bahkan gubernur negara bagian. Namun, beberapa ahli menilai bahwa ini hanyalah janji yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perusahaan tidak wajib mematuhinya.
Baca Juga:
Moratorium Pembangunan Data Center di Berbagai Wilayah
Meskipun beberapa yurisdiksi tetap melanjutkan proyek data center meskipun ada penolakan lokal, sejumlah pemerintah lokal dan negara bagian justru menghentikan sementara pembangunan tersebut. Wilayah-wilayah tersebut mencakup beberapa county di Tennessee, Seattle, Washington yang merupakan markas besar Microsoft dan Amazon, serta Negara Bagian New York.
Sebagian besar dari mereka menyatakan akan menggunakan jeda satu tahun untuk mempelajari efek pembangunan data center dan cara terbaik untuk memitigasinya. Pendekatan berbeda diambil oleh sebuah kota di Pennsylvania yang mencantumkan 43 permintaan spesifik untuk proyek data center yang diusulkan, namun pengembangnya dilaporkan menolak dengan alasan “terlalu sulit”.
Keberhasilan komunitas lain dalam melobi penolakan pembangunan data center inilah yang membuat para pengunjuk rasa semakin berani dalam perjuangan mereka. Fakta bahwa mereka bisa melawan balik menjadi bukti bahwa resistensi publik dapat membuahkan hasil.
Menariknya, penolakan publik terhadap data center ini terjadi meskipun mayoritas warga Amerika sebenarnya menentang pembangunan fasilitas tersebut di dekat rumah mereka. Beberapa pemerintah daerah tetap mendukung pengembangan serupa karena percaya bahwa proyek ini akan membawa investasi dan peluang bagi konstituen mereka.
Namun, resistensi yang terus meningkat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pandangan pemerintah dan masyarakat. Penangkapan 37 warga sipil yang hanya ingin menyuarakan kekhawatiran mereka menjadi sinyal bahwa ketegangan ini kemungkinan akan terus berlanjut selama pembangunan data center masih menjadi prioritas.
Perkembangan ini menjadi pengingat bahwa di balik maraknya pembangunan infrastruktur AI, terdapat dampak sosial yang perlu diperhatikan. Masyarakat yang terdampak langsung memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, dan cara pemerintah serta pengembang merespons resistensi ini akan menentukan keberlanjutan proyek-proyek data center di masa depan. Sementara itu, perkembangan teknologi AI yang semakin pesat juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diwaspadai, seperti risiko keamanan data yang semakin kompleks.
Komentar
Belum ada komentar.