Buzzer vs Media Mainstream: Dengungan “Tetangga yang Berisik”

Sebagai pemain lama, media mainstream tak perlu panik dengan kehadiran “tetangga yang berisik”, yakni para buzzer atau influencer. Benturan antara buzzer dan media mainstream seharusnya tidak perlu terjadi, karena keduanya bisa saling linear dalam bekerja, sesuai dengan peran dan porsinya masing-masing. Meski begitu, para penggiat media sosial juga diharapkan tak abai dengan etika jurnalistik dalam memproduksi konten.

Telset.id, Jakarta –  Bagi para fans Manchester United, tentu masih ingat dengan sebutan ‘Noisy Neighbour’ atau ‘tetangga yang berisik’ yang disematkan untuk Manchester City. Kejadian itu bermula ketika Carlos Tevez hijrah ke Manchester City pada musim 2009/2010.

Dan saat itu para fans City membuat poster besar gambar Tevez dengan latar belakang biru muda dan bertuliskan ‘Welcome to Manchester’. Ternyata hal itu membuat Sir Alex Ferguson murka. Menurut Sir Alex poster itu sangat norak dan provokatif.

“Kadang-kadang Anda mempunyai ‘tetangga yang berisik’. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan selalu berisik. Anda harus tetap menjalankan hidup Anda, nyalakan televisi dan naikkan volume televisimu,” ujar Sir Alex dengan kesalnya.

Ungkapan di atas mungkin tidak sepenuhnya tepat menggambarkan fenomena buzzer di media sosial saat ini. Namun cerita tetangga yang berisik tadi  hanya ingin memberikan ilustrasi tentang “suara dengungan” para buzzer yang mulai sedikit ‘mengganggu’ sang tetangga, yakni media mainstream.

Baiklah kita tinggalkan dulu cerita soal ‘tetangga yang berisik’ di kota Manchester, dan kita kembali ke situasi di Tanah Air.

Beberapa bulan terakhir, Indonesia diramaikan dengan perdebatan soal buzzer. Para penggiat media sosial akhirnya menjadi kambing hitam sebagai orang-orang yang paling bertanggungjawab dengan masalah tersebut.

Alhasil, terjadi pertentangan dan saling serang antara para penggiat media sosial dan beberapa media mainstream di Tanah Air. Semisal isu “buzzer istana” yang dihembuskan Koran Tempo, akhirnya menjadi amunisi untuk menyerang para buzzer. Sontak, tulisan itu mendapat perlawanan dari para penggiat media sosial yang dituding sebagai buzzer bayaran.

{Baca juga: Soal Buzzer Medsos, Menkominfo: Tidak Melanggar Hukum}

Fenomena buzzer sebenarnya sama seperti saat media sosial pertama kali dijadikan ajang untuk melakukan perang opini, dan mereka berusaha memenangkan opini publik. Di alam demokratis yang sifatnya kontestasi seperti sekarang, maka yang terjadi adalah, siapa yang menang secara opini, maka dia akan dianggap lebih populer dan yang paling benar.

Hal itu muncul karena ruang-ruang publik sekarang tidak lagi dipenuhi media mainstream saja, tetapi juga media sosial yang sama-sama memengaruhi dan berusaha meyakinkan publik terhadap satu informasi atau isu.

Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini adalah konsekuensi real dari kehadiran ruang publik dan juga sistem demokrasi. Makanya muncul lah buzzer dan influencer, atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk berperang atau memenangkan opini di ruang publik.

Buzzer atau influencer sendiri ada dua jenis. Ada yang dibayar dan ada juga yang hanya sukarelawan. Kalau buzzer yang masuk kategori sukarelawan, biasanya motif mereka adalah kesamaan ideologis, karena memang dia setuju dengan isu ini.

Sementara buzzer yang dibayar biasanya memiliki motif ekonomi. Artinya, selain mendukung, dia juga profesional di bidang tersebut, sehingga mendapatkan bayaran sesuai pesanan.

Hal inilah yang akhirnya menjadi perdebatan, dimana lagi-lagi jagat digital sebagai ruang publik baru, menghadirkan fenomena sosial baru yang kian memanas, khususnya terkait peran para pendengung alias buzzer tadi.

Tak senang dipojokkan, para penggiat media sosial atau sering dicap buzzer ini melakukan perlawanan terhadap media mainstream dengan mengatakan bahwa kehadiran buzzer merupakan bentuk alternatif media dalam mengambil posisi sebagai pembentuk opini.

