Telset.id ā Menteri Keamanan Negara China, Chen Yixin, mendesak adanya regulasi dan pengamanan global untuk kecerdasan buatan (AI). Ia menyebut teknologi ini telah berubah menjadi āarena baru persaingan strategis antar kekuatan besarā, atau dengan kata lain, balapan AI kini menjelma menjadi balapan senjata baru yang membutuhkan aturan sebelum situasinya lepas kendali.
Seruan tersebut disampaikan Chen Yixin melalui sebuah artikel yang diterbitkan di China Cyberspace, jurnal yang dikelola oleh badan pengawas internet, Administrasi Ruang Siber China. Dalam artikelnya, Chen menyoroti lima risiko utama dari perkembangan AI yang menurutnya perlu diwaspadai oleh komunitas global.
Peringatan dari pejabat China ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait dominasi AI. Amerika Serikat (AS) juga dikabarkan terus memperingatkan bahaya kehilangan posisi unggul dalam pengembangan AI kepada China, yang semakin memperkeruh rivalitas kedua negara.
Lima Risiko Utama AI Menurut China
Dalam artikelnya, Chen Yixin memerinci lima risiko spesifik yang menyertai perkembangan AI. Pertama adalah risiko keamanan ideologis. Menurut Chen, AI berpotensi ādimanfaatkan oleh kekuatan musuhā untuk menciptakan berita palsu dan informasi berbahaya lainnya, yang secara sistematis dapat menciptakan ketidakpuasan dan memecah belah populasi.
Kedua, risiko pada infrastruktur informasi kritis. Chen menjelaskan bahwa seiring kemajuan model AI, hambatan masuk semakin rendah, sehingga membuat serangan siber yang mengganggu menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran sektor keamanan yang tengah menyoroti Isu Keamanan AI pada model-model terbaru.
Risiko ketiga adalah kebocoran data. Chen memperingatkan bahwa badan intelijen asing gencar memanfaatkan web crawler pintar, penambangan data, dan teknologi pembuatan profil untuk memanen informasi sensitif, termasuk data negara yang kritis, rahasia bisnis, dan informasi pribadi. Ia juga menyoroti bahwa orang-orang secara sembarangan membagikan data sensitif ke alat AI asing, yang bisa berakibat pada kebocoran data katastrofik. Agen open source seperti OpenClaw, disebutnya, sering kali memiliki kerentanan yang dapat mengakibatkan kebocoran data yang dipicu dari jarak jauh.
Keempat, risiko kesenjangan pembangunan. Chen memperingatkan bahwa segelintir pemain utama memutus rantai pasokan AI global dan menciptakan monopoli ekosistem closed-source. Kelima, risiko spionase. Ia mendesak pembentukan mekanisme peringatan dini dan imbauan publik yang secara terang-terangan menyebut dan mempermalukan aktor negara asing yang menggunakan AI untuk spionase, pencurian data, dan kampanye disinformasi.
Baca Juga:

Ketegangan AS-China di Arena AI
Menariknya, Chen Yixin tidak menyebut negara tertentu dalam artikelnya. Namun, laporan South China Morning Post yang dikutip dalam sumber menyebutkan bahwa nama Amerika Serikat āmudah dibaca di antara baris-baris tulisan tersebutā. Hal ini merujuk pada peringatan pemerintahan AS yang baru-baru ini menegaskan tidak akan membiarkan China melampaui mereka dalam pengembangan AI.
Kurang dari sepekan sebelum artikel Chen terbit, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan negaranya akan menghadapi konsekuensi serius jika kalah dalam balapan AI melawan China. āTidak ada hari esok jika China menang dalam hal ini,ā ujar Bessent dalam sebuah acara Breitbart News di Washington, seperti dilaporkan Bloomberg. āJika mereka bisa menjauh dari kita dalam AI, maka tidak ada hal lain yang berarti.ā
Ketegangan ini bukan hal baru. AS telah terlibat perang dagang dengan China selama bertahun-tahun. Pada masa jabatan pertama Donald Trump, ia memasukkan sejumlah produsen perangkat keras China ke dalam daftar hitam, dengan peringatan bahwa infrastruktur 5G buatan China bisa disalahgunakan untuk memasang backdoor dan memungkinkan pemerintah China memata-matai komunikasi AS. Huawei, ZTE, dan TikTok menjadi sasaran utama tuduhan tersebut, yang selalu dibantah keras oleh pemerintah China.
Pada masa jabatan keduanya, Trump kembali mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan melarang semua sistem tenaga listrik massal asing untuk diimpor, dipasang, atau digunakan di negaranya. Dalam perintah eksekutif yang ditandatanganinya, Trump menyatakan bahwa pada masa jabatan pertamanya, ia menemukan bahwa sistem tenaga listrik massal bisa menjadi target pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan jahat terhadap AS, termasuk aktivitas siber berbahaya, karena risiko signifikan dari serangan yang berhasil terhadap ekonomi, kesehatan dan keselamatan manusia, serta pertahanan nasional.
Presiden Trump juga menyebut adanya āpembatasan minimalā pada akuisisi dan operasi sistem produksi asing tersebut. Akibatnya, situasi itu āmerupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa⦠terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat.ā
Dinamika persaingan ini juga tercermin dari langkah para pengembang AI global. Di tengah intensnya balapan AI, sejumlah pengembang justru menyerukan perlambatan dan pengamanan yang lebih baik. Beberapa pengembang bahkan memperkirakan AI bisa mengakhiri umat manusia dalam beberapa dekade mendatang, dan mendesak industri untuk melambat serta hanya mengembangkan sistem yang mereka yakini dapat dikendalikan. Isu serupa juga mencuat dalam diskusi kebijakan teknologi di berbagai negara, termasuk soal Strategi Baru Apple yang turut mempertimbangkan aspek keamanan ekosistem digitalnya.
Seruan Chen Yixin menegaskan bahwa AI tidak lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan telah menjadi instrumen diplomasi dan keamanan. Dengan lima risiko yang dipaparkannya, China secara implisit menuntut tata kelola global yang mengikat semua pihak, sekaligus menyoroti bahwa monopoli teknologi oleh segelintir pemain dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarnegara.
[IMG: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/3xYAE75gYrzr4hTu3ssyhj.jpg | Robotic hand interacting with a digital display showing various military equipment, defense systems, drones and cybersecurity elements and data visualization in a dark environment.]





Komentar
Belum ada komentar.