Telset.id – Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Representative Ritchie Torres (D-NY), mengumumkan rencana untuk memperkenalkan sebuah RUU yang meminta Federal Trade Commission (FTC) melindungi kemampuan masyarakat dalam memiliki dan memainkan video game yang telah mereka beli. RUU bernama The Power to the Players Act ini belum resmi diajukan ke Kongres, namun secara semangat disebut sejalan dengan kampanye Stop Killing Games, sebuah gerakan yang melobi perlindungan kepemilikan game di tengah lanskap yang didominasi lisensi perangkat lunak digital yang bisa dicabut dalam sekejap.
Pengumuman RUU Torres secara spesifik menyebut NBA 2K25 sebagai contoh nyata dari apa yang dipertaruhkan. Game basket tersebut diluncurkan pada 2024 dengan harga $70, dan kini akan dihapus dari toko digital pada 30 Oktober, hanya dua tahun setelah dirilis.
Meski game yang delisting bukan hal yang jarang terjadi, keputusan 2K untuk turut mematikan server yang mendukung mode online game tersebut pada Desember secara efektif berarti pemain tidak akan memiliki game yang sama seperti yang mereka bayar pada akhir tahun ini. The Power to the Players Act diarahkan untuk mencegah situasi serupa terjadi dengan membuat pemain memiliki game alih-alih melisensinya, serta memaksa perusahaan menyediakan mode offline jika server sebuah game dimatikan.
Apa Isi The Power to the Players Act?
Dalam wawancara dengan Kotaku, Torres mengatakan bahwa penegakan perlindungan tersebut merupakan sebuah “restorasi terhadap norma historis” yang ada sebelum game terutama dijual secara digital. Ia menyarankan hal itu juga dapat menginspirasi seruan untuk perlindungan serupa yang diperluas ke buku, film, dan musik yang dibeli secara digital.
Rencana RUU ini menyasar persoalan mendasar dalam industri game digital: pemain membayar penuh untuk sebuah produk, tetapi yang mereka terima hanyalah lisensi yang dapat dicabut. Torres ingin memastikan bahwa pembelian game berarti kepemilikan penuh, bukan sekadar hak akses sementara yang bergantung pada kebijakan penerbit.
Baca Juga:
Hambatan Regulasi dan Risiko Hukum
Tentu saja, ada sejumlah hambatan potensial yang bisa menghalangi hal tersebut terwujud. RUU Torres bisa mati di komite, sama seperti RUU California yang menawarkan perlindungan serupa di tingkat negara bagian yang mati pada Juni. Mengandalkan FTC untuk mengatur juga jauh lebih tidak pasti dibandingkan sebelumnya.
Menyusul keputusan Mahkamah Agung pada 2024 untuk membatalkan Chevron deference, sebuah doktrin hukum yang mengarahkan pengadilan untuk menyerahkan interpretasi lembaga federal terhadap legislasi yang berpotensi ambigu, FTC dan lembaga lain kini memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil. Di bawah pemahaman hukum yang baru ini, upaya komisi untuk mengatur industri game bisa diblokir dengan cara yang sama seperti larangannya terhadap klausul noncompete — oleh satu hakim yang memutuskan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk menetapkan aturan.
Engadget telah menghubungi Torres untuk meminta salinan draf RUU dan komentar mengenai kemungkinan FTC diblokir oleh pengadilan. Artikel akan diperbarui jika ada tanggapan.
[IMAGE: https://www.engadget.com/img/gallery/ny-congressman-to-introduce-bill-protecting-video-game-ownership/intro-1792095244.jpg]
Komentar
Belum ada komentar.