Telset.id – Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengusulkan insentif fiskal untuk mendorong investasi infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai sepeda motor listrik, terutama di luar Pulau Jawa dan wilayah yang secara komersial belum layak. Usulan ini muncul sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
PR & Event Executive AISMOLI Riniwaty Sinaga menyampaikan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi investasi charging dan infrastruktur swapping baterai. Hal ini dinilai penting khususnya untuk wilayah yang secara komersial belum feasible atau layak secara bisnis.
“Selain pembangunan langsung, pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif fiskal bagi investasi charging dan infrastruktur swapping (tukar) baterai, terutama untuk wilayah yang secara komersial belum feasible (layak),” ujar Riniwaty Sinaga dihubungi dari Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Riniwaty, pendekatan serupa telah diterapkan di China untuk mempercepat pembangunan ekosistem sekaligus membuka pasar di wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah pengguna tinggi.
Infrastruktur Motor Listrik Masih Terpusat di Jawa
Riniwaty menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa saat ini masih mengikuti konsentrasi pengguna sepeda motor listrik yang sebagian besar berada di Jawa, terutama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara wilayah dengan permintaan tinggi dan daerah yang memiliki potensi pengembangan.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Maret 2026 mencatat sebanyak 4.892 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah beroperasi di 3.163 titik. Sementara itu, Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) juga terus berkembang untuk mendukung ekosistem motor listrik nasional.
Sebanyak 1.907 SPBKLU telah tersebar di Indonesia hingga Maret. Dari jumlah tersebut, 1.480 unit berada di Jawa, 238 unit di Sumatera, 120 unit di Bali, 48 unit di Sulawesi, 20 unit di Kalimantan, dan 1 unit di Nusa Tenggara. Data ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan wilayah lain.
“Dari perspektif bisnis, investasi infrastruktur biasanya mengikuti populasi pengguna agar tingkat utilisasi dan keekonomiannya tercapai. Namun, infrastruktur yang tersedia lebih dahulu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri calon pengguna,” kata Riniwaty.
Baca Juga:
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) disebut dapat berperan sebagai penggerak pasar di wilayah yang permintaannya belum terbentuk. Hal ini terutama relevan untuk daerah di luar Jawa dan wilayah yang memiliki surplus pasokan listrik. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai di daerah diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan adopsi sepeda motor listrik.
Kehadiran infrastruktur lebih awal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan calon pengguna untuk beralih ke sepeda motor listrik. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya perlu mengikuti permintaan yang sudah terbentuk, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong terbentuknya pasar baru di berbagai daerah.
Dukungan Pemerintah untuk Pemerataan Ekosistem
Usulan AISMOLI ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik secara nasional. Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan berbagai insentif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik dan subsidi untuk motor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Riniwaty menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau daerah yang memiliki potensi pengembangan sepeda motor listrik. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur diprediksi akan terus terpusat di wilayah dengan pengguna tinggi seperti Pulau Jawa.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk pemerataan akses, tetapi juga untuk menciptakan pasar baru bagi industri motor listrik nasional. Dengan adanya infrastruktur yang memadai di berbagai wilayah, calon pengguna di luar Jawa diharapkan lebih percaya diri untuk beralih ke kendaraan listrik.
Sebagai perbandingan, berbagai negara telah menerapkan kebijakan serupa untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Model pengembangan infrastruktur yang didukung insentif fiskal terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik secara lebih merata.
AISMOLI berharap pemerintah dapat merespons usulan ini dengan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, target pengembangan ekosistem motor listrik yang merata di seluruh Indonesia dapat segera terwujud, seiring dengan upaya penguatan ketahanan energi nasional melalui pengurangan konsumsi BBM.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan kendaraan listrik, berbagai informasi terkait dapat diakses melalui kanal berita teknologi. Perbandingan antara motor listrik dan kendaraan konvensional juga menjadi topik yang menarik untuk dipelajari sebelum memutuskan beralih ke kendaraan listrik.
Perkembangan industri motor listrik global juga menunjukkan tren positif dengan berbagai inovasi baru yang terus bermunculan. Hal ini menjadi sinyal bahwa transisi menuju transportasi ramah lingkungan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata yang didukung oleh kebijakan dan teknologi.
Dengan adanya usulan insentif fiskal untuk infrastruktur di luar Jawa, diharapkan terjadi percepatan pembangunan ekosistem motor listrik yang lebih inklusif. Pemerataan infrastruktur ini pada akhirnya akan mendukung target pemerintah dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Komentar
Belum ada komentar.