Telset.id, Jakarta – Kanada menjalin kesepakatan dengan Nokia untuk proyek 5G dengan nilai kontrak mencapai USD 30 juta atau sekira Rp 424 miliar. Kontrak akan resmi berlaku setelah Menteri Inovasi Kanada, Navdeep Bains, bertemu dengan CEO Nokia, Rajeev Suri, pada ajang World Economic Forum.
Dikutip Telset.id dari Bloomberg, Sabtu (26/01/2019), juru bicara Bains mengatakan bahwa pendanaan sebesar itu bakal dipakai untuk mendukung riset teknologi 5G Nokia di sana.
Kerja sama ini pun memungkinkan Nokia untuk mengembangkan alat keamanan siber, dengan tujuan melindungi jaringan operator di negara tersebut.
{Baca juga:Â 3 Prediksi Tren Smartphone Tahun Ini Menurut Oppo, Apa Saja?}
Sebelum memutuskan untuk menjalin kesepakatan dengan Nokia, pemerintah sempat menjajaki kemungkinan dengan beberapa perusahaan teknologi lain, termasuk Huawei dan Ericsson. Mereka bahkan masuk daftar calon mitra pemerintah untuk menggarap teknologi 5G.
Pendanaan bernilai miliaran rupiah dari pemerintah Kanada datang di tengah ketegangan dengan Huawei serta krisis diplomatik dengan China. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu CFO Huawei, Meng Wanzhou, ditahan oleh otoritas setempat atas permintaan pemerintah Amerika Serikat.
Negara tersebut juga sekarang masih mempertimbangkan secara matang untuk memblokir Huawei atau tidak dari proyek jaringan 5G. Asal tahu saja, tiga dari lima negara yang menjadi rekan Kanada di kelompok intelijensi Five Eyes, yakni Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru telah memblokir Huawei.
{Baca juga:Â Buntut Penangkapan Bos Huawei, China Penjarakan 13 Warga Kanada}
Utusan China, Lu Shaye, telah memperingatkan negara itu terkait respons negatif jika memutuskan untuk memblokir Huawei dari proyek pengadaan 5G. Namun, Kanada tampak masih belum terima seorang warga negaranya bernama Robert Lloyd Schellenberg dituntut hukuman mati di China.
Pemerintah Kanada juga masih dendam dengan klaim 13 warga negaranya ditahan di China sebagai buntut penangkapan bos Huawei pada 1 Desember 2018 di Vancouver. Penangkapan belasan warga Kanada oleh pemerintah China dilakukan dengan alasan mengancam keamanan nasional. (SN/FHP)
