Telset.id, Jakarta – Beberapa bulan terakhir serangan siber terhadap administrasi pemerintah Amerika Serikat (AS) oleh hacker asing semakin meningkat. Tentu saja ini membuat gerah para pimpinan negeri Paman Sam itu, hingga mereka akhirnya membangun Pusat Manajemen Risiko Nasional yang berfungsi sebagai pusat perlindungan serangan siber untuk infrastruktur.
Menurut engadget.com, Rabu (1/8/2018), harian Wall Street Journal menyatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) kemungkinan akan mengumumkan pusat perlindungan siber tersebut hari ini.
Departemen yang dibawahi Sekretaris Negara AS Christopher Krebs mengatakan kepada publik bahwa Pusat Manajemen Risiko Nasional diciptakan untuk mengatasi ancaman yang berkembang untuk infrastruktur negara dari serangan asing. Dia mengutip serangan ransomware WannaCry tahun lalu sebagai contohnya. Bank, perusahaan energi dan industri lainnya akan menjadi fokus pusat perlindungan siber ini.
“Ini bukan tentang satu bank. Ini tentang sektor bank dan fungsi yang mereka miliki di masyarakat.” kata Krebs.
Pusat ini akan bekerja bersama berbagai industri untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko berbasis siber, yang akan dikelola oleh karyawan DHS yang ada. Pengumuman ini diperkirakan akan dilakukan pada KTT dunia maya (cyber summit) yang berlangsung hari ini di New York City.
Ketika Presiden Trump awal bulan ini mengklaim bahwa Rusia tidak lagi menargetkan AS dengan serangan dunia maya, namun DHS mengatakan kelompok-kelompok berbasis Rusia menyusup ke perusahaan-perusahaan utilitas di negara ekonomi terbesar kedua dunia itu.
Departemen Dalam Negeri AS juga menuduh penyerang Rusia berusaha untuk menyusup ke router, switch dan firewall serta telah memperingatkan bahwa kelompok-kelompok Rusia mencoba meretas entitas pemerintah dan sektor infrastruktur.
Beberapa seperti sektor infrastruktur yang disebut menjadi sasaran peretasan diantaranya sektor energi, nuklir, komersial, air, penerbangan dan manufaktur penting. Awal bulan ini, NSA menciptakan gugus tugas yang didedikasikan untuk menangani ancaman online yang berasal dari Rusia.
“Saat ini ada terlalu banyak suara siber dan tidak ada yang memiliki otoritas untuk benar-benar mengoordinasikan apa pun [dalam pemerintahan],” kata CEO perusahaan keamanan cyber Expel David Merkel, kepada Wall Street Journal.
Sedangkan CEO Southern Company Tom Fanning mengatakan ke publik bahwa pusat baru ini akan memungkinkan AS untuk menahan orang-orang jahat yang bertanggung jawab.
Administrasi Trump dikritik karena tidak menganggap keamanan siber (cybersecurity) seserius yang seharusnya.
“Terhadap kritik yang mengatakan Gedung Putih tidak terlibat, ada strategi yang sedang berjalan. Gedung Putih kini memberdayakan para agen untuk melakukan pekerjaan kami. Dan kami memanfaatkan kesempatan itu,” kata Krebs menegaskan. [WA/HBS]
Sumber: Engadget
