Presiden Donald Trump memberikan TikTok tambahan waktu 75 hari untuk mencari solusi agar tetap beroperasi di Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah negosiasi jual beli platform media sosial tersebut mengalami kebuntuan. Trump mengumumkan keputusannya melalui unggahan di Truth Social, menyatakan bahwa pemerintahannya telah bekerja keras untuk menyelamatkan TikTok.

Eksekutif Order Baru untuk TikTok

Dalam postingannya, Trump menegaskan bahwa negosiasi jual beli TikTok membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan semua persetujuan terkait terpenuhi. “Administrasi saya telah bekerja sangat keras untuk membuat kesepakatan guna MENYELAMATKAN TIKTOK, dan kami telah membuat kemajuan besar,” tulisnya. “Kesepakatan ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan ditandatangani, itulah mengapa saya menandatangani Perintah Eksekutif untuk menjaga TikTok tetap berjalan selama 75 hari tambahan.”

Latar Belakang Larangan TikTok di AS

Larangan terhadap TikTok di AS bermula dari kebijakan yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden pada April 2024. Aturan tersebut memaksa ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, untuk menjual aplikasi tersebut kepada pembeli AS atau menghadapi larangan total di toko aplikasi dan platform hosting web Amerika.

Setelah melalui berbagai perdebatan hukum, Mahkamah Agung AS akhirnya menegakkan larangan tersebut dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintahan Trump. TikTok sempat tidak dapat diakses, tetapi Trump kemudian mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda pelaksanaan larangan selama 75 hari untuk memberi waktu lebih bagi TikTok mencari pembeli.

Tarif Dagang dan Masa Depan TikTok

Unggahan Trump juga menyiratkan bahwa paket tarif baru yang diberlakukan terhadap mitra dagang AS, termasuk China, dapat membantu mempercepat proses kesepakatan. Namun, belum jelas apakah langkah ini akan mengubah motivasi para calon pembeli atau pemerintah China.

Beberapa perusahaan dan kelompok telah menyatakan minat untuk membeli atau berinvestasi di TikTok, termasuk raksasa e-commerce Amazon. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang memuaskan ByteDance maupun pemerintah China. Jika Departemen Kehakiman Trump terus menunda penegakan larangan, situasi ini bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Dengan tambahan waktu 75 hari ini, TikTok memiliki kesempatan lebih besar untuk menemukan solusi yang memenuhi semua persyaratan hukum dan politik. Namun, tantangan utama tetap ada pada negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, terutama mengingat sensitivitas geopolitik antara AS dan China.

Dalam langkah kontroversial yang menandai perubahan kebijakan besar, Meta—perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads—resmi menghentikan program fact-checking (pemeriksaan fakta) untuk pengguna di Amerika Serikat. Keputusan ini diumumkan oleh Joel Kaplan, kepala kebijakan Meta, melalui postingan di X (sebelumnya Twitter). “Mulai Senin sore, program fact-checking kami di AS secara resmi berakhir,” tulis Kaplan. “Artinya, tidak ada pemeriksaan fakta baru dan tidak ada lagi fact-checker.”

Perubahan Besar di Tengah Kritik

Meta telah lama menjadi sorotan karena kebijakan moderasi kontennya. Awal tahun ini, Mark Zuckerberg menyatakan bahwa program fact-checking dinilai terlalu “mengarah pada sensor” di platform mereka. Sebagai gantinya, perusahaan memperkenalkan sistem baru bernama Community Notes, yang mengandalkan partisipasi publik untuk memverifikasi informasi.

Community Notes sendiri bukanlah konsep baru. Fitur ini pertama kali diperkenalkan oleh X (Twitter) dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan konteks atau koreksi pada postingan yang menyesatkan. Meta mulai menguji coba sistem ini awal April 2025, dengan algoritma yang sama seperti yang digunakan di X. Namun, hingga kini, hasil fact-checking berbasis komunitas ini belum terlihat secara publik.

