Telset.id, Jakarta – Pemerintah Iran tidak menyetujui pemblokiran aplikasi pesan Telegram. Menurut Reuters, Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut pemblokiran Telegram akan melanggar demokrasi.
“Pemerintah Iran tidak melaksanakan rekomendasi pemblokiran Telegram. Pemerintah tidak setuju,” tulis Rouhani via akun Instagram miliknya. Keputusan pengadilan, sebutnya, bakal mengabaikan proses hukum.
Rouhani mengemukakan, keputusan untuk membatasi atau memblokir sarana komunikasi merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Sebab, ia menyebut, pemilik sebenarnya Iran adalah rakyat itu sendiri. “Pemerintah harus menyadari hal tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah Iran mengambil keputusan untuk memblokir Telegram untuk melindungi keamanan nasional. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir di Iran telah terjadi protes anti-pemerintah secara besar-besaran di berbagai wilayah.
Para pejabat pemerintah menduga Telegram telah digunakan oleh para aktor di belakang aksi itu. “Mempertimbangkan berbagai keluhan warga serta permintaan organisasi keamanan, pengadilan melarang penggunaan Telegram di Iran,” tulis Reuters mengutip media pemerintah Iran.
Sebagai ganti Telegram, pemerintah Iran mengimbau kepada warga untuk menggunakan aplikasi layanan pengiriman pesan buatan lokal. Namanya Soroush. Pemerintah setempat mengklaim Soroush bisa menggantikan peran Telegram di Iran.
Sebelumnya, pengadilan Rusia juga mengeluarkan instruksi pemblokiran Telegram. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut gangguan komunikasi yang dialami oleh jutaan pengguna sehingga muncul perselisihan antara perusahaan teknologi global dan otoritas Rusia.
Perintah pemblokiran Telegram datang seminggu setelah pengawas komunikasi Rozkomnadzor mengajukan gugatan pembatasan akses ke Telegram. Gugatan timbul gara-gara Telegram menolak memberi akses ke keamanan Rusia untuk memantau enkripsi pesan pengguna. [BA/IF]
