Telset.id – Mantan CEO sekaligus salah satu pendiri NSO Group, Shalev Hulio, mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk tidak lagi menggantungkan data keamanan nasional pada perusahaan AI asal Amerika Serikat. Hulio, yang bertanggung jawab atas pembuatan spyware Pegasus, kini meminta setiap negara membangun dan mengembangkan model AI sendiri alias sovereign AI. Ia menilai ketergantungan pada infrastruktur pihak eksternal menyimpan risiko yang terlalu besar bagi sebuah negara.
Seruan itu disampaikan Hulio di tengah peralihan kariernya sebagai pendiri Dream, perusahaan pertahanan siber berbasis AI. Menurutnya, AI sudah menjadi infrastruktur kritis sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan kendali atas modelnya berada di tangan pihak lain. “Setiap pemerintah harus punya model mereka sendiri,” kata Hulio kepada Financial Times, seperti dikutip TechRadar Pro.
Ia menegaskan, sebuah negara tidak seharusnya menanggung risiko ketika suatu hari ada pihak yang mematikan model AI yang mereka gunakan. “Mereka tidak boleh mengambil risiko bahwa seseorang akan bangun suatu hari dan mematikan model mereka karena AI adalah infrastruktur kritis. Anda ingin mengendalikan AI Anda sendiri,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi sorotan karena datang dari figur yang sebelumnya membangun bisnis spyware komersial yang sempat masuk daftar hitam pemerintah AS.
Dorong Sovereign AI untuk Keamanan Nasional
Hulio menilai pemerintah perlu lebih fokus pada sovereign AI dan keamanan nasional dibandingkan mengandalkan infrastruktur yang disediakan entitas eksternal. Ia pun membela rekam jejak NSO Group di hadapan kritik publik. “Meskipun ada opini publik, pemerintah berhasil mencegah serangan teror dan menyelamatkan ratusan ribu nyawa selama bertahun-tahun menggunakan produk NSO,” kata Hulio. Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat menghargai hubungan yang terjalin sebelumnya.
Pandangan ini muncul meski NSO Group dan Pegasus terus menjadi sasaran kritik. Pegasus diketahui digunakan untuk memantau politisi, jurnalis, dan pemimpin bisnis di berbagai negara, antara lain dengan mengeksploitasi celah keamanan di WhatsApp. Kritik terhadap perusahaan itu juga datang dari PBB dan Uni Eropa. Isu pengawasan digital dan pelindungan data pribadi memang kerap menjadi perhatian publik, seperti dalam kasus Zoom Booming Wantiknas yang mencuat beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Dream sendiri didirikan Hulio bersama mantan Kanselir Austria Sebastian Kurz pada 2022. Perusahaan itu awalnya berupaya menyediakan perangkat pertahanan siber berbasis AI untuk pemerintah. Dream dikreditkan karena mendeteksi serangan AI end-to-end otonom pertama di dunia, ketika peretas dari China memakai model AI open-source untuk menemukan dan merangkai kerentanan guna menembus instansi pemerintah Taiwan, termasuk lembaga keselamatan nuklirnya. Peristiwa semacam ini memperlihatkan bagaimana ancaman siber berbasis AI kian nyata dan menuntut kesiapan infrastruktur pertahanan negara.
Saat ini Dream menawarkan portofolio produk yang mencakup sistem pertahanan siber berskala nasional yang diperkuat AI, platform penemuan kerentanan perangkat lunak berbasis AI, serta platform AI yang membantu pemerintah menyiapkan model sovereign AI yang tidak bergantung pada infrastruktur eksternal. Model yang ditawarkan Dream juga disesuaikan untuk kebutuhan pemerintah dan dilatih dengan data pelanggan agar lebih tepat sasaran sekaligus menekan biaya.
“Kami mengatakan kepada entitas di dalam pemerintah, Anda harus punya model yang sangat sempit tetapi sangat pintar yang bisa berjalan sangat cepat di satu, dua, atau tiga GPU,” ujar Hulio menjelaskan pendekatannya. Strategi model kecil yang efisien ini menjadi pembeda dari pendekatan model AI raksasa yang umumnya membutuhkan sumber daya komputasi besar.
Pendanaan dan Jangkauan Pasar Dream
Dream tercatat telah mengumpulkan pendanaan dan investasi sebesar 400 juta dolar AS. Perusahaan itu disebut bernilai 3 miliar dolar AS pada awal tahun ini. Hingga kini, Dream telah menjual produknya ke lebih dari selusin negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah.
Langkah Hulio mendorong sovereign AI sejalan dengan perhatian yang meningkat terhadap kedaulatan data dan kendali teknologi di banyak negara. Isu ini juga relevan dengan langkah regulator yang menuntut keterbukaan akses teknologi, seperti dorongan CMA Inggris terhadap Apple terkait akses NFC di iPhone. Pola yang sama terlihat pada kebutuhan pengguna akan layanan digital yang aman dan bisa dikendalikan sendiri, termasuk dalam memilih solusi pinjaman digital yang transparan.
Dengan rekam jejak sebagai mantan kepala perusahaan spyware komersial yang sempat diblokir pemerintah AS, seruan Hulio soal kedaulatan AI menghadirkan paradoks tersendiri. Namun bagi pemerintah yang ingin menjaga data keamanan nasional, pesan utamanya jelas: kendali atas model AI tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pihak luar.
[IMAGE]
Komentar
Belum ada komentar.