Telset.id, Jakarta – Secara mengejutkan pemerintah Australia mengeluarkan aturan yang melarang vendor asing mengambil bagian dalam peluncuran jaringan seluler 5G di seluruh negara bagian mereka dengan alasan keamanan nasional.
Keputusan resmi pemerintah negeri Kanguru ini secara otomatis melarang raksasa produsen peralatan jaringan asal China, yakni Huawei dan ZTE, untuk terlibat dalam megaproyek tersebut.
“Pemerintah memiliki harapan penerapan kewajiban TSSR sehubungan dengan keterlibatan vendor pihak ketiga dalam jaringan 5G, termasuk evolusi jaringan yang mengarah ke jaringan 5G dewasa,” kata pernyataan bersama Menteri Komunikasi Mitch Fifield dan Menteri Dalam Negeri Scott Kata Morrison.
Menurut pernyataan itu, pemerintah Australia menganggap keterlibatan vendor yang bisa mendapat arahan dari pemerintah asing, yang bertentangan dengan hukum Australia, dapat berisiko membuat operator gagal melindungi jaringan 5G dari akses atau interferensi yang tidak sah.
Seperti dilansir ZDnet.com, Morrison juga mengatakan keamanan jaringan 5G akan memiliki implikasi mendasar bagi semua warga negara selama 10 tahun ke depan.
Baca juga: Australia akan Larang Huawei Pasok Jaringan 5G
Pernyataan bersama yang mengutip Reformasi Keamanan Sektor Telekomunikasi (TSSR) yang diperkenalkan tahun lalu, mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan informasi dan komunikasi Australia setiap saat.
“Reformasi Keamanan Sektor Telekomunikasi Pemerintah, yang dimulai pada 18 September, memberi kewajiban pada perusahaan telekomunikasi untuk melindungi jaringan Australia dari gangguan atau akses tidak sah yang mungkin merugikan keamanan nasional,” kata Morrison.
Para menteri menunjuk ke arsitektur jaringan 5G dengan mengatakan karena semua fungsi bergerak lebih dekat ke tepi dan jauh dari inti, maka akan ada tantangan baru untuk sektor keamanan.
Arsitektur baru ini dinilai menyediakan cara untuk menghindari kontrol keamanan tradisional dengan mengeksploitasi peralatan di ujung jaringan. Ini dapat mempengaruhi integritas dan ketersediaan jaringan secara keseluruhan, serta kerahasiaan data pelanggan.
Selain itu, sejarah panjang insiden siber menurut mereka menunjukkan para aktor siber menargetkan negara dan warga Australia.
“Pemerintah tidak menemukan kombinasi kontrol keamanan teknis yang cukup mengurangi risiko. Ketika kami dilindungi sejauh mungkin oleh kontrol keamanan saat ini, jaringan baru dengan kompleksitas yang meningkat akan membuat perlindungan saat ini tidak efektif dalam 5G.” kata mereka.
Meskipun pemerintah Australia telah mengeluarkan pernyataan pelarangan itu, namun Huawei telah membantu Optus dan Vodafone dalam jaringan 4G-Advanced mereka.
Baca juga: Waduh! Situs KPU Australia Dibobol Hacker
Undang-undang TSSR, yang diperkenalkan oleh mantan Jaksa Agung George Brandis ke Parlemen pada November 2016, memaksa operator melakukan upaya terbaik untuk melindungi jaringan mereka dari akses ilegal atau gangguan untuk tujuan keamanan.
Di sini operator akan memberi tahu Departemen Jaksa Agung (AGD) setiap ada perubahan pada layanan, sistem atau peralatan mereka yang dapat memiliki efek merugikan material pada kemampuan mereka untuk mematuhi tugas ini.
Koordinator Akses Komunikasi memiliki kekuatan untuk menilai apakah perubahan tersebut berisiko mengekspos jaringan ke akses atau interferensi yang tidak sah dan dapat menyarankan perubahan pada rencana kemampuan keamanan operator.
Nokia menanggapi berita larangan tersebut dengan mengatakan itu adalah mesin 5G global, dari inovasi hingga portofolio dan kehadirannya di Australia.
“Keamanan adalah yang terpenting dan semua yang kami lakukan dikelola di bawah sistem integritas global yang transparan. Kami memiliki hubungan yang kuat dengan semua operator Australia dan jelas akan bekerja sama dengan mereka untuk membantu memahami bagaimana undang-undang baru ini akan dilaksanakan,” kata Kepala Urusan Korporat Nokia Oceania Tim Marshall. [WS/HBS]
Sumber: ZDNet
