Telset.id – Lebih dari 153 juta surat izin mengemudi (SIM) warga Amerika Serikat dan Kanada, serta berbagai dokumen identitas lainnya, dilaporkan tersedia untuk dibeli di dark web melalui layanan bernama Nexus. Kebocoran data masif ini terungkap setelah jurnalis keamanan siber Brian Krebs menyelidiki layanan yang sempat beroperasi tersebut.
Layanan Nexus yang diiklankan di forum kejahatan siber Rusia, Exploit, mengklaim memiliki 153 juta SIM, 10 juta kartu identitas, 1,9 juta dokumen perjalanan, 1,3 juta SIM internasional, 579 ribu kartu medis, 429 ribu common access cards, 91 ribu kartu tempat tinggal, 77 ribu catatan izin kerja, dan 5 juta dokumen lainnya. Data tersebut diduga berasal dari layanan autentikasi identitas yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat.
Krebs mengetahui keberadaan layanan ini setelah pelaku yang mempromosikannya memposting SIM miliknya sebagai sampel gratis di forum Exploit. Ia juga dapat melihat pratinjau informasi Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam database tersebut — sebuah pelanggaran keamanan yang mengkhawatirkan mengingat posisinya yang sensitif di pemerintahan.
Setelah penyelidikan lebih lanjut, Krebs menyimpulkan bahwa layanan tersebut tampaknya memiliki data yang sah, terutama setelah mencari data beberapa teman dan keluarganya dengan persetujuan mereka. Satu hal yang menyatukan semua orang yang ia temukan dalam database adalah bahwa mereka semua pernah menggunakan Hertz untuk menyewa kendaraan.
Krebs juga berbicara dengan peneliti keamanan dan privasi Zach Edwards, yang mengatakan bahwa informasi mereka juga ditemukan di Nexus. Edwards mengungkapkan bahwa ia tidak menyewa mobil baru-baru ini, tetapi menggunakan identitasnya di Planet13, sebuah dispensari marijuana. Stempel waktu pada gambar pindaian SIM dan dokumen identitas lainnya bertepatan dengan waktu para korban menggunakan identitas mereka di perusahaan-perusahaan tersebut, mengonfirmasi bahwa keduanya adalah sumber kebocoran.
Namun, Planet13 dan Hertz tidak melakukan autentikasi sendiri; mereka mengontrak penyedia layanan untuk proses tersebut. Ternyata, baik Planet13 maupun Hertz menggunakan IDScan, sebuah perusahaan verifikasi identitas dan autentikasi ID. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan Krebs, kebocoran ini tampaknya berpusat pada perusahaan tersebut.
Krebs telah menghubungi IDScan mengenai masalah ini, dan perusahaan menyatakan sedang menyelidiki kasus tersebut. “Pada titik ini saya tidak dapat membagikan informasi tambahan, tetapi pembaruan yang Anda berikan sangat kami sambut dan membantu tim kami dalam investigasi,” ujar Jillian Kossman, pemimpin pemasaran dan operasi di idscan.net, kepada jurnalis tersebut.
FBI juga telah mulai menyelidiki kebocoran ini, dengan kantor lapangan New Orleans membuka investigasi resmi terhadap pelanggaran tersebut. Jumlah data masif yang sempat tersedia di dark web ini tentu sangat mengkhawatirkan.
Risiko Keamanan dan Privasi
Insiden serupa pernah terjadi pada Discord setelah penyedia layanan pihak ketiganya diserang, yang mengakibatkan tereksposnya 70.000 identitas pemerintah. Kejadian-kejadian seperti ini membuat para ahli privasi khawatir dengan dorongan persyaratan verifikasi usia online, yang menjadi alasan EFF meminta gubernur California untuk memveto undang-undang yang mewajibkan hal tersebut.
Selain pemeriksaan yang invasif terhadap privasi dan melanggar hak Amandemen Pertama, kebocoran data sensitif seperti ini dapat meningkatkan insiden pencurian identitas dan dampak lainnya. SIM sering kali diterima secara luas untuk membuka jalur kredit dan rekening bank, dengan pindaian fotografis, UV, dan IR yang tersedia di banyak SIM yang bocor.
Selain itu, insiden ini berpotensi membahayakan privasi dan keamanan orang-orang rentan, seperti mereka yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga dan mereka yang berada dalam program perlindungan saksi.
Kebocoran data berskala besar seperti ini menunjukkan betapa rentannya sistem verifikasi identitas yang diandalkan banyak perusahaan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa data pribadi yang dipercayakan kepada penyedia layanan pihak ketiga dapat menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber. Investigasi FBI terhadap kasus ini masih berlangsung, dan publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai sejauh mana dampak kebocoran ini terhadap para korban.
Para ahli keamanan menyarankan agar masyarakat yang terdampak segera memantau aktivitas kredit mereka dan waspada terhadap tanda-tanda pencurian identitas. Sementara itu, perusahaan penyedia layanan verifikasi identitas perlu mengevaluasi ulang protokol keamanan mereka untuk mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.
Insiden kebocoran data ini juga memicu perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi. Kekhawatiran privasi semakin meningkat di tengah maraknya kasus pelanggaran data yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar.
Ke depannya, penting bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memberikan data pribadi mereka dan memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi sensitif seperti SIM. Sementara itu, regulator dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan data dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar.
Komentar
Belum ada komentar.