Telset.id – Investigasi selama setahun yang dilakukan Senat Amerika Serikat terhadap data center AI menemukan bahwa sejumlah pengembang diduga menyesatkan publik mengenai biaya dan manfaat yang dibawa proyek tersebut ke komunitas mereka. Temuan ini menyoroti ketidaksesuaian antara janji lapangan kerja yang dikampanyekan dengan kenyataan operasional di lapangan.
Menurut laporan Time, para pengembang data center secara rutin menyoroti jumlah pekerjaan konstruksi yang dibawa proyek ke lingkungan sekitar. Namun, banyak dari mereka diduga menolak membagikan jumlah posisi permanen yang tersedia setelah proyek beroperasi. Beberapa perusahaan yang memberikan angka mengarah pada rasio satu posisi permanen untuk setiap megawatt kapasitas. Artinya, pembangunan berkapasitas 100 megawatt yang mengonsumsi listrik setara sekitar 100.000 rumah hanya akan mempekerjakan 100 orang.
Insentif Pajak dan Beban Infrastruktur
Selain minimnya lapangan kerja permanen, otoritas juga meneliti insentif pajak yang diterima perusahaan-perusahaan ini dari pemerintah lokal dan negara bagian. Investigasi mengungkap bahwa meskipun pemotongan pajak properti menarik perhatian kritikus selama proses pengajuan, pembebasan pajak penjualan atas peralatan komputer dilaporkan jauh lebih menguntungkan. Terutama karena situs-situs ini secara rutin memelihara, mengganti, dan meningkatkan perangkat keras mereka.
Laporan tersebut memperkirakan bahwa 39% dari belanja data center berkapasitas 1GW dialokasikan untuk GPU yang mahal. Jika data center tidak memberikan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang dijanjikan, maka negara bagian kehilangan banyak pendapatan.
Baca Juga:
Investigasi juga mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan yang disurvei, yaitu Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty, dan Equinix, tidak ingin menanggung biaya infrastruktur tambahan yang dibutuhkan untuk melayani data center mereka. Padahal, mereka sebelumnya berjanji akan “membayar sendiri” biaya tersebut.
Meski perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan kesediaan membayar biaya langsung, mereka berargumen bahwa mereka tidak seharusnya bertanggung jawab atas investasi yang lebih besar seperti pembangkit listrik baru dan saluran transmisi. Investasi tersebut dinilai dapat menguntungkan pelanggan lain, meskipun pada dasarnya didorong oleh kebutuhan daya mereka sendiri.
Desakan Regulasi dan Akuntabilitas
Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan teknologi besar. “Kongres harus menahan Big Tech agar bertanggung jawab sehingga perusahaan-perusahaan ini membayar bagian mereka secara adil,” ujarnya kepada publikasi tersebut.
Senator Chris Van Hollen (D-Md.) juga menyampaikan kritik serupa. “Laporan ini mengungkap apa yang sudah lama kita ketahui: pekerja Amerika dan komunitas lokal menanggung tagihan untuk ekspansi besar-besaran data center Big Tech, sementara perusahaan-perusahaan ini terus beroperasi tanpa transparansi,” katanya.
Upaya untuk melegislasi janji perlindungan pembayar tarif listrik yang ditandatangani pengembang data center awal tahun ini telah gagal. Pasalnya, para senator menilai janji tersebut “tanpa taring” atau tidak memiliki kekuatan mengikat.
Investigasi ini menunjukkan bahwa Kongres tidak menyerah dan sedang melakukan upaya yang lebih luas untuk mengatur infrastruktur di balik AI. Terutama terkait konsumsi daya yang masif dan isu-isu lain yang diprotes oleh warga yang tinggal di sekitar data center.
Perkembangan regulasi AI di Amerika Serikat terus menjadi sorotan, termasuk langkah Super Intelligence Force yang dibentuk pemerintahan Trump. Sementara itu, di tingkat negara bagian, California baru-baru ini mengesahkan UU Robotaxi yang mengatur operasional kendaraan otonom, menunjukkan tren pengawasan teknologi yang semakin ketat.
Tekanan terhadap industri data center AI diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya proyek pembangunan di berbagai wilayah. Masyarakat dan pembuat kebijakan menuntut transparansi lebih besar terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari infrastruktur AI yang terus berkembang.
[ META_DESCRIPTION ]
Investigasi Senat AS temukan developer data center AI kurang transparan soal lapangan kerja permanen dan insentif pajak yang diterima.
[ FOCUS_KEYWORD ]
data center AI
[ SEO_TITLE ]
Senat AS Ungkap Developer Data Center AI Kurang Transparan
[ FEATURED_IMAGE_ALT ]
Gedung Capitol Amerika Serikat tempat Senat AS melakukan investigasi terhadap data center AI
[ FEATURED_IMAGE_CAPTION ]
Gedung Capitol AS, lokasi Senat melakukan investigasi selama setahun terhadap industri data center AI.
[ FEATURED_IMAGE_DESCRIPTION ]
Gambar menunjukkan Gedung Capitol Amerika Serikat di Washington D.C. Bangunan bersejarah ini menjadi lokasi Senat AS melakukan investigasi selama setahun terhadap developer data center AI terkait transparansi biaya dan manfaat proyek bagi komunitas lokal.
[ SUMMARY ]
• Investigasi Senat AS selama setahun mengungkap developer data center AI diduga menyesatkan publik soal biaya dan manfaat proyek
• Banyak developer menolak ungkap jumlah posisi permanen, hanya soroti lapangan kerja konstruksi
• Rasio yang ada: 1 posisi permanen per megawatt kapasitas, data center 100MW hanya pekerjakan 100 orang
• Pembebasan pajak penjualan peralatan komputer lebih menguntungkan daripada potongan pajak properti
• 39% belanja data center 1GW dialokasikan untuk GPU mahal
• Amazon, Google, Meta, Microsoft, CoreWeave, Digital Realty, Equinix menolak tanggung biaya infrastruktur tambahan
• Senator Warren dan Van Hollen desak akuntabilitas Big Tech
• Upaya legislasi perlindungan pembayar tarif gagal karena dinilai “tanpa taring”
[ RELEVANCE ]
Kalau kamu pengguna biasa yang peduli transparansi korporasi teknologi dan dampaknya ke masyarakat, temuan Senat AS ini menunjukkan bagaimana janji industri AI perlu diawasi ketat.
Komentar
Belum ada komentar.