Unik! China Ekspos Identitas Penunggak Utang via WeChat

Telset.id, Jakarta – Pemerintah China Utara segera menerapkan sistem unik terkait penunggak utang. Orotitas setempat akan mengekspos para pengutang melalui WeChat. Tujuannya untuk mempermalukan orang yang belum juga membayar pinjaman.

Dilansir Ubergizmo, seperti dikutip Telset.id pada Minggu (20/1/2019), sistem kredit sosial telah santer dikabarkan akan diaplikasikan di China, beberapa waktu silam. Masyarakat bakal mendapat skor berdasarkan kehidupan masing-masing.

Nantinya, seorang penduduk bisa dilihat via sistem, seberapa baik dalam mematuhi peraturan, tidak menyebar hoaks online, dan lain sebagainya. Sistem tersebut akan diterapkan berbasis aplikasi pesan instan khas China, yakni WeChat.

Baca juga: Di China Ada Jalur Khusus Pejalan Kaki Sambil Main Ponsel

Aplikasi itu tak hanya menunjukkan tetangga yang memiliki setumpuk utang, tetapi juga profil detailnya, termasuk nama, nomor kartu tanda penduduk, dan alasan berutang. Informasi tersedia setidaknya 500 meter dari posisi pengutang.

Hal tersebut akan mempermudah kontrol ketika seseorang sebenarnya mampu membayar utang tetapi memilih tak melakukannya.

“Upaya itu adalah bagian dari usaha kami untuk menciptakan lingkungan kredibel,” kata juru bicara Pengadilan Hebei.

Kendati demikian, Foreign Policy menulis bahwa sistem kredit sosial yang diterapkan tidaklah nyata. Mereka menyebut bahwa otoritas di Negeri Tirai Bambu itu tidak menyetel skor apapun untuk menentukan setiap aspek kehidupan para penduduk.

Sebelumnya, mereka tercatat bahwa Dewan China berencana mengimplementasikannya pada 2020. Konsep kredit sosial menilai kepatuhan penduduk terhadap kewajiban sosial dan ekonomi yang ditentukan secara hukum dan melakukan komitmen kontrak.

Baca juga: Kepo, Pemerintah China Awasi Warganya Pakai Drone Burung

Pemerintah China bekerja sama dengan berbagai agensi. Pelanggar serius akan masuk daftar hitam yang diterbitkan di platform nasional terpadu bernama Credit China. Mereka bisa mengalami berbagai ketidaknyamanan oleh kebijakan pemerintah. [SN/HBS]

Sumber: Ubergizmo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here