Hal tersebut menjadi seperti antitesis dari keberadaan media mainstream yang sejatinya juga memainkan peran serupa. Bahkan bisa dikatakan fungsi edukasi media mainstream bisa sangat partisan, meski dipoles secara halus dengan memperhatikan etika jurnalistik.

Mengambil pola serupa, buzzer menggunakan konsep jejaring sosial di dunia maya, untuk melakukan caranya sendiri melakukan penggalangan opini. Akibatnya, kita bisa melihat perang opini semakin riuh terjadi di Indonesia.

Masalahnya, para pendengung ini kerap masih terlihat gagap mengantisipasi isu. Pilihan narasi dalam mengangkat sebuah isu terlihat seragam, sehingga menimbulkan kesan isu yang diangkat seperti diorkestrasi. Akibatnya, argumen yang dibangun terkesan timpang. Pada kajian post truth, hal ini bisa dipahami karena fakta rasional tertutupi oleh aspek emosional.

Beberapa waktu lalu, University of Oxford merilis hasil penelitiannya yang tertuang dalam The Global Disinformation Order 2019, Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Di situ, mereka menyebutkan bahwa media sosial yang beberapa diantaranya Facebook dan Twitter, kerap kali menjadi sarana bagi kepentingan kekuasaan untuk melakukan manipulasi informasi.

{Baca juga: Oxford University: Buzzer Politik Indonesia Digaji Rp 50 Juta}

Pemilihan presiden Amerika Serikat yang akhirnya dimenangkan Donald Trump merupakan contoh konkretnya. Tidak salah jika Oxford kemudian memakai istilah disinformasi, karena kekeliruan informasi akan melahirkan persepsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penyebar informasi. Dan pada tataran lanjutan, istilah disinformasi akan berasosiasi pada kabar bohong alias hoaks.

Di era media sosial seperti sekarang, ruang digital bisa menghadirkan efek echo chamber. Maksudnya, ruang gema itu memiliki kemampuan untuk memperbesar efek paparan informasi. Begitu banyaknya informasi yang berserakan di dunia maya, pada akhirnya menciptakan kebingungan publik sebagai audiens.

Dalam situasi kebingungan itu, algoritma dari platform media sosial juga membentuk filter bubble yang semakin memerangkap orang untuk menelan informasi sejenis yang disukai. Dan parahnya, semua itu akan terpapar langsung pada news feed di media sosial kita.

Maka jangan heran, ketika media mainstream bertindak partisan, maka buzzer juga akhirnya sepertu mendapat angin untuk mengambil kesempatan setara dengan media mainstream di jagat maya.

Pada akhirnya, kelompok buzzer atau influencer ini menjadi pasukan terdepan untuk “membela” orang-orang yang memakai atau membayar mereka, baik itu pemerintah yang berkuasa, partai politik, atau bisa juga produsen produk tertentu.

Pasukan buzzer ini bisa datang dari barisan pengagum, simpatisan hingga loyalis yang fanatik. Mereka ini sebagai supporter layaknya fans club sepakbola, kemudian berperilaku menjadi hooligans yang membentuk pasukan die hard yang membela junjungannya.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Kacau! AMD Kirim Ryzen 5 3600 dengan Kemasan yang Salah

Telset.id, Jakarta - Konsumen yang membeli AMD Ryzen 5 3600 baru saja mendapatkan pengalaman yang unik dan bikin bingung....

30 Ribu Gamers Siap Berlaga di Gopay Arena Championship

Telset.id, Jakarta - Kompetisi eSport berskala nasional, GoPay Arena Championship (GAC) resmi dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Selama...

Yeayy! Video Call di Line Bisa Sampai 500 Orang

Telset.id, Jakarta - Line mengumumkan pembaruan untuk fitur panggilan grup di aplikasi, baik audio maupun video. Kini, pengguna Line...

Amazon Akui Salah Minta Karyawan Hapus TikTok

Telset.id, Jakarta  - Amazon mengaku salah telah meminta kepada seluruh karyawan untuk menghapus aplikasi video pendek TikTok dari smartphone....

Siap-siap, Iklan di YouTube Bakal Semakin Mengganggu

Telset.id, Jakarta  - Kabar menyebut bahwa iklan di YouTube bakal semakin mengganggu. YouTube mengatakan bahwa iklan jenis paruh putar...
- Advertisement -