Tanpa Hukuman, Tapi Masih Banyak Tanda Tanya

Kaplan menegaskan bahwa Community Notes akan diterapkan secara bertahap di Facebook, Instagram, dan Threads—tanpa disertai sanksi bagi akun yang menyebarkan misinformasi. “Catatan komunitas pertama akan mulai muncul perlahan di seluruh platform kami, tanpa penalti,” jelasnya.

Namun, keputusan Meta menuai kritik dari berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap penyebaran disinformasi. Beberapa negara, seperti Brasil dan Uni Eropa, telah menyuarakan kekhawatiran mereka. Pasalnya, Meta belum memberikan kejelasan apakah fitur ini akan menggantikan fact-checking profesional di wilayah lain di luar AS.

Pergeseran Kebijakan yang Kontroversial

Langkah Meta menghentikan fact-checking di AS tidak terjadi dalam ruang hampa. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan sejumlah perubahan lain yang dianggap sebagai “pergeseran ke kanan” oleh banyak pengamat. Beberapa kebijakan kontroversial tersebut termasuk:

• Pembubaran program DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) internal
• Pelonggaran perlindungan terhadap ujaran kebencian
• Penunjukan sekutu dekat mantan Presiden Donald Trump ke dewan direksi Meta

Perubahan ini terjadi di tengah pemerintahan baru Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS awal tahun ini. Apakah keputusan Meta akan berdampak pada ekosistem informasi global? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Bagi pengguna media sosial, kini tantangannya lebih besar: bagaimana memilah informasi yang valid di tengah banjir konten—tanpa adanya fact-checker profesional yang selama ini menjadi penjaga gawang.

Ketika Anda menonton video di YouTube atau Netflix, ada banyak hal rumit yang terjadi di balik layar. Data video harus diunduh, di-decode, dan ditampilkan dengan lancar di perangkat Anda. Selama bertahun-tahun, standar kompresi video seperti H.264 (AVC) dan H.265 (HEVC) mendominasi industri streaming. Namun, sejak 2015, raksasa teknologi seperti Netflix, Google, Amazon, dan Meta bersatu untuk mengembangkan AV1—kodec video yang dijanjikan lebih efisien dan bebas royalti. Lalu, mengapa AV1 belum sepenuhnya menggantikan pendahulunya?

AV1: Solusi Canggih dengan Banyak Tantangan

AV1 diklaim 30% lebih efisien dibandingkan HEVC dan VP9, sehingga bisa menampilkan video berkualitas tinggi dengan bandwidth lebih rendah. Selain itu, AV1 bersifat royalty-free, artinya pengembang tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakannya. Namun, meski didukung oleh perusahaan besar, adopsi AV1 masih belum merata. Layanan streaming seperti Max, Peacock, dan Paramount Plus masih belum mengimplementasikannya.

Dukungan Perangkat dan Hambatan Teknis

Salah satu tantangan utama AV1 adalah dukungan perangkat keras. Untuk memutar video AV1 dengan lancar, perangkat harus memiliki dekoder khusus. Dalam lima tahun terakhir, beberapa perangkat seperti TV, smartphone, dan Amazon Fire TV Stick 4K Max telah mendukung AV1. Bahkan, Apple memasang dekoder AV1 di iPhone 15 Pro dan seluruh seri iPhone 16. Namun, tidak semua produsen bersemangat mengadopsinya—Roku pernah menuduh Google memaksakan dukungan AV1 yang bisa menaikkan harga perangkat.

“Untuk mendapatkan fitur terbaik AV1, Anda harus menerima kompleksitas encoding dan decoding yang lebih tinggi,” kata Larry Pearlstein, profesor teknik elektro di College of New Jersey. Artinya, perangkat lama atau kelas menengah mungkin kesulitan menjalankan AV1 tanpa membebani baterai atau performa.

Persaingan dengan VVC dan Isu Royalti

AV1 bukan satu-satunya kodec baru di pasar. VVC (H.266) yang dikembangkan MPEG menawarkan efisiensi 50% lebih baik daripada HEVC—lebih tinggi dari AV1. Namun, VVC tidak bebas royalti, membuat AV1 lebih menarik bagi banyak pihak. Meski demikian, klaim bebas royalti AV1 juga tidak sepenuhnya mulus. Beberapa pool paten mulai mengklaim hak atas teknologi yang digunakan AV1, menciptakan ketidakpastian hukum.

