Telset.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan aturan baru AI export control yang dirancang untuk menutup celah kebijakan perdagangan saat ini terhadap China. Celah yang dimaksud adalah akses China terhadap komputasi AI canggih melalui server jarak jauh di negara tetangga, seperti Thailand dan Singapura, yang tidak tunduk pada kontrol ekspor yang sama seperti China.
Aturan ini, jika diberlakukan, akan menargetkan akses jarak jauh melalui Thailand dan Singapura. Departemen Perdagangan AS (Department of Commerce) disebut dapat membagikan aturan tersebut kepada kelompok dagang untuk mengumpulkan masukan paling cepat pada bulan September, menurut laporan The Information.
Langkah ini muncul di tengah ketidakpastian kebijakan AI export control AS yang terus berubah sejak pemerintahan Biden. Kebijakan yang saling tumpang tindih antara era Biden dan proposal era Trump telah menciptakan ketidakjelasan mengenai rencana pemerintah dalam membatasi ekspor ke China.
Pemerintah AS telah berjuang menghadapi AI export control sejak membatalkan AI Diffusion Rule era Biden pada awal 2025. AI Diffusion Rule sendiri masih berlaku, namun Departemen Perdagangan telah menyatakan tidak akan menegakkan aturan tersebut untuk sementara waktu.
Pada bulan Maret, Departemen Perdagangan mengeluarkan pernyataan tentang struktur lisensi berjenjang untuk ekspor chip AI canggih. Aturan tersebut dicabut lebih dari seminggu kemudian karena mendapat penolakan dari industri AI AS.
Sementara itu, Taiwan telah mengambil tindakan terhadap dugaan penyelundup chip AI tercanggih Nvidia ke China. Pada bulan Juli, seorang karyawan Nvidia ditahan di Taiwan karena dicurigai memalsukan dokumen. Beberapa hari lalu, pemerintah Taiwan mendakwa sembilan orang terkait penyelundupan server Supermicro ke China.
Kontrol ekspor terutama diatur oleh aturan era 2022 yang membatasi akses China tidak hanya pada chip AI canggih, tetapi juga peralatan manufaktur semikonduktor canggih, seperti mesin litografi EUV.
Anggota DPR AS saat ini telah mendesak pemerintahan Trump untuk menegakkan kontrol ekspor yang diperkenalkan Joe Biden di akhir masa jabatannya pada awal 2025.
Menurut The Information, salah satu pendorong di balik aturan yang diusulkan adalah model Kimi K3 dari Moonshot. Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih Michael Kratsios mengunggah di X pada bulan Juli, menuduh Moonshot menggunakan model AS yang disuling untuk melatih Kimi K3 melalui server berperalatan Nvidia di Thailand.
Jika Departemen Perdagangan melanjutkan aturan ini, aturan tersebut dipastikan akan menghadapi tantangan hukum. Seorang pengacara dari firma Baker McKenzie mengatakan kepada The Information bahwa “diakui secara luas” bahwa Departemen Perdagangan tidak dapat menegakkan regulasi tentang akses jarak jauh. Departemen tersebut secara tradisional mengatur transportasi barang fisik.
Namun, Departemen Perdagangan dapat menindak akses jarak jauh melalui jalur lain, yaitu melalui pemeriksaan know-your-customer. Pemerintahan Biden memberlakukan pemeriksaan ini melalui Foundry Due Diligence Rule pada awal 2025, tak lama sebelum Joe Biden meninggalkan jabatannya, namun pemerintahan Trump telah menyatakan tidak akan menegakkan aturan tersebut.
Kebijakan AI export control yang terus berubah ini menciptakan ketidakpastian besar bagi industri teknologi global. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang melayani pasar China, harus memantau perkembangan ini dengan cermat.
Aturan baru ini, jika diberlakukan, akan berdampak signifikan pada cara perusahaan teknologi mengakses komputasi AI. Banyak perusahaan China dilaporkan menggunakan server di Thailand dan Singapura untuk melatih model AI mereka, menghindari pembatasan langsung yang berlaku di China.
Pemerintah AS tampaknya semakin serius dalam upaya membatasi akses China terhadap teknologi AI canggih. Kombinasi antara penegakan aturan yang ada, penyelidikan terhadap dugaan penyelundupan, dan usulan aturan baru menunjukkan pendekatan yang lebih agresif.
Namun, tantangan hukum yang diantisipasi menunjukkan bahwa penerapan aturan ini tidak akan mudah. Kemampuan Departemen Perdagangan untuk mengatur akses jarak jauh masih diperdebatkan, dan setiap aturan baru kemungkinan akan diuji di pengadilan.
Sementara itu, industri AI global terus bergerak maju. Perusahaan-perusahaan di berbagai negara mengembangkan model AI mereka sendiri, sementara pemerintah berlomba-lomba membuat kebijakan yang menyeimbangkan keamanan nasional dengan inovasi teknologi.
Perkembangan ini juga menyoroti pentingnya infrastruktur komputasi AI di Asia Tenggara. Thailand dan Singapura telah menjadi tujuan populer untuk pusat data AI karena lokasinya yang strategis dan kebijakan yang lebih longgar. Perubahan kebijakan AS dapat mengubah lanskap ini secara signifikan.
Bagi pengamat industri, perkembangan ini menunjukkan bahwa AI export control akan terus menjadi isu hangat dalam hubungan AS-China. Ketegangan teknologi antara dua negara adidaya ini tampaknya akan berlanjut, dengan AI sebagai medan pertempuran utama.
Keputusan akhir mengenai aturan ini masih menunggu. Departemen Perdagangan diperkirakan akan membagikan proposal kepada kelompok dagang pada bulan September untuk mendapatkan masukan. Proses ini akan menjadi indikator awal arah kebijakan yang akan diambil.
Ketidakpastian kebijakan ini juga berdampak pada pelaku industri di Indonesia. Perusahaan teknologi yang menggunakan layanan cloud atau komputasi AI dari penyedia internasional perlu memperhatikan perkembangan ini karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya layanan.
Komentar
Belum ada komentar.