Eropa Kejar Kedaulatan Digital Lewat Open Source, Ini Alasannya

Telset.id – Uni Eropa menempatkan open source software (OSS) sebagai jalur utama mencapai kedaulatan digital, sebuah langkah strategis yang berimplikasi langsung pada cara perusahaan dan pemerintah mengelola rantai pasok teknologi mereka. Madalin Neag dan Mirko Boehm dari Linux Foundation menyatakan bahwa berbagai inisiatif teknologi Eropa yang tampak terpisah—mulai dari NIS2 dan DORA hingga Cyber Resilience Act (CRA) dan agenda Tech Sovereignty—pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: mengamankan rantai pasok perangkat lunak yang menopang ekonomi Eropa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang Linux Foundation Open Source Summit Europe. Langkah ini menjadi relevan karena Komisi Eropa sendiri mengakui bahwa penyedia non-EU masih menguasai lebih dari 80% produk digital, layanan, infrastruktur, bahkan kekayaan intelektual di blok tersebut.

Ambisi kedaulatan digital Eropa tidak bisa dilepaskan dari peta persaingan teknologi global. Amerika Serikat memiliki hyperscaler, Nvidia, OpenAI, Google, dan Microsoft dengan aliran modal besar ke infrastruktur AI. Sementara China memiliki ekosistem Artificial Intelligence yang luas, ambisi chip domestik, serta perusahaan seperti Alibaba, Tencent, dan DeepSeek. Keduanya berlomba dalam hal chip, energi listrik, dan kapasitas data center, sementara Eropa dinilai belum memiliki posisi yang setara dalam perlombaan tersebut.

Paket Kedaulatan Teknologi dan Strategi Open Source

Komisi Eropa meluncurkan paket kedaulatan teknologi baru pada Juni 2026. Paket ini mencakup Chips Act 2.0, Cloud and AI Development Act (CADA), peta jalan digitalisasi dan AI di sektor energi, serta EU Open Source Strategy yang baru. Strategi open source dinilai penting karena open source sudah menopang sebagian besar teknologi yang diandalkan Eropa, mulai dari infrastruktur cloud, layanan keuangan, sistem pemerintahan, hingga AI.

Komisi Eropa memperkirakan sekitar €2 miliar atau setara $2,23 miliar dari investasi publik dan swasta dibutuhkan untuk strategi open source selama tujuh tahun ke depan. Investasi itu mencakup perluasan Open Internet Stack sebagai pusat penyedia komponen open source, dukungan bagi akselerator bisnis open source, dorongan penggunaannya dalam pengadaan publik dan program riset dan pengembangan seperti Horizon Europe, serta kerja sama dengan negara anggota melalui inisiatif termasuk Digital Commons EDIC.

Meski istilah kedaulatan bisa terdengar seperti isolasi teknologi, apa yang coba dilakukan EU justru sebaliknya. Kedaulatan digital berarti memastikan organisasi Eropa dapat memilih, memeriksa, memelihara, dan mengganti teknologi yang menjadi sandaran mereka, bukan terjebak dalam walled garden dan infrastruktur yang dikendalikan pihak lain. Seiring AI membentuk ulang pasar teknologi global, ketergantungan ini akan semakin berdampak besar.

Membangun dan menjalankan AI canggih membutuhkan komputasi, energi, dan kapasitas data center dalam jumlah besar—area yang digelontorkan investasi besar oleh perusahaan AS dan China. Bagi Eropa, risikonya adalah generasi infrastruktur digital kritis berikutnya dikuasai teknologi asing sebelum ekosistem Eropa yang kompetitif sempat muncul.

Komisi Eropa memperkirakan Eropa membutuhkan sekitar €200 miliar atau $223 miliar untuk memperluas kapasitas data center hingga 2036, sebagian besar dari sektor swasta, ditambah €100 miliar atau $111 miliar lagi untuk inisiatif cloud dan AI, AI Factories, dan Gigafactories. Sementara itu, konsumsi listrik AS diperkirakan mencapai rekor tertinggi tidak hanya tahun ini, tetapi juga pada 2027, dengan AI dan data center sebagai pendorong utama. Karena tidak bisa sekadar mengalahkan belanja kedua pihak, Eropa melihat open source sebagai jalur alternatif untuk mengurangi eksposur strategisnya.

Apa Artinya bagi Bisnis dan Pemerintah Eropa

Pertanyaannya kemudian, apakah bisnis dan pemerintah Eropa cukup mengunduh lebih banyak perangkat lunak open source? Jawabannya tidak sesederhana itu. Salah satu pesan paling jelas dari presentasi Neag dan Boehm adalah bahwa organisasi “tidak dapat mengamankan rantai pasok secara pasif”. Bisnis yang mengunduh dependensi, mengintegrasikannya ke produk, memindainya, lalu memelihara patch privat berisiko menumpuk technical debt sementara proyek hulu justru memburuk.

Yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif: mengidentifikasi dependensi OSS kritis, membangun hubungan dengan maintainer, menyumbangkan perbaikan ke hulu, dan bila perlu memberikan dukungan finansial jangka panjang. Neag dan Boehm menyatakan bahwa kontribusi kode yang disarankan dapat menghasilkan 3,3 kali biaya yang dikeluarkan, kontribusi komunitas 2,5 kali, dan kontribusi finansial langsung 2,3 kali, sehingga ada insentif komersial di dalamnya. Sebaliknya, memelihara fork privat diperkirakan menelan biaya rata-rata $258.000 per siklus rilis.

Dorongan kedaulatan EU tampaknya dirancang untuk mengubah cara bisnis memandang pengadaan dan risiko rantai pasok. Bisnis perlu bersiap menghadapi penekanan lebih besar pada transparansi dependensi, provenance, manajemen kerentanan, pengembangan aman, dan kesehatan proyek hulu, sebagaimana sudah terlihat dalam legislasi seperti CRA.

Yang juga menarik, ke depan mungkin ada cara yang lebih formal untuk menilai kedaulatan itu sendiri. Presentasi tersebut memperkenalkan “Sovereignty Effectiveness Assurance Levels” atau SEAL, yang berkisar dari SEAL-0, yaitu teknologi yang berada di bawah kendali pihak dan yurisdiksi non-EU, hingga SEAL-4, yaitu teknologi dan operasi yang sepenuhnya berada di bawah kendali EU tanpa dependensi non-EU yang kritis.

Jika EU ingin terus beroperasi di dunia yang semakin bergolak secara geopolitik, EU perlu mengurangi ketergantungan pada vendor dan rantai pasok. Mengamankan perangkat lunak open source bisa menjadi salah satu jalur yang ditempuh.

Langkah Eropa ini juga menjadi cermin bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah membangun fondasi layanan publik digital dan memperkuat perlindungan masyarakat dari scam transaksi digital. Pendekatan yang menekankan transparansi dependensi dan partisipasi aktif dalam ekosistem open source menunjukkan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar soal regulasi, melainkan juga soal kemampuan mengelola risiko rantai pasok teknologi secara mandiri.