Uni Eropa bahkan sempat menyelidiki kebijakan lisensi AV1 pada 2022, khawatir hal itu bisa menghambat inovasi. Meski investigasi ditutup tahun berikutnya, isu ini tetap menjadi bayangan bagi adopsi AV1 yang lebih luas.

Masa Depan AV1 dan Generasi Selanjutnya

Meski ada tantangan, AV1 terus berkembang. Netflix sudah meng-encode 95% kontennya dengan AV1, sementara YouTube baru mencapai 50%. “Ini seperti masalah ayam dan telur,” kata Hari Kalva dari Florida Atlantic University. “Siapa yang harus membangun teknologi sebelum konten AV1 ada, atau apakah sudah cukup pemutar yang mendukung?”

Pierre-Anthony Lemieux dari AOMedia mengungkapkan bahwa anggota mereka sedang mengerjakan penerus AV1. “AV1 akan tetap ada untuk waktu lama, tapi kami juga sedang menyiapkan terobosan baru,” katanya. Jadi, meski belum mendominasi, AV1 tetap menjadi kandidat kuat untuk masa depan streaming.

Dunia digital kembali diguncang skandal privasi. TikTok, platform media sosial yang digandrungi miliaran pengguna, dikabarkan akan dikenai denda lebih dari €500 juta (sekitar Rp8,5 triliun) oleh regulator Irlandia. Sanksi ini dijatuhkan setelah investigasi selama empat tahun membuktikan transfer data pribadi pengguna Eropa ke China tanpa izin.

Pelanggaran Berat di Bawah Payung GDPR

Badan Perlindungan Data Irlandia (DPC), yang bertindak sebagai pengawas operasi ByteDance (perusahaan induk TikTok) di Uni Eropa, menemukan bukti kuat pelanggaran aturan General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi ketat ini dirancang untuk melindungi privasi warga Eropa, dengan ancaman denda maksimal 4% dari pendapatan global perusahaan pelanggar.

Menurut laporan eksklusif Bloomberg, investigasi mengungkap bahwa data pengguna—termasuk informasi sensitif—dipindahkan ke China dan diakses oleh tim engineering di sana. Padahal, TikTok selalu bersikeras bahwa data pengguna Eropa disimpan di Amerika Serikat.

Kegelisahan di Balik Tirai Teknologi

“TikTok menyatakan data EU ditransfer ke AS, bukan China. Namun kami menemukan kemungkinan insinyur pemeliharaan dan AI di China mengakses data tersebut,” ujar Helen Dixon, mantan Komisaris Perlindungan Data Irlandia, saat memulai penyelidikan pada Maret 2021.

China memang dikenal dengan sistem pengawasan berbasis teknologi yang masif. Kabar ini tentu memicu kekhawatiran baru tentang keamanan data di platform yang digunakan 150 juta warga Amerika dan puluhan juta pengguna Eropa.

• Denda €500 juta menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah GDPR
• Irlandia memimpin investigasi karena kantor pusat ByteDance untuk Eropa berlokasi di Dublin
• Jumlah akhir denda dan tanggal pengumuman resmi masih bisa berubah

Badai Ganda untuk TikTok

Masalah hukum ini datang di saat kritis bagi TikTok. Platform tersebut sedang menghadapi ancaman larangan di AS jika tidak menemukan pembeli sebelum tenggat waktu 5 April. Beberapa opsi yang beredar termasuk akuisisi oleh raksasa seperti Amazon atau pembentukan entitas independen baru oleh investor AS.

Dengan dua krisis besar berbarengan—denda Eropa dan ancaman ban AS—masa depan TikTok sebagai platform global benar-benar diuji. Bagaimana ByteDance merespons akan menentukan nasib salah satu media sosial paling berpengaruh di dunia.