Telset.id, Yogyakarta āĀ Indosat Ooredoo mengaku telah mengungkapkan rencanaĀ merger perusahaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). DiungkapkanĀ Direktur Utama Indosat Ooredoo, Chris Kanter, pihaknyaĀ sudah menjelaskan rencana mereka kepada presiden Jokowi di tahun 2018 lalu.
āRencana merger tidak ada, tapi kita interest. Tahun lalu saya sudah lapor ke presiden, dan sudah saya gambarkan yang ingin kita ambil ini,ā ucapnya saat temu media di Hyatt Regency Yogyakarta, Senin (28/01/2019).
{Baca juga:Ā Indosat akan Fokus Penetrasi 4G dan Genjot B2B}
Di kesempatan itu, Chris juga memaparkan pendapatnyaĀ soal regulasi terkait konsolidasi atau merger perusahaan.
Menurutnya, peraturan mengenai mergerĀ dinilai masih kurang jelas. Sebab, Chris belum mengetahui apakah nantinya merger perusahaan juga akan berdampak pada spektrum yang ada.
āJadi apakah spektrumnya termasuk atau tidak, satelitnya juga dan bagaimana nanti izinnya, itu lebih baik dibuat jelas,ā ujarnya.
{Baca juga:Ā Bos Indosat Bantah Viettel akan Akuisisi Indosat Ooredoo}
Chris juga menyatakan,Ā merger perusahaan akan berdampak baik pada iklim industri telekomunikasi di Indonesia. Pasalnya,Ā mergerĀ akan membuat industri telekomunikasi menjadi lebih sehat, karena berkurangnya jumlah perusahaan telekomunikasi.
āOperator itu minimal 3 dan maksimum 4. Kalau sudah begitu, gakĀ perlu diatur-atur karena mereka akan sibuk ekspansi sehingga lancar saja,ā tambah Chris.
Sebelumnya, aturan mengenai mergerĀ atau konsolidasi perusahaan masih menjadi perbincangan di jajaran pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Saat ini, regulasi tersebut sedang dipersiapkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
{Baca juga:Ā Regulasi āKonsolidasi Operatorā jadi Tugas Pertama BRTI}
MenurutĀ Ketua Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) BRTIĀ periode 2018-2022, Ismail, pihaknya akan menyelesaikan regulasi soalĀ konsolidasi operatorĀ telekomunikasi yang selama ini belum ada. Ia mengungkapkan, draft peraturan soal konsolidasi operator sudah dirancang oleh kepengurusan tahun sebelumnya, dan tinggal dilakukan penyempurnaan.
āItu pekerjaan rumah pertama yang harus kita selesaikan karena peraturan tentang itu belum ditetapkan. Draft sudah dibahas oleh BRTI lama dan tinggal penyempurnaan,ā terang Ismail usai acara pelantikan di Kantor Kominfo, Jakarta Rabu (19/12/2018). (NM/FHP)
