Menanti Perpres di Tengah Euforia AI
Pada November 2024, Indonesia merayakan peluncuran Sahabat-AI, model bahasa fondasional pertama yang didedikasikan untuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Acara itu dihadiri oleh Menteri BUMN, CEO NVIDIA, dan para pemimpin industri. Namun, di balik kemeriahan tersebut, sebuah ironi menganga: negeri ini masih belum memiliki peraturan presiden (Perpres) tentang AI, dan lembaga pengawas data pribadi yang diamanatkan undang-undang belum juga terbentuk. Ini adalah paradoks Indonesia Emas 2045: ambisi besar di atas fondasi regulasi yang rapuh.
Stranas KA 2020: Usang Sebelum Berkembang
Indonesia sebenarnya bukan nol dalam kebijakan AI. Pada 2020, pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020-2045, yang digarap BPPT (kini BRIN). Dokumen ini menargetkan lima bidang prioritas: kesehatan, birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan kota pintar. Masalahnya, Stranas KA dirancang sebelum ledakan AI generatif pasca-ChatGPT. Paradigmanya masih berkutat pada AI prediktif, bukan AI generatif yang kini mendominasi.
Menyadari keusangan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun Peta Jalan AI Nasional 2026-2030 dan RPerpres Pedoman Etika AI. Keduanya masuk Program Penyusunan Perpres 2026 (Keppres No. 38/2025) dan dijanjikan terbit pada semester I 2026. Namun, Perpres Etika AI sejatinya dijanjikan sejak 2024 dan terus tertunda. Ini menunjukkan bahwa regulasi AI Indonesia berjalan di tempat sementara industri melesat.
Kekosongan Lembaga PDP: Bom Waktu Kedaulatan Data
Yang lebih memprihatinkan adalah mandeknya pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP). UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan lembaga ini berdiri, tetapi hingga Agustus 2026—lebih dari dua tahun setelah tenggat—lembaga tersebut belum efektif. Komdigi masih berjanji kepada DPR untuk membentuknya. Akibatnya, data sektor publik diwajibkan tunduk pada rezim residensi data domestik, tetapi mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan untuk alur data pelatihan AI masih abu-abu.
Akademisi menyuarakan kekhawatiran. Center for Digital Society (CfDS) UGM, dalam diskusi Oktober 2025, menyoroti ketiadaan kerangka regulasi untuk Sovereign AI Fund dan mengingatkan agar investasi AI "tidak hanya bersifat simbolik." Peneliti Unpad, Affabile Rifawan, mencatat bahwa Indonesia cenderung menjadi penyedia data sekaligus konsumen sistem AI buatan Global North. Kritik ini sejalan dengan temuan CNAS bahwa mayoritas proyek Sovereign AI global masih bergantung pada mitra asing, terutama AS.
Investasi dan Infrastruktur: Jalan Panjang Menuju Kedaulatan
Di sisi investasi, pasar data center Indonesia tumbuh pesat. BDx Indonesia, konsorsium Indosat, Lintasarta, dan BDx, mengamankan komitmen pasokan listrik 1,2 GW dari PLN—salah satu yang terbesar di Indonesia. DCI Indonesia meresmikan kampus JK6 di Cibitung, dan Edgnex berkomitmen USD 2,3 miliar untuk fasilitas AI di Jakarta. Namun, ekspansi ini menyimpan dua kerentanan struktural.
Pertama, jaringan listrik Jawa masih didominasi PLTU batu bara, membuat klaim "Green Data Center" sulit dipertanggungjawabkan. Kedua, seluruh infrastruktur ini bergantung pada rantai pasok chip yang tunduk pada kontrol ekspor AS. Operator data center di Indonesia, meski berbadan hukum domestik, tetap terikat kewajiban kepatuhan lintas-yurisdiksi untuk GPU kelas atas.
Sementara itu, belanja riset dan pengembangan (R&D) Indonesia hanya 0,28% dari PDB (data Bank Dunia 2020), jauh di bawah rata-rata dunia 1,18% dan sepersepuluh dari Korea Selatan. Dengan rasio ini, tidak mengherankan bila model AI domestik seperti Sahabat-AI dimotori konsorsium swasta (GoTo, Indosat) dengan mitra asing (AI Singapore, Tech Mahindra), bukan oleh pendanaan riset pemerintah.
Menuju Kedaulatan yang Terukur
Kedaulatan AI yang autarkis tidak realistis bagi hampir semua negara. CNAS menunjukkan bahwa bahkan proyek berlabel "berdaulat" mayoritas bergantung pada mitra asing. Bagi Indonesia, kedaulatan yang realistis adalah kemampuan mengelola ketergantungan: melindungi data lokal, menjamin residensi data, memanfaatkan model open-source yang dikalibrasi dengan korpus lokal, dan meningkatkan investasi riset serta talenta.
Tanpa percepatan pada penuntasan RPerpres AI, pembentukan lembaga PDP, transisi energi data center, dan peningkatan belanja R&D, narasi "Sovereign AI" Indonesia akan tetap menjadi retorika. Namun, jika kemajuan terukur terjadi dalam dua-tiga tahun ke depan, Indonesia bisa membangun fondasi kedaulatan digital yang kokoh. Saatnya pemerintah bergerak lebih cepat dari sekadar peluncuran